Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri
Thursday, January 29, 2015

Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri


Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 6 Januari 2015 | 11:03 WIB
JAKARTA, Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 sebesar nol persen, mengundang kritik. Pemerintah boleh optimistis, tetapi tetap harus dibarengi dengan upaya dan kerja sama dengan pihak lain. 

Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur Hardiansah menilai, Kementerian Pu-Pera tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan program ini dalam kurun waktu lima tahun.
"Kalau konteksnya menangani fisik, saya rasa dengan perhitungan angka yang disajikan (dalam lima tahun), Kementerian PU-Pera bisa memenuhi target itu. Tapi, kalau cuma PU-Pera sendiri, ya beratlah angka itu," jelas Elkana kepadaKompas.com, Senin (5/1/2014). 

Dia menyebutkan, beberapa pihak yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Pu-Pera terkait dengan program ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kelautan yang bisa membantu membangun kampung nelayan. Hal itu perlu dilakukan agar program penanganan kawasan kumuh tidak semata bicara perbaikan fisik saja, melainkan juga cara menaikkan taraf hidup masyarakat di kawasan itu. 

Elkana mengatakan, taraf hidup juga berpengaruh terhadap gaya hidup "kumuh". Tanpa ada kolaborasi, lanjut dia, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program yang mengindahkan kawasan saja.

"Akar kekumuhannya tidak akan selesai akibat lapangan pekerjaan, taraf hidup, gaya hidup, dan budayanya tidak ikut dibenahi," ucap Elkana.
Selain itu, lanjut dia, pihak yang mutlak harus dilibatkan adalah pemerintah kota atau daerahnya. Di era desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan.
"Jangan sampai nanti di akhir hanya PU-Pera yang getol. Sementara yang lain, terutama pemda, adem ayem aja dengan target itu," tutur Elkana.
Ia menambahkan, pihak swasta juga bisa diikutsertakan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Saat ini, sudah banyak program CSR yang terjun membenahi kawasan kumuh. Pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya tinggal mengarahkan perusahaan untuk masuk ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan

Sumber:  http://properti.kompas.com/read/2015/01/06/110312421/Tuntaskan.Kawasan.Kumuh.Mustahil.Pemerintah.Bisa.Jalan.Sendiri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Comments:
    I left my heart and mind in wakatobi-Edisi 1
    Saturday, January 03, 2015




    Nama wakatobi kerap kali terdengar ke telinga saya. Dari berbagai artikel travelling atau dari kawan yang kerap berbisnis disana. Cerita mengenai indahnya laut, progressifnya sang kepala Daerah dan lain sebagainya. Cerita-cerita kecil itu terkubur dalam alam bawah sadar saya dan memberika satu pikiran dalam otak saya “yup.. satu hari saya harus pergi ke wakatobi”…
    Akhirnya kesempatan itu datang juga.. perjalanan ke wakatobi di tahun 2014. Dirancang sedemikian rupa hingga memungkinkan untuk extend hingga akhir pekan. Perjalanan yang disambut dengan manyunnya anak laki2 saya karena waktu libur terganggu..
    Perjalanan menuju Wakatobi saya akui cukup menguras energi. Pesawat transit yang berangkat dari Makassar Jam 8 pagi membuat keberangkatan dari Jakarta dilakukan lewat tengah malam sedikit. Setelah melakukan ritual mandi pagi di Bandara Sultan Hasanudin yang saya akui memiliki fasilitas kamar mandi yang cukup lumayan walau smell awkward, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Wings Air ke wakatobi melalui Makassar. Hal ini sudah menjadi catatan kecil buat saya. Aksesibilitas transportasi udara yang terbatas mungkin menyebabkan para traveller kelas menengah, yang memiliki kecenderungan mengeluarkan uang cukup banyak dan lama, kurang berkenan untuk berwisata ke Wakatobi.

    Spesifikasi liburan di Wakatobi yang mengandalkan keindahan laut merupakan preferensi wisata yang memiliki segmen  terbatas kepada wisatawan yang memang Niat ingin ke Wakatobi. Kalau sudah niat, pasti tiba2 bisa lupa dengan budget travelling. Kecenderungan pelancong jenis ini ingin menikmati segera lokasi wisata dan cenderung malas menghabiskan waktu di jalan. Saya rasa ini PR terbesar Kabupaten Wakatobi…Saya dengar akan ada maskapai Garuda masuk kesana. Sehingga menambah frekuensi penerbangan jadi 2 kali sehari.
    Kutipan singkat dari Wikipedia biar lebih mudah untuk mengetahui deskripsi sederhana Kabupaten Wakatobi
    Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2011 berpenduduk 94.846 jiwa.
    Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektare, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
    Mendarat di Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi.. Disambut udara panas dan kering.. sepanjang mata yang terlihat adalah daratan minim pepohonan, mungkin karena berdiri diatas karang..
    Jauh sebelum berangkat saya sudah menyusun strategi dengan rekan setim untuk menyelesaikan pekerjaan singkat. Bandara Matahora terletak di Pulau Wangi-Wangi yang merupakan letak ibukota Kabupaten. Selain Wangin-wangi ada 3 pulau utama lainnya, Kadelupa, Tomia dan Binongko.. Ok saya mulai melantur dan tiba2 jadi serius
    Perjalanan pertama saya menuju permukiman masyarakat Bajo di kawasan Mola. Lokasi ini saya kunjungi dalam rangka pekerjaan, ternyata saya tidak duga memiliki magnet  luar biasa bagi otak saya..
    Kawasan Mola dihuni  oleh masyarakat Suku Bajo. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar berbagai wilayah Indonesia. Salah satu insiden terkini di media adalah saat bu Menteri Kelautan dan Menko Kemaritiman “menangkap” manusia perahu yang ada di Pulau Derawan. (referensi http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/204007026/Menko.Kemaritiman.Manusia.Perahu.Derawan.Ancam.Kedaulatan.NKRI ). Saya agak bingung sebenarnya dengan statement dua Menteri ini tapi ya sudahlah. Saya ahli daratan bukan orang laut.
    Kawasan Mola merupakan kawasan permukiman Suku Bajo terbesar. Di kawasan ini, Suku Bajo sudah mulai menetap dan mengalami transformasi dari Suku nomaden menjadi penetap. Hal ini ada kaitannya dengan keinginan untuk lebih modern..
    Berada di tengah permukiman mola, mungkin sangat menarik buat kawan2 antropolog, planner dan arsitek. Saya bisa cerita panjang lebar hasil keliling2 saya, cuma akan terasa terlalu teknikal.
    Tetapi memang pengalaman berinteraksi sejenak dengan Suku Bajo di Mola, menantang intelektualitas saya sebagai seorang planner. Benar diperlukan sesuatu yang berbeda dan unorthodox untuk menyelesaikan persoalan kawasan Mola yang dianggap kumuh..


    Sudah lah saya kasih foto saja deh.. mudah2an bisa bicara banyak

    Anak-Anak Suku Bajo
    Betonisasi dan Pembuatan Talud Untuk kanal di Kawasan Mola.. Seperti out of Context ya..
    Sok Blusukan
    Permukiman Suku Bajo diKawasan Mola, Wakatobi
    Keguyuban ala Suku Bajo di Kawasan Mola, Wakatobi
    Rumah Tradisional Suku Bajo
    Laut Sebagai Ruang Publik Bagi Anak2 Baj0
    Laut Sebagai Media dan bukan hambatan.. Liat dah tuh beningnya aer...
    Kehidupan Nelayan Bajo di Kawasan Mola.Mulai dari nelayan kelas teri sampe pemilik Kapal Besar


    Kunjungan yang sangat langka berada di tengah kawasan mola, Kabupaten Wakatobi. Professor saya saat S-2 di UI pernah bilang ke saya “Pemerintah tidak bisa memaksa suku Bajo untuk tinggal di darat dan menggunakan standar-standar daratan”. Yang kemarin saya lihat adalah Suku Bajo yang membawa daratan ke laut melalui reklamasi sproadis akibat keinginan untuk menetap dan memperbesar skala usahanya.. Kegiatan melaut bagi suku Bajo di Mola bukan hanya di peruntukkan untuk bertahan hidup tetapi mengarah kepada upaya memperbesar kapitalisasi kegiatan perikanan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi..
    Satu hal yang saya pelajari dari Kawasan Mola adalah diperlukan intervensi spesifik, lokal dan berbasis tradisi untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Mola Wakatobi, itu lesson learned yang saya dapat terkait dengan pekerjaan saya.
    Saya begitu tersihir dengan kejernihan air laut Wakatobi di sekitar kawasan mola, Saat air laut sebening air bak mandi saya yang diproduksi PDAM. Saat masyarakat Bajo tanpa ragu berinteraksi dengan air laur sebagaimana anak daratan berinteraksi dengan Ruang terbuka hijau. Saat Laut bukan batasan melainkan sarana untuk bersosialisasi, bertransportasi dan ruang public bagi suku Bajo.
    Interaksi pertama saya dengan elemen kehidupan di Wakatobi membuat saya  yakin bahwa saya akan senang dengan sisa kunjungan saya di Wakatobi..
    Pasti akan amat menarik buat saya pribadi atau teman2 yangpunya interest pada isu permukiman untuk melakukan riset di kawasan ini dengan waktu lebih panjan..
    Saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya di tulisan lain. mudah2an bisa lebih rileks dan bernuansa liburab....Biar tidak terlalu panjang tulisannya…

    -catur-


    Comments:
      Survei: Jakarta, Medan, dan Surabaya adalah Kota Paling Bermasalah!
      Tuesday, November 25, 2014
      Penulis : Arimbi Ramadhiani | Senin, 24 November 2014 | 14:31 WIB




      www.shutterstock.com
      Niai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4.

      JAKARTA, KOMPAS.com — 
      Berdasarkan penelitian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), terdapat tiga kota besar di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan. Ketiga kota itu adalah Jakarta, Medan, serta Surabaya.
      Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City IAP, Elkana Catur, menilai, ketiga kota ini indeks rata-ratanya di bawah nasional. Menurut dia, pada prinsipnya, ketiga kota tersebut memiliki persoalan unik di tiap wilayah.

      "Akan tetapi, ada persoalan serupa yang nilainya di bawah rata-rata nasional, yaitu pada aspek kemacetan, pencemaran lingkungan, kondisi jalan, dan kriminalitas," ujar Elkana kepada Kompas.com di acara Rakernas REI 2014 pada pekan lalu.

      Pada aspek lain, Elkana menuturkan, capaian pada tiap kota itu sangat beragam. Dia menaruh perhatian khusus pada Kota Medan karena pada aspek penyediaan listrik (36,25), pengelolaan sampah (54,5), fasilitas difabel (42,25), pemeliharaan budaya lokal (49,75), dan pemeliharaan bangunan bersejarah (46,75), nilainya berada di bawah rata-rata nasional.
      Sementara itu, nilai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut,, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4. Selain parahnya tingkat kemacetan, Jakarta juga dinilai buruk pada aspek kriminalitas (48,67), pencemaran (51,83), ruang terbuka hijau (51,33), lapangan pekerjaan (52,58), dan biaya hidup (52).

      Elkana mengatakan, angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan, khususnya untuk semua pemimpin kota, bahwa masyarakat itu tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

      "Indikator-indikator ini dapat menjadi refleksi bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan ruang kota yang lahir dari kebijakan tata ruang pemerintah," ujarnya.

      Pemerintah kota dapat menjadikan indikator-indikator itu untuk mengidentifikasi persoalan tiap kota. Selanjutnya, mereka melakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan penataan ruang dan pembangunan kota sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

      Editor :
      Latief

      Comments:
      • semakin banyak masalah aja gan kota kota besar dengan kemacetan (semakin banyaknya kendaraan) dan banjir (banyaknya tanah yang seharusnya jadi resapan di buat bangunan komersil
        Posted by OpenID walidin.net @ 3:11 PM
         
      Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
      KAWASAN
      Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
      Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 25 November 2014 | 06:46

      KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
      Pertumbuhan Perkantoran di Jakarta Selatan - Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Ketersediaan lahan yang masih memadai menjadi alasan para pengembang membangun properti terutama perkantoran di kawasan selatan. Kondisi ini mendorong kawasan ini tumbuh sebagai kawasan perkantoran baru sebagai alternatif menghindari kepadatan di tengah kota.

      JAKARTA, KOMPAS.com
       - Dalam segi aturan, tata ruang Kota Jakarta dinilai sudah lebih baik dari masa lalu. Meski begitu, dalam hal pemanfaatan dan pengendaliannya perlu dikaji ulang.
      Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Elkana Catur, saat pemerintah melaksanaan perencanaan tata ruang, seringkali tidak konsisten.
      "Kita ambil contoh di koridor Simatupang yang tidak sesuai aturan. Di kiri dan kanan jalan itu, harusnya kawasan hijau ditumbuhi pohon-pohon. Sekarang jadi kawasan perkantoran (high rise building)," ujar Elkana kepada Kompas.com, Senin (24/11/2014).
      Meski tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, lanjut Elkana, tidak mungkin kemudian gedung-gedung tersebut dirobohkan demi menciptakan kawasan hijau di koridor ini. Dia memahami, gedung tersebut merupakan kantor yang memiliki nilai investasi tinggi. 

      Menurut Elkana, hal tersebut menjadi satu bentuk pengecualian mengapa pemerintah tidak menjalankan rencana ruang tata kota.
      "Sekarang perlu partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau diatur, maka rencana tata ruang tidak akan berjalan," kata Elkana.
      Sertifikasi perencana tata ruang
      Perencana tata ruang kota, menurut Elkana, harus memiliki sertifikat yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, khususnya di ASEAN. Selama ini, sertifikasi perencana tata ruang berada di bawah jasa konstruksi.
      "Perencana tata ruang selama ini melaksanakan kegiatan penataan ruang melalui sertifikasi yang dikeluarkan berdasarkan UU Jasa Konstruksi. Ini lantaran pekerjaan tata ruang dianggap bagian dari pekerjaan jasa konstruksi yang sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian/Dinas Pekerjaan Umum," tutur Elkana.
      Hal tersebut, tambah Elkana, menyebabkan pekerjaan perencanaan tata ruang seolah-olah menjadi bagian dari proses birokrasi. Padahal dalam kenyataanya banyak sektor-sektor swasta melakukan perencanaan tata ruang dan dilakukan oleh perencana yang tidak memiliki sertifikasi ini, karena memang tidak diperlukan dalam dunia usahanya. Hal yang berbeda ditemukan pada jasa kedokteran, arsitek, dan akuntan, yang memiliki sertifikasi khusus.

      Editor :
      Hilda B Alexander

      Comments:
        Krisis Literatur Sejarah Kota Indonesia
        Wednesday, September 18, 2013
        Saat ini saya sedang melakukan penelitian terhadap kota Sawahlunto sebagai bagian dari tesis saya. Untuk itu saya harus melakukan penelusuran terhadap dokumentasi tertulis ataupun pengamatan terhadap artefak yang masih tersisa di kota tersebut. Wawancara terhadap orang-orang yang pernah tinggal di Sawahlunto pun saya lakukan. Untuk sebuah kota yang baru berumur kurang dari 150 tahun yang berdiri di jaman modern, pencarian dokumentasi  pun terasa sangat  sulit apalagi kemudian saya mengalami kendala bahasa. Iya kendala bahasa, karena sebagian besar literature kunci yang saya temukan menggunakan bahasa Belanda…

        Situasi ini kemudian saya refleksikan kepada perjalanan sejarah kota-kota lain di Indonesia. Sulit bagi saya sebagai penggemar urban area untuk mengetahui sejarah kota-kota di Indonesia terutama yang ada di jaman sebelum kolonial. Informasi yang valid dan bisa diandalkan sangat sulit didapatkan untuk kita mendapat gambaran mengenai kehidupan berkota di Indonesia. Pada salah satu literature yang ditulis oleh Orang Belanda (yang saya lupa namanya) “Kota di Indonesia adalah manifestasi fisik dari pengabdian kepada Dewata”. Berdasarkan hal tersebut saya tentunya membayangkan kota-kota di Indonesia pada masa lalu tentunya memiliki keindahan yang baik di jamannya. Sayangnya informasi mengenai itu sangat minim sekali..

        Contohnya Kota Majapahit.. Saya pernah berdebat panjang dengan rekan saya di Kantor mengenai “apa benar Majapahit sebesar sebagaimana yang diceritakan?”. Menurut teman saya yang arsitek itu, tidak ada bukti fisik atau pun sumber informasi tertulis yang bisa dipercaya mengenai kehebatan Majapahit. Bahkan artefak yang ada di trowulan sekarang masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah mengenai kebenaran posisi Kota Majapahit sebagaimana yang disebutkan tadi. Kita saat ini hanya mengandalkan tulisan Empu Prapanca dalam Negara Kertagama. Secara bebas kita bisa berpendapat apakah tulisan dan kredibilitasnya bisa kita percaya.. saya bukan ahli sejarah jadi saya tidak mau menjawab pertanyaan itu.

        Contoh lain adalah keberadaan kerajaan Siliwangi. Saat ini keberadaan kerajaan tersebut mengandalkan prasasti dan dokumentasi yang amat terbatas dari para petualang Cina. Hingga saat ini tidak ada bukti fisik mengenai keberadaan pusat kerajaan Siliwangi yang tentunya kita bayangkan sebagai urban Area dan informasi mengenai siliwangi yang lengkap yang berasal dari literatur yang ditulis pada jaman itu…

        Hal ini kemudian menggugah pemikiran saya.. ada apa dengan sejarah kota kita? Apa yang terjadi. Kenapa mengetahui sejarah kota, asal muasal kita, jati diri kita menjadi hal yang sulit sekali.. Salah satu professor di Kampus saya berkata kalau memang ingin mengambil Doktor soal kota di Indonesia harus bisa 2 bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indonesia. Karena data dan informasi yang lengkap pasti dalam bahasa asing dan tersimpan rapi diperpustkaan di Amerika dan Eropa.
        Kota sebagai bagian dari permukiman sebagian besar  terbentuk adanya kepentingan yang perlu di akomodir, seperti keagamaan, perniagaan, pusat pendidikan dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu fungsi-fungsi awal dapat berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan kota dan warganya dari masa ke masa. Melakukan intrepetasi perubahan fungsi kota dan perkembangannya telah menjadi topik yang menjadi bidang riset oleh berbagai bidang keilmuan dari tahun ke tahun. Setiap orang ataupun ahli memaknai perkembangan kota berdasarkan masing-masing pengalaman yang dialami saat berinteraksi dengan lingkungan perkotaan serta banyak dipengaruhi oleh dimensi keimuan atau ideologi yang melatarbelakangi

        Pemahaman sederhana saya terhadap situasi ini adalah; Pertama budaya literer bangsa ini yang masih sangat rendah. Mungkin orang antropolog yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa hal ini terjadi di masa lalu. Hal yang sama di Mesir dan Cina kenapa tidak terjadi di Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks budaya aksara dan menulis. Akhirnya pada masa itu orangmerasa tidak perlu melakukan dokumentasi yang rapi mengenai peristiwa dan momen sejarah kerajaan dari waktu ke waktu. Akhirnya pun kita semua meraba-raba.

        Yang kedua saya rasa (perasaaan loh bukan data) hal ini dapat dikaitkan dengan pola-pola ekspansi ataupun agresi militer yang dilaksanakan oleh Kerajaan masa lalu. Saat sebuah kerajaan mengalami kemunduran sehingga dinyatakan diakuisisi oleh Kerajaan lain (baik paksaan atau sukarela), maka hal itu diikuti dengan migrasi besar-besaran penduduk keluar dari kotapraja ataupun pembumi hangusan wilayah beserta seluruh artefaknya.

        Lalu bagaimana dengan sekarang? Tentunya hal yang separah itu tidak akan terjadi karena tentunya kemajuan informasi dan teknologi memungkinkan kita menyimpan data di cloud computing. Sehingga rekaman peristiwa hingga 20 tahun ke belakang dapat dengn mudah diakses. Problemnya dengan minimnya kapasitas budaya literer orang Indonesia media yang ada mungkin kurang dioptimalkan.

        Kita perlu melakukan kajian lebih banyak lagi mengenai kota-kota di Indonesia. Budaya literer menjadi garada terdepan dari proses kajian dan dokumentasi Sejarah kota di Indonesia. Karena apabila mengacu pada pendapat sebelumnya. Pembangunan dan arah trend kota sangat ditentukan sekali dengan konteks dan ideologyi yang saat itu  berkembang. Maka memahami sejarah kota memberikan informasi mengenai keyakinan bersama yang saat itu dibentuk antara pimpinan dengan kawulannya. Akhirnya memberikan pemahaman mengenai budaya dan asal usul kita berada.

        Studi mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia sangat menarik disebabkan kota di Indonesia memiliki spektrum sejarah yang sangat bervariasi yang sangat ditentukan oleh karakter geografis wilayah, kondisi sosial politik yang terjadi dan sumber daya yang dimiliki. Keberadaan kota di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban masyarakat dimana inovasi dan pembangunan bergerak Peta politik, perkembangan ideologi  dan kemajuan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh dalam membentuk keberadaan ruang-ruang kota di Indonesia. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Frisby (2007)[1] sebagai “ city was not a spatial entity with sociological consequences, but a sociological entity that is formed spatially”. Karakter kota-kota di berbagai penjuru Nusantara terbentuk berdasar kepada pengalaman ruang yang dialami oleh masyarakat dan wilayah. Interaksi antara kepentingan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan termanifestasi dalam ruang-ruang yang ada dalam kota

        Saat ini saya sedang mengembangkan sebuah ide untuk meningkatkan sumber informasi dan dokumentasi mengenai kota-kota di Indonesia. Sehingga apa yang kemudian menjadi urban legend atau myth menjadi urban information yang valid dan bisa dipergunakan bersama. Medianya bagaimana? Saya sedang cari ide segar…

        Saya berpendapat apa yang terjadi saat ini tidak mungkin lepas dari konteks apa yang dilalui di masa lalu. Tentunya ada hal-hal yang berubah terkait dengan teknologi, akan tetapi perilaku warga dan perilaku ruang tentunya memiliki pakem sendiri yang berasal dari Sejarah panjang sebuah kota

        -catur-
        (belajar jadi) Pemerhati Kota



        [1]Frisby, D. 2007.City Scapes of Modernity. Cambridge; Polity.


        Comments:
          Copyright © 2007 Catur