Membangun Bogor Tidak Bisa Sembarangan!
Sunday, April 05, 2015
Penulis : Arimbi Ramadhiani | Kamis, 2 April 2015 | 19:00 WIB
Dibaca: 2033
|
Share:
KOMPAS/ANTONY LEE
Istana Bogor.
BOGOR, KOMPAS.com - Pembangunan properti besar-besaran yang sudah masif terjadi di kota-kota pinggiran macam Depok, Bogor, Tangerang, menimbulkan kekhawatiran. Di Bogor khususnya, masalah pembangunan cukup dilematis karena dahulu kota ini didesain oleh Belanda untuk menjadi kota hutan atau taman.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Liveable City Ikatan Ahli Perencanaan Indoensia (IAP), Elkana Catur, pembangunan di Bogor tidak bisa dihindari, tetapi harus tetap menonjolkan integrasi hutan atau taman. 

"Topografi wilayah yang ada di Bogor, sudah begitu adanya, kemiringannya sulit untuk diubah," ujar Catur kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015).

Selama ini, kata Catur, untuk membangun sejumlah gedung di Bogor terlihat adanya upaya untuk perubahan fungsi atau guna lahan. Cepatnya perkembangan pembangunan juga dinilai tidak memperhatikan bagaimana tata kota yang sesungguhnya, dan bagaimana fungsi lahan di daerah-daerah tertentu.

Ia melanjutkan, salah satu pembangunan yang perlu perhatian khusus adalah Hotel Amaroossa yang letaknya persis di samping Tugu Kujang. Hotel ini sempat ditolak oleh beberapa pihak khususnya warga asli Bogor karena mengganggu keindahan tugu, mulai dari desain hotel yang mencolok hingga tinggi bangunan yang melebihi Tugu Kujang.

"Kota ini didesain agar mempunyai identitas spesifik sebagai tengara. Jangan sampai atas nama investasi, karakter inti dan ciri khasnya justru menghilang," jelas Catur.

Selain memiliki identitas, tambah dia, Kota Bogor juga memiliki dataran atau topografi yang khas yaitu lereng curam dan pegunungan. Dengan demikian, pembangunan gedung apa pun harus memikirkan aspek topografi ini.

Menurut Catur, Bogor memiliki karakter geografis yang mau tidak mau membatasi pembangunan gedung. Berbeda bengan Jakarta yang cenderung datar.

"Bogor tidak bisa sembarangan dibangun gedung. Jangan sampai dipaksakan, karena ada kemiringan tertentu," kata Catur.

Ia menyarankan, jika memang pemerintah kota membutuhkan pemasukan dari investasi, jangan sampai malah merusak kawasan tersebut. Pengembang dan pemerintah harus berdiskusi, bangunan seperti apa yang sejalan dengan identitas Bogor sebagai penyangga Jakarta. 

"Pembangun juga harus mempertimbangkan batasan-batasan, misalnya koefisien dasar bangunan sebelum mendesain gedung-gedung tinggi," tandas Elkana.
Comments:
    Ini Penyebab Bogor Dijuluki "Kota Sejuta Angkot"
    KAWASAN
    Penulis : Arimbi Ramadhiani | Sabtu, 4 April 2015 | 09:22 WIB
    Dibaca: 11738
    |
    Share:
    KOMPAS/AMBROSIUS HARTO
    Suasana pembongkaran kiios di Kota Bogor.
    BOGOR, KOMPAS.com - Sudah menjadi rahasia publik, Bogor dijuluki "Kota Sejuta Angkot". Kemacetan terjadi setiap hari, tidak hanya pada jam-jam sibuk, dan di lokasi strategis, melainkan setiap jam dan di seluruh sudut kota. 

    Jika Anda melintasi Jl Pulo 
    Empang menuju Jl Ir H Juanda untuk kemudian meneruskan rute ke Jl Kapten Muslihat, dan Jl Merdeka, atau pun terus lurus ke Jl Jalak Harupat, dan Jl Jend Sudirman, maka waktu yang bisa ditempuh bisa mencapai 45 menit hingga 1 jam. Padahal, jaraknya tak lebih dari lima kilometer hingga tujuh kilometer. 

    Demikian halnya dengan
     kawasan pusat bisnis baru di Jl Pajajaran hingga Jl Siliwangi, dan Jl Suryakencana, kecepatan kendaraan hanya bisa mencapai 10 kilometer per jam pada jam-jam sibuk dan akhir pekan. 

    Apa penyebab kemacetan? 
    Selain jumlah angkot yang sudah mencapai 3.412 unit, kapasitas jalan tidak memadai, juga perilaku tidak disiplin dalam berkendara. Banyak supir angkot yang kerap kali "ngetem" di tepi jalan utama, dan tata kota yang buruk. 

    Tata kot
    a yang buruk bisa dilihat dari terjadinya konversi fungsi kawasan dari sebelumnya hunian menjadi pusat komersial. Setelah Jl Padjadjaran yang kemudian "terpaksa" dijadikan sebagai pusat bisnis, gejala konversi besar-besaran kini merambah Jl Ahmad Yani, Jl Taman Kencana, Jl Taman Malabar, Jl Lodaya, dan sekitarnya. 

    Wakil Sekretaris Jenderal 
    Urbanisme dan Liveable City Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur mengatakan, masalah kemacetan, pedagang kaki lima (PKL), dan pasar tumpah, di Kota Bogor ini merupakan tantangan pemerintah kota untuk lebih menata kawasan secara komprehensif. 

    "Ini tentang bagaimana 
    pemerintah kota mengatur flow atau aliran kota. Sebenarnya, angkot itu bisa diatur alirannya," ujar Catur kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015). 

    Ia melanjutkan 
    mengatur aliran kota bisa dengan cara memastikan agar pasar tidak tumpah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus mampu juga untuk mengatur PKL. Pasalnya, pasar tumpah, dan PKL inilah yang menyebabkan supir angkot berhenti dan mencari penumpang sembarangan. 

    Sopir angkot,
     menurut Catur, selalu berusaha mencari celah saat melihat adanya keramaian seperti pasar tumpah tersebut. Setelah pasar sudah teratur, tambah Catur, baru pemerintah secara fungsional mengatur angkot. 

    Artinya,
     pemkot harus membuat peraturan untuk angkot di mana boleh berhenti untuk mencari pnumpang. Kalau pemda bisa mengatur aliran, otomatis kota bergerak dengan sendirinya. 

    Selain 
    mengatur pasar, Catur menambahkan, Bogor juga dihadapkan pada kebutuhan jalan layang. Meski begitu, membangun jalan layang di kota ini perlu pertimbangan khusus mengingat kondisi topografi, dan geografinya yang cukup menantang. 

    "Untuk
     membangun jalan layang, ada batasan-batasan geografis sehingga tidak bisa fleksibel," kata Catur.

    Aliran kendaraan 
    Catur menjelaskan,
     kemacetan di Bogor bisa diatasi dengan menciptakan sarana transportasi yang terintegrasi. Dari segi akses kereta, Bogor memiliki dua stasiun yaitu Stasiun Bogor dan Cilebut. 

    "Saya melihat
     Stasiun Bogor, khususnya, sebagai potensi modal pemkot untuk membangun sistem terintegrasi antara kendaraan pribadi, angkot, dan kereta," sebut Catur.

    Pemkot 
    tambah dia, harus memastikan aliran kereta antar-stasiun berjalan dengan lancar. Stasiun kereta, harus bisa disatukan dalam satu fungsi kawasan yang utuh. Satu fungsi kawasan yang utuh adalah saat orang-orang beralih dari menggunakan kereta ataucommuter ke kendaraan pribadi atau umum.

    Jika aliran
     tidak diperhatikan, maka sudah pasti para supir angkot memanfaatkan kesempatan berhenti sembarangan di dekat pintu masuk dan keluar stasiun. 

    "Wali Kota
     (Bogor) yang baru, saya nilai cukup progresif, ide-idenya bagus. Kami berharap mudah-mudahan beliau bisa membangun Kota Bogor tanpa harus melupakan fungsi sekitar," tandas Catur. 

    Pantauan
     Kompas.com, kawasan Stasiun Bogor sendiri, kini sudah jauh lebih rapi dan teratur dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Pemkot membangun jembatan penyeberangan yang juga merupakan akses bagi pengguna kereta saat memasuki stasiun atau pun sebaliknya. 

    Selain itu
    , pintu stasiun lainnya, yang berada di Jalan Mayor Oking, bukan di jalan utama yaitu Jalan Kapten Muslihat. Hal ini bertujuan agar angkot tidak berhenti di pinggir jalan utama. Sementara di Stasiun Cilebut, keadaannya belum sebaik di Stasiun Bogor. 

    Pintu gerbang
     stasiun terletak hanya beberapa meter dari persimpangan jalan yang lebarnya tidak seberapa. Dengan demikian, hampir setiap waktu, jalan di sekitar Stasiun Cilebut macet dikarenakan angkot yang berhenti sembarang dan menghalangi kendaraan yang lalu lalang di persimpangan jalan.
    Comments:
      Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri
      Thursday, January 29, 2015

      Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri


      Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 6 Januari 2015 | 11:03 WIB
      JAKARTA, Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 sebesar nol persen, mengundang kritik. Pemerintah boleh optimistis, tetapi tetap harus dibarengi dengan upaya dan kerja sama dengan pihak lain. 

      Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur Hardiansah menilai, Kementerian Pu-Pera tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan program ini dalam kurun waktu lima tahun.
      "Kalau konteksnya menangani fisik, saya rasa dengan perhitungan angka yang disajikan (dalam lima tahun), Kementerian PU-Pera bisa memenuhi target itu. Tapi, kalau cuma PU-Pera sendiri, ya beratlah angka itu," jelas Elkana kepadaKompas.com, Senin (5/1/2014). 

      Dia menyebutkan, beberapa pihak yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Pu-Pera terkait dengan program ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kelautan yang bisa membantu membangun kampung nelayan. Hal itu perlu dilakukan agar program penanganan kawasan kumuh tidak semata bicara perbaikan fisik saja, melainkan juga cara menaikkan taraf hidup masyarakat di kawasan itu. 

      Elkana mengatakan, taraf hidup juga berpengaruh terhadap gaya hidup "kumuh". Tanpa ada kolaborasi, lanjut dia, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program yang mengindahkan kawasan saja.

      "Akar kekumuhannya tidak akan selesai akibat lapangan pekerjaan, taraf hidup, gaya hidup, dan budayanya tidak ikut dibenahi," ucap Elkana.
      Selain itu, lanjut dia, pihak yang mutlak harus dilibatkan adalah pemerintah kota atau daerahnya. Di era desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan.
      "Jangan sampai nanti di akhir hanya PU-Pera yang getol. Sementara yang lain, terutama pemda, adem ayem aja dengan target itu," tutur Elkana.
      Ia menambahkan, pihak swasta juga bisa diikutsertakan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Saat ini, sudah banyak program CSR yang terjun membenahi kawasan kumuh. Pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya tinggal mengarahkan perusahaan untuk masuk ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan

      Sumber:  http://properti.kompas.com/read/2015/01/06/110312421/Tuntaskan.Kawasan.Kumuh.Mustahil.Pemerintah.Bisa.Jalan.Sendiri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
      Comments:
        I left my heart and mind in wakatobi-Edisi 1
        Saturday, January 03, 2015




        Nama wakatobi kerap kali terdengar ke telinga saya. Dari berbagai artikel travelling atau dari kawan yang kerap berbisnis disana. Cerita mengenai indahnya laut, progressifnya sang kepala Daerah dan lain sebagainya. Cerita-cerita kecil itu terkubur dalam alam bawah sadar saya dan memberika satu pikiran dalam otak saya “yup.. satu hari saya harus pergi ke wakatobi”…
        Akhirnya kesempatan itu datang juga.. perjalanan ke wakatobi di tahun 2014. Dirancang sedemikian rupa hingga memungkinkan untuk extend hingga akhir pekan. Perjalanan yang disambut dengan manyunnya anak laki2 saya karena waktu libur terganggu..
        Perjalanan menuju Wakatobi saya akui cukup menguras energi. Pesawat transit yang berangkat dari Makassar Jam 8 pagi membuat keberangkatan dari Jakarta dilakukan lewat tengah malam sedikit. Setelah melakukan ritual mandi pagi di Bandara Sultan Hasanudin yang saya akui memiliki fasilitas kamar mandi yang cukup lumayan walau smell awkward, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Wings Air ke wakatobi melalui Makassar. Hal ini sudah menjadi catatan kecil buat saya. Aksesibilitas transportasi udara yang terbatas mungkin menyebabkan para traveller kelas menengah, yang memiliki kecenderungan mengeluarkan uang cukup banyak dan lama, kurang berkenan untuk berwisata ke Wakatobi.

        Spesifikasi liburan di Wakatobi yang mengandalkan keindahan laut merupakan preferensi wisata yang memiliki segmen  terbatas kepada wisatawan yang memang Niat ingin ke Wakatobi. Kalau sudah niat, pasti tiba2 bisa lupa dengan budget travelling. Kecenderungan pelancong jenis ini ingin menikmati segera lokasi wisata dan cenderung malas menghabiskan waktu di jalan. Saya rasa ini PR terbesar Kabupaten Wakatobi…Saya dengar akan ada maskapai Garuda masuk kesana. Sehingga menambah frekuensi penerbangan jadi 2 kali sehari.
        Kutipan singkat dari Wikipedia biar lebih mudah untuk mengetahui deskripsi sederhana Kabupaten Wakatobi
        Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2011 berpenduduk 94.846 jiwa.
        Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektare, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
        Mendarat di Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi.. Disambut udara panas dan kering.. sepanjang mata yang terlihat adalah daratan minim pepohonan, mungkin karena berdiri diatas karang..
        Jauh sebelum berangkat saya sudah menyusun strategi dengan rekan setim untuk menyelesaikan pekerjaan singkat. Bandara Matahora terletak di Pulau Wangi-Wangi yang merupakan letak ibukota Kabupaten. Selain Wangin-wangi ada 3 pulau utama lainnya, Kadelupa, Tomia dan Binongko.. Ok saya mulai melantur dan tiba2 jadi serius
        Perjalanan pertama saya menuju permukiman masyarakat Bajo di kawasan Mola. Lokasi ini saya kunjungi dalam rangka pekerjaan, ternyata saya tidak duga memiliki magnet  luar biasa bagi otak saya..
        Kawasan Mola dihuni  oleh masyarakat Suku Bajo. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar berbagai wilayah Indonesia. Salah satu insiden terkini di media adalah saat bu Menteri Kelautan dan Menko Kemaritiman “menangkap” manusia perahu yang ada di Pulau Derawan. (referensi http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/204007026/Menko.Kemaritiman.Manusia.Perahu.Derawan.Ancam.Kedaulatan.NKRI ). Saya agak bingung sebenarnya dengan statement dua Menteri ini tapi ya sudahlah. Saya ahli daratan bukan orang laut.
        Kawasan Mola merupakan kawasan permukiman Suku Bajo terbesar. Di kawasan ini, Suku Bajo sudah mulai menetap dan mengalami transformasi dari Suku nomaden menjadi penetap. Hal ini ada kaitannya dengan keinginan untuk lebih modern..
        Berada di tengah permukiman mola, mungkin sangat menarik buat kawan2 antropolog, planner dan arsitek. Saya bisa cerita panjang lebar hasil keliling2 saya, cuma akan terasa terlalu teknikal.
        Tetapi memang pengalaman berinteraksi sejenak dengan Suku Bajo di Mola, menantang intelektualitas saya sebagai seorang planner. Benar diperlukan sesuatu yang berbeda dan unorthodox untuk menyelesaikan persoalan kawasan Mola yang dianggap kumuh..


        Sudah lah saya kasih foto saja deh.. mudah2an bisa bicara banyak

        Anak-Anak Suku Bajo
        Betonisasi dan Pembuatan Talud Untuk kanal di Kawasan Mola.. Seperti out of Context ya..
        Sok Blusukan
        Permukiman Suku Bajo diKawasan Mola, Wakatobi
        Keguyuban ala Suku Bajo di Kawasan Mola, Wakatobi
        Rumah Tradisional Suku Bajo
        Laut Sebagai Ruang Publik Bagi Anak2 Baj0
        Laut Sebagai Media dan bukan hambatan.. Liat dah tuh beningnya aer...
        Kehidupan Nelayan Bajo di Kawasan Mola.Mulai dari nelayan kelas teri sampe pemilik Kapal Besar


        Kunjungan yang sangat langka berada di tengah kawasan mola, Kabupaten Wakatobi. Professor saya saat S-2 di UI pernah bilang ke saya “Pemerintah tidak bisa memaksa suku Bajo untuk tinggal di darat dan menggunakan standar-standar daratan”. Yang kemarin saya lihat adalah Suku Bajo yang membawa daratan ke laut melalui reklamasi sproadis akibat keinginan untuk menetap dan memperbesar skala usahanya.. Kegiatan melaut bagi suku Bajo di Mola bukan hanya di peruntukkan untuk bertahan hidup tetapi mengarah kepada upaya memperbesar kapitalisasi kegiatan perikanan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi..
        Satu hal yang saya pelajari dari Kawasan Mola adalah diperlukan intervensi spesifik, lokal dan berbasis tradisi untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Mola Wakatobi, itu lesson learned yang saya dapat terkait dengan pekerjaan saya.
        Saya begitu tersihir dengan kejernihan air laut Wakatobi di sekitar kawasan mola, Saat air laut sebening air bak mandi saya yang diproduksi PDAM. Saat masyarakat Bajo tanpa ragu berinteraksi dengan air laur sebagaimana anak daratan berinteraksi dengan Ruang terbuka hijau. Saat Laut bukan batasan melainkan sarana untuk bersosialisasi, bertransportasi dan ruang public bagi suku Bajo.
        Interaksi pertama saya dengan elemen kehidupan di Wakatobi membuat saya  yakin bahwa saya akan senang dengan sisa kunjungan saya di Wakatobi..
        Pasti akan amat menarik buat saya pribadi atau teman2 yangpunya interest pada isu permukiman untuk melakukan riset di kawasan ini dengan waktu lebih panjan..
        Saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya di tulisan lain. mudah2an bisa lebih rileks dan bernuansa liburab....Biar tidak terlalu panjang tulisannya…

        -catur-


        Comments:
          Survei: Jakarta, Medan, dan Surabaya adalah Kota Paling Bermasalah!
          Tuesday, November 25, 2014
          Penulis : Arimbi Ramadhiani | Senin, 24 November 2014 | 14:31 WIB




          www.shutterstock.com
          Niai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4.

          JAKARTA, KOMPAS.com — 
          Berdasarkan penelitian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), terdapat tiga kota besar di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan. Ketiga kota itu adalah Jakarta, Medan, serta Surabaya.
          Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City IAP, Elkana Catur, menilai, ketiga kota ini indeks rata-ratanya di bawah nasional. Menurut dia, pada prinsipnya, ketiga kota tersebut memiliki persoalan unik di tiap wilayah.

          "Akan tetapi, ada persoalan serupa yang nilainya di bawah rata-rata nasional, yaitu pada aspek kemacetan, pencemaran lingkungan, kondisi jalan, dan kriminalitas," ujar Elkana kepada Kompas.com di acara Rakernas REI 2014 pada pekan lalu.

          Pada aspek lain, Elkana menuturkan, capaian pada tiap kota itu sangat beragam. Dia menaruh perhatian khusus pada Kota Medan karena pada aspek penyediaan listrik (36,25), pengelolaan sampah (54,5), fasilitas difabel (42,25), pemeliharaan budaya lokal (49,75), dan pemeliharaan bangunan bersejarah (46,75), nilainya berada di bawah rata-rata nasional.
          Sementara itu, nilai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut,, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4. Selain parahnya tingkat kemacetan, Jakarta juga dinilai buruk pada aspek kriminalitas (48,67), pencemaran (51,83), ruang terbuka hijau (51,33), lapangan pekerjaan (52,58), dan biaya hidup (52).

          Elkana mengatakan, angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan, khususnya untuk semua pemimpin kota, bahwa masyarakat itu tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

          "Indikator-indikator ini dapat menjadi refleksi bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan ruang kota yang lahir dari kebijakan tata ruang pemerintah," ujarnya.

          Pemerintah kota dapat menjadikan indikator-indikator itu untuk mengidentifikasi persoalan tiap kota. Selanjutnya, mereka melakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan penataan ruang dan pembangunan kota sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

          Editor :
          Latief

          Comments:
          • semakin banyak masalah aja gan kota kota besar dengan kemacetan (semakin banyaknya kendaraan) dan banjir (banyaknya tanah yang seharusnya jadi resapan di buat bangunan komersil
            Posted by OpenID walidin.net @ 3:11 PM
             
          Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
          KAWASAN
          Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
          Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 25 November 2014 | 06:46

          KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
          Pertumbuhan Perkantoran di Jakarta Selatan - Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Ketersediaan lahan yang masih memadai menjadi alasan para pengembang membangun properti terutama perkantoran di kawasan selatan. Kondisi ini mendorong kawasan ini tumbuh sebagai kawasan perkantoran baru sebagai alternatif menghindari kepadatan di tengah kota.

          JAKARTA, KOMPAS.com
           - Dalam segi aturan, tata ruang Kota Jakarta dinilai sudah lebih baik dari masa lalu. Meski begitu, dalam hal pemanfaatan dan pengendaliannya perlu dikaji ulang.
          Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Elkana Catur, saat pemerintah melaksanaan perencanaan tata ruang, seringkali tidak konsisten.
          "Kita ambil contoh di koridor Simatupang yang tidak sesuai aturan. Di kiri dan kanan jalan itu, harusnya kawasan hijau ditumbuhi pohon-pohon. Sekarang jadi kawasan perkantoran (high rise building)," ujar Elkana kepada Kompas.com, Senin (24/11/2014).
          Meski tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, lanjut Elkana, tidak mungkin kemudian gedung-gedung tersebut dirobohkan demi menciptakan kawasan hijau di koridor ini. Dia memahami, gedung tersebut merupakan kantor yang memiliki nilai investasi tinggi. 

          Menurut Elkana, hal tersebut menjadi satu bentuk pengecualian mengapa pemerintah tidak menjalankan rencana ruang tata kota.
          "Sekarang perlu partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau diatur, maka rencana tata ruang tidak akan berjalan," kata Elkana.
          Sertifikasi perencana tata ruang
          Perencana tata ruang kota, menurut Elkana, harus memiliki sertifikat yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, khususnya di ASEAN. Selama ini, sertifikasi perencana tata ruang berada di bawah jasa konstruksi.
          "Perencana tata ruang selama ini melaksanakan kegiatan penataan ruang melalui sertifikasi yang dikeluarkan berdasarkan UU Jasa Konstruksi. Ini lantaran pekerjaan tata ruang dianggap bagian dari pekerjaan jasa konstruksi yang sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian/Dinas Pekerjaan Umum," tutur Elkana.
          Hal tersebut, tambah Elkana, menyebabkan pekerjaan perencanaan tata ruang seolah-olah menjadi bagian dari proses birokrasi. Padahal dalam kenyataanya banyak sektor-sektor swasta melakukan perencanaan tata ruang dan dilakukan oleh perencana yang tidak memiliki sertifikasi ini, karena memang tidak diperlukan dalam dunia usahanya. Hal yang berbeda ditemukan pada jasa kedokteran, arsitek, dan akuntan, yang memiliki sertifikasi khusus.

          Editor :
          Hilda B Alexander

          Comments:
            Copyright © 2007 Catur