Krisis Literatur Sejarah Kota Indonesia
Wednesday, September 18, 2013
Saat ini saya sedang melakukan penelitian terhadap kota Sawahlunto sebagai bagian dari tesis saya. Untuk itu saya harus melakukan penelusuran terhadap dokumentasi tertulis ataupun pengamatan terhadap artefak yang masih tersisa di kota tersebut. Wawancara terhadap orang-orang yang pernah tinggal di Sawahlunto pun saya lakukan. Untuk sebuah kota yang baru berumur kurang dari 150 tahun yang berdiri di jaman modern, pencarian dokumentasi  pun terasa sangat  sulit apalagi kemudian saya mengalami kendala bahasa. Iya kendala bahasa, karena sebagian besar literature kunci yang saya temukan menggunakan bahasa Belanda…

Situasi ini kemudian saya refleksikan kepada perjalanan sejarah kota-kota lain di Indonesia. Sulit bagi saya sebagai penggemar urban area untuk mengetahui sejarah kota-kota di Indonesia terutama yang ada di jaman sebelum kolonial. Informasi yang valid dan bisa diandalkan sangat sulit didapatkan untuk kita mendapat gambaran mengenai kehidupan berkota di Indonesia. Pada salah satu literature yang ditulis oleh Orang Belanda (yang saya lupa namanya) “Kota di Indonesia adalah manifestasi fisik dari pengabdian kepada Dewata”. Berdasarkan hal tersebut saya tentunya membayangkan kota-kota di Indonesia pada masa lalu tentunya memiliki keindahan yang baik di jamannya. Sayangnya informasi mengenai itu sangat minim sekali..

Contohnya Kota Majapahit.. Saya pernah berdebat panjang dengan rekan saya di Kantor mengenai “apa benar Majapahit sebesar sebagaimana yang diceritakan?”. Menurut teman saya yang arsitek itu, tidak ada bukti fisik atau pun sumber informasi tertulis yang bisa dipercaya mengenai kehebatan Majapahit. Bahkan artefak yang ada di trowulan sekarang masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah mengenai kebenaran posisi Kota Majapahit sebagaimana yang disebutkan tadi. Kita saat ini hanya mengandalkan tulisan Empu Prapanca dalam Negara Kertagama. Secara bebas kita bisa berpendapat apakah tulisan dan kredibilitasnya bisa kita percaya.. saya bukan ahli sejarah jadi saya tidak mau menjawab pertanyaan itu.

Contoh lain adalah keberadaan kerajaan Siliwangi. Saat ini keberadaan kerajaan tersebut mengandalkan prasasti dan dokumentasi yang amat terbatas dari para petualang Cina. Hingga saat ini tidak ada bukti fisik mengenai keberadaan pusat kerajaan Siliwangi yang tentunya kita bayangkan sebagai urban Area dan informasi mengenai siliwangi yang lengkap yang berasal dari literatur yang ditulis pada jaman itu…

Hal ini kemudian menggugah pemikiran saya.. ada apa dengan sejarah kota kita? Apa yang terjadi. Kenapa mengetahui sejarah kota, asal muasal kita, jati diri kita menjadi hal yang sulit sekali.. Salah satu professor di Kampus saya berkata kalau memang ingin mengambil Doktor soal kota di Indonesia harus bisa 2 bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indonesia. Karena data dan informasi yang lengkap pasti dalam bahasa asing dan tersimpan rapi diperpustkaan di Amerika dan Eropa.
Kota sebagai bagian dari permukiman sebagian besar  terbentuk adanya kepentingan yang perlu di akomodir, seperti keagamaan, perniagaan, pusat pendidikan dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu fungsi-fungsi awal dapat berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan kota dan warganya dari masa ke masa. Melakukan intrepetasi perubahan fungsi kota dan perkembangannya telah menjadi topik yang menjadi bidang riset oleh berbagai bidang keilmuan dari tahun ke tahun. Setiap orang ataupun ahli memaknai perkembangan kota berdasarkan masing-masing pengalaman yang dialami saat berinteraksi dengan lingkungan perkotaan serta banyak dipengaruhi oleh dimensi keimuan atau ideologi yang melatarbelakangi

Pemahaman sederhana saya terhadap situasi ini adalah; Pertama budaya literer bangsa ini yang masih sangat rendah. Mungkin orang antropolog yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa hal ini terjadi di masa lalu. Hal yang sama di Mesir dan Cina kenapa tidak terjadi di Indonesia apabila dikaitkan dengan konteks budaya aksara dan menulis. Akhirnya pada masa itu orangmerasa tidak perlu melakukan dokumentasi yang rapi mengenai peristiwa dan momen sejarah kerajaan dari waktu ke waktu. Akhirnya pun kita semua meraba-raba.

Yang kedua saya rasa (perasaaan loh bukan data) hal ini dapat dikaitkan dengan pola-pola ekspansi ataupun agresi militer yang dilaksanakan oleh Kerajaan masa lalu. Saat sebuah kerajaan mengalami kemunduran sehingga dinyatakan diakuisisi oleh Kerajaan lain (baik paksaan atau sukarela), maka hal itu diikuti dengan migrasi besar-besaran penduduk keluar dari kotapraja ataupun pembumi hangusan wilayah beserta seluruh artefaknya.

Lalu bagaimana dengan sekarang? Tentunya hal yang separah itu tidak akan terjadi karena tentunya kemajuan informasi dan teknologi memungkinkan kita menyimpan data di cloud computing. Sehingga rekaman peristiwa hingga 20 tahun ke belakang dapat dengn mudah diakses. Problemnya dengan minimnya kapasitas budaya literer orang Indonesia media yang ada mungkin kurang dioptimalkan.

Kita perlu melakukan kajian lebih banyak lagi mengenai kota-kota di Indonesia. Budaya literer menjadi garada terdepan dari proses kajian dan dokumentasi Sejarah kota di Indonesia. Karena apabila mengacu pada pendapat sebelumnya. Pembangunan dan arah trend kota sangat ditentukan sekali dengan konteks dan ideologyi yang saat itu  berkembang. Maka memahami sejarah kota memberikan informasi mengenai keyakinan bersama yang saat itu dibentuk antara pimpinan dengan kawulannya. Akhirnya memberikan pemahaman mengenai budaya dan asal usul kita berada.

Studi mengenai perkembangan kota-kota di Indonesia sangat menarik disebabkan kota di Indonesia memiliki spektrum sejarah yang sangat bervariasi yang sangat ditentukan oleh karakter geografis wilayah, kondisi sosial politik yang terjadi dan sumber daya yang dimiliki. Keberadaan kota di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban masyarakat dimana inovasi dan pembangunan bergerak Peta politik, perkembangan ideologi  dan kemajuan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh dalam membentuk keberadaan ruang-ruang kota di Indonesia. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Frisby (2007)[1] sebagai “ city was not a spatial entity with sociological consequences, but a sociological entity that is formed spatially”. Karakter kota-kota di berbagai penjuru Nusantara terbentuk berdasar kepada pengalaman ruang yang dialami oleh masyarakat dan wilayah. Interaksi antara kepentingan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan termanifestasi dalam ruang-ruang yang ada dalam kota

Saat ini saya sedang mengembangkan sebuah ide untuk meningkatkan sumber informasi dan dokumentasi mengenai kota-kota di Indonesia. Sehingga apa yang kemudian menjadi urban legend atau myth menjadi urban information yang valid dan bisa dipergunakan bersama. Medianya bagaimana? Saya sedang cari ide segar…

Saya berpendapat apa yang terjadi saat ini tidak mungkin lepas dari konteks apa yang dilalui di masa lalu. Tentunya ada hal-hal yang berubah terkait dengan teknologi, akan tetapi perilaku warga dan perilaku ruang tentunya memiliki pakem sendiri yang berasal dari Sejarah panjang sebuah kota

-catur-
(belajar jadi) Pemerhati Kota


[1]Frisby, D. 2007.City Scapes of Modernity. Cambridge; Polity.


Comments:
    Globalisasi dan Kemanusiaan.. Belajar dari “Internship”
    Friday, September 13, 2013


    Mudah2an yang baca tulisan ini sudah nonton film internship. Saya kebetulan nonton di pesawat saat kemarin menempuh perjalanan tugas ke seberang pulau jawa.
    Singkatnya bercerita bagaimana 2 orang sahabat yang pengangguran mendapatkan pekerjaan magang di Google. Dua orang yang cukup berumur dengan pengetahuan soal teknoogi rendah berkompetisi dengan ratusan tenaga kerja muda yang melek IT untuk bekerja di salah satu perusahaan IT terkemuka. Akhirnya tentu happy ending, dimana dua orang tersebut mendapatkan pekerjaan tetap di Google dengan mengedepankan nilai-nilai interaksi manusia dalam bekerja. Sesuatu yang dianggap berharga dan nyaris tidak ada di Perusahaan Google yang hubungannya dengan IT dan gadget2 canggih. 
    Walau saya tidak menonton film itu secara full karena film di Penerbangan sudah di edit sedemikian rupa supaya gak lama2 dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting bagi para penumpang. 
    Film itu dari segi alur cerita dan plot memang bisa dibilang biasa. tidak ada sesuatu yang istimewa secara teknik ataupun cerita yang bisa dibilang istimewa. Digawangi oleh Vince Vaughn dan Owen Wilson yang merupakan dua aktor kawakan, so akting bukan menjadi satu masalah. didukung oleh aktor2 muda yang juga tidak terlalu menampilkan karakter dalam aktingnya.. ini standar film drama  yang bisa dilupakan setelah 5 jam menonton
    Tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk disimak kalau2 para pembaca blog ini (yang saya yakin tidak seberapa) menonton film ini. dan juga apakah anda punya perasaan yang sama dengan saya atau saya yang terlalu serius saja menonton
    1.            Film tersebut seperti mengingatkan kita terhadap visi Industri film amerika dari masa ke masa. It's not just about entertain.. tapi ada misi ekonomi pengukuhan Brand Google kepada Dunia.. INi google JEK… barang amerika… and they proud of it.. Sama seperti ketika dahulu amerika memperkenalkan Pepsi, Mc Donald, Nike dan Marlboro dalam bentuk film2 tahun 80-90an. Film bagi orang amerika adalah alat propaganda produk amerika kepada dunia untuk mengukuhkan brand mereka di pasar global. Dan jangan lupakan tentu bagaimana film amerika memperkenalkan Macbook melalui laptop yang dipegang oleh para aktornya. atau Window Mobile Phone di Film Hawai Five O3 dan NCIS Los Angeles. ya itu lah amerika.. Dan mereka melakukannya lagi dengan cukup baik di Film Internship.. Google yang hanya dikenal orang sebagai search engine dan Android Phone dibongkar dapurnya. diperkenalkan environment kerjanya. bentuk kantornya. dan tentu filosofinya bahwa Google adalah mengenai reaching people melalui tools yang dikembangkan.. dan tentunya biar orang tidak lupa walau Samsung Dari Korea, OS nya tetep buatan Industri Amerika (walau bukan orang amerika yang kerja disana)
    2.            Sebuah ironi ditunjukkan oleh film itu. Dimana globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi seringkali menyebabkan kita semua menyederhanakan masalah dan hubungan manusia melalui angka2 dan tabel diagram yang statik. Lihat bagaimana anak2 sekarang senang merekam acara ngebut2an dan diupload di Youtube. interaksi manusia disimplifikasi melalui youtube, twitter, facebook dan social media lainnya.  Banyak dari kita (mungkin juga saya salah satunya) melupakan bahwa social media itu hanya alat saja. yang digunakan untuk memenuhi tujuan. Seringkali social media menjadi tujuan dari berkehidupan. Status sosial ditentukan dari berapa banyak followe atau seberapa komentar kita di repath oleh orang lain..mungkin di Indonesia kondisinya tidak seburuk itu, karena budaya guyub yang menjadi karakter orang Indonesia. tapi 20-30 tahun lagi apakah masih menjadi hal yang pentng untuk berkumpul dan bertemu untuk bertukar pikiran…film Internship berusaha memngingatkan kita semua nilai-nilai kemanusiaan melalui instrumen paling tidak manusiawi yaitu  google. Ada joke dulu "Google adalah Tuhan bagi manusia masa kini, karena dia selalu menjawab pertanyaan dan permintaan Ummatnya secara real time"… dan ironi itu dijawab oleh Google melalui endorsenya terhadap film ini. bahwa google masih punya kepedulian terhadap interaksi yang lebih luas (tidak seperti pesaingnya Windows dan Apple yang eksklusif)..

    Dua hal itu yang muncul di kepala saya sepuluh menit setelah nonton film itu. Sebelum kemudian Suara kapten masuk ke earphone saya "Prepare for landing"….

    -Catur-

    Btw instrumen yang saya pakai ini pun punyanya Google

    Sumber foto 20th Century Fox




    Comments:
      Konsep Warga Kota di era E-Democracy
      Saturday, December 22, 2012

      Warga Kota dan Demokrasi
      Warga kota sebagai elemen penting dari kota merupakan satu pendapat yang sulit dibantah. Perkembangan sebuah kota dari masa ke masa dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antar warga baik secara individual ataupun kelompok. Pola hubungan antar warga kota yang kemudian secara perlahan membentuk pola ruang dan hubungan antar komponen pada sebuah kota dapat menentukan wajah kota dari masa ke masa
      Perkembangan masing-masing kota dapat berbeda yang disebabkan oleh pola interaksi yang dibangun dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Max Webber (1985) menyebutkan bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk hubungan perdagangan yang secara perlahan-perlahan membentuk kelembagaan ekonomi dan politik di kota tersebut.
      Dalam perspektif yang disampaikan Max Webber terdapat tiga konsep warga (citizenship), yaitu
      1.       Warga sebagai kelompok inklusif dari dari kelompok sosial yang didefinisikan melalui kesamaan kepentingan ekonomi. Pada perspektif ini, Webber menerangkan bahwasanya pembagian kelompok warga terdiri pada hak kepemilikan yang dimiliki. Hak-hak khusus warga ditentukan oleh kepemilikan properti. Konsep ekonomi warga berasal dari pengamatan Webber pada masyarakat di jaman pertengahan. Hubungan antar warga terdefinisi sebagai hubungan penyedia pekerjaan dan pekerja.
      2.       Kewarganegaraan dalam konteks politik yang menitikberatkan keanggotaan dalam sebuah Negara, yang berkonotasi  kepemilikan hak politik tertentu.  Konsep ini merupakan fondasi dasar dalam memahami politik kewarganegaraan dimana sekelompok orang memiliki hak-hak khusus dalam melakukan tindakan-tindakan politik, seperti pemilihan perwakilan dan keputusan lainnya. Biasanya hak ini diberikan pada laki-laki di era Yunani Kuno.
      3.       Kewarganegaraan merujuk pada kelas Sosial yang dibedakan menurut dari orang yang dianggap memiliki kelebihan property dan kebudayaan untuk membedakannya dari birokrasi atau kelas rendah dan kelompok lain di luar lingkaran
      Konsepsi warga secara politik, ekonomi dan sosial yang di rumuskan oleh Max Webber didapatkan dari pengamatannya terhadap sejarah kota-kota  Jaman Kuno dan Pertengahan di Eropa. Pada masa tersebut predikat warga mengikuti hak-hak khusus yang diberikan kepada sekelompok orag atau individu yang memiliki kelebihan baik secara ekonomi, sosial ataupun politik. Hak-hak tersebut biasanya terkait dengan hak-hak politik pada awalnya seperti hak untuk memiliih dan dipilih, dan lain-lain.
      Konsepsi warga kota merujuk pada  kepemilikan atau keanggotaan yang menunjukkan hubungan antar kota dan individu yang ada didalamnya, dengan adanya keanggotaan tersebut maka diikuti oleh hak-hak politik terutama terkait dengan hubungan warga dan birokrasi. Warga kota memiliki hak-hak secara politis untuk mengintervensi setiap keputusan yang di susun oleh birokrasi kota, kalau dalam konteks yang disampaikan oleh Webber dalam bentuk keterwakilan.
      Berdasarkan teori tersebut, maka tampak jelas peran vitalnya warga kota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah kota. Prinsip keterwakilan suara warga dalam penyusunan kebijakan di era demokrasi saat ini sesuatu yang tidak mungkin di pinggirkan.
      Warga kota selain memiliki hak, juga pula memiliki kewajiban. Kewajiban untuk mengikuti norma dan peraturan yang berlaku pada sebuah kota. Hak-hak yang diberikan pada warga kota merupakan  sesuatu yang tidak dipisahkan dari keharusan mengikuti norma-norma yang menyatu denganya.
      Berdasarkan konsepsi yang disampaikan Webber, maka dapat dipastikan pembangunan kota tanpa mengikutsertakan atau memahami keinginan warga tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal. Kota-kota besar Dunia muncul sebagai pusat peradaban, teknologi, budaya, religi, ekonomi dan lain sebagainya banyak berasal dari pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan karakter warganya. Tidak dalam bentuk partisipasi simbolik yang muncul dalam demokrasi prosedural, tetapi partisipasi proposional yang berasal dari implementasi demokrasi substantif.
      Jo Santoso (2002) berpendapat bahwa saat ini pengembangan kota-kota di Indonesia tidak memperhatikan warga sebagai elemen utama dalam melaksanakan pembangunan. Warga kota saat ini disederhanakan menjadi angka-angka statistik yang menjadi justifikasi teknokratis dalam melaksanakan Perencanaan. Beliau juga mengemukakan bahwasanya konsep kota modern harus mampu memperkenalkan ruang privat dan ruang publik yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Ruang publik yang terbuka menjadi sarana untuk menyemai tenggang rasa, toleransi, serta menghidupkan sisi keberadaban manusia.
      Kota sebagai representasi dari kebudayaan sebuah Negara atau wilayah kemudian tidak memunculkan karakter warganya. Yang kemudian muncul ke permukaan adalah karakter kota yang merupakan representasi dari kepentingan kapitalisme dan globalisme. Hak-hak warga kota kemudian dibatasi pada keterwakilannya oleh anggota-anggota DPRD. Partisipasi warga terbatas pada dialog satu arah berbentuk papan iklan atau media sosialisasi dalam bentuk pertemuan warga prosedural. Hak-hak politik yang diberikan oleh birokrasi kota lebih bersifat seremonial.
      Kondisi dan situasi yang kemudian menyebabkan masyarakat perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota besar, menciptakan ruang-ruang baru untuk menyalurkan aspirasi dan hak politiknya. Ruang partisipasi seperti Seminar, kelompok kajian, demonstrasi dan lain-lain, muncul sebagai bentuk reaksi warga kota terhadap terbatasnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
      Seiring dengan perkembangan dunia information and communication technology (ICT), ruang-ruang politik berpindah dari media konvensional ke media internet yang diyakini memiliki daya jangkau dan pengaruh yang lebih luas. Päivärinta dan Sæbø (2006) menyebutkan fenomena hadirnya   ICT sebagai media perdebatan politik dan pengambilan keputusan yang kemudian disebut sebagai e-democracy. Sebutan ini diciptakan baik untuk melengkapi atau kebalikan dari demokrasi konvensional yang dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung, dan bentuk konvensional lainnya. 
      Dengan adanya e-democracy telah merubah konfigurasi politik warga kota yang semula mengandalkan mobilisasi massa dalam mempengaruhi kebijakan  menjadi mobilisasi opini di dunia maya yang kemudian di transfer dalam aksi yang lebih nyata.


      E- Democracy: Partisipasi Politik Warga Kota Abad 21
      Data statistik dari internetworldstats.com yang dirilis di akhir tahun 2009  menunjukan total pengguna internet dunia diestimasi mencapai 1,7 milyar atau lebih dari 25% dari total penduduk di muka bumi ini, dengan kontribusi pengguna internet Asia mencapai 48,8 % dari total pengguna internet Dunia.
      Dari data tersebut juga terlihat perkembangan yang cukup signifikan dari pengguna internet di Indonesia. pada tahun 2000, tercatat penggunaan internet Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta orang. Di akhir tahun 2009, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 30 juta jiwa atau 12,5% dari populasi Indonesia atau mengalami kenaikan sebesar 1150% dalam waktu 1 dekade. Pengguna internet di Indonesia mencakup 4,10 persen dari populasi Dunia.
      Dari data yang dikeluarkan Kemenkominfo, pada tahun 2010 jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat mobile mencapai angka 40 juta jiwa. Hal ini didorong oleh semakin terjangkaunya harga layanan internet dari para operator seluler dan semakin banyaknya alternatif handheld device yang digunakan dengan harga yang semakin beragam.

      Data Pengguna Internet (akhir 2009)


      Populasi (2009)
      % terhadap populasi dunia
      Pengguna Internet (2000)
      Pengguna Internet (2009)
      % terhadap populasi
      Pertumbuhan (2000 -2009)
      % terhadap pengguna internet seluruh dunia
      Dunia
                6,767,805,208


                  1,733,993,741
      26%
      380.3%

      Asia
                3,808,070,503
      56%

                     738,257,230
      19%
      549.90%
      42.58%
      Cina
                1,338,612,968
      20%
              22,500,000
                     360,000,000
      27%
      1500%
      20.76%
      Indonesia
                    240,271,522
      4%
                2,000,000
                        30,000,000
      12%
      1150%
      1.73%
      Malaysia
                      25,715,819
      0.38%
                3,700,000
                        16,902,600
      66%
      356.8%
      0.97%

      E-democracy merupakan intrepetasi dari teori Habermas mengenai masyarakat komunikatif, public discourse dan public sphare. Tegaknya demokrasi dengan terjaminnya ruang publik yang netral, terbuka dan kolaboratif menciptakan wacana rasional yang berpengaruh pada proses-proses pembuatan kebijakan yanglegitimate dan rasional pula.
      Pada saat seluruh simpul kelompok masyarakat dan individu dapat saling berinteraksi, berdiskusi dalam ruang publik maya (virtual public sphare) dan berkolaborasi dalam membuat keputusan maka muncullah apa yang disebut Electronic Democracy (e-democracy). Anis (2010) menyatakan E-democracy  sebagai konsep demokrasi yang muncul beberapa tahun belakangan  dan menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi terpenting di masa depan dimana teknologi informasi menjadi alat yang efektif dalam pelaksanaan demokrasi yang utuh di masyarakat
      Van Dijk (2000) dalam  Päivärinta dan Sæbø (2006) mengidentifikasi lima model penggunaan ICT dalam demokrasi; fungsi penyampaian amanat (informasi satu arah), berbagi informasi, pendaftaran (pusat pengumpulan informasi termasuk pemungutan suara) ,percakapan (bersifat dua arah atau lebih), dan konsultatif (deliberative) yang menekankan pada tindak politik otonom oleh warga dengan menggunakan kemampuan komunikasi horizontal dengan internet.
      Berdasarkan situasi demikian, maka menarik untuk mengamati eksistensi warga di era e-democracy, terutama kaitannya dengan partisipasi dan hak politik warga kota. Era e- democracy telah mendefinisikan ulang hubungan antara penguasa dan warga kota  terutama dalam konteks politik warga dan birokrasi
      Janoski (1998) menggunakan pendekatan yang sama dengan Max Webber dalam mengidentifikasi tipologi warga kota, yaitu administratif, referendum, republican dan deliberative. Pendekatan ini kemudian  digunakan oleh Smith (2000) untuk menghubungkan antara model kewarganegaraan dan masing-masing media e-government.


      Administrative
      Referendum
      Republican
      Deliberative
      Konsep Warga Negara
      Sistemik, Warga dilindungi oleh seperangkat peraturan dan hukum
      Liberal; Warga lebih otonom dan mengawasi Pemerintah
      Republican, Warga terikat oleh sistem nilai yang sama. Integrasi yang kuat; Warga memiliki perbedaan dengan Pemerintah
      Deliberative,Neo Sosial dan secara ruitn masyarakat diajak diskusi isu-isu terkait, seperti 
      Hubungan Pengambilan Kebijakan
      Penyampaian informasi dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan warga
      Tindakan dilaksanakan setelah adanya referendum
      Tindakan dilaksanakan setelah ada konsultansi dengan warga
      Tindakan dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah
      Teknologi
      E-government,
      Internet
      protocols,
      up/downloads
      dan
      online payment

      E-voting, E-referendums
      Dan
      polling

      Forums,
      gateway
      websites, public
      debates,
      konferensi

      Dedicated
      websites, debat online

      Sumber : Smith, 2006
      Terkait dengan pelaksanaan e-democracy yang terjadi di beberapa kota di Indonesia serta hubungannya dengan ruang kota, salah satu contoh gerakan yang muncul di dunia maya dan kemudian mempengaruhi ruang kota  adalah Gerakan Indonesia Berkebun. Gerakan ini muncul dari media sosial twitter yang menggunakan id @JKTberkebun yang berawal dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian di tengah kota Jakarta. Gerakan ide yang berawal dari beberapa penggiat media sosial kemudian bergulir sehingga akhirnya berhasil diwujudkan pada bulan Februari 2011 di Kemayoran. Saat ini gerakan ini terlaksana di beberapa kota lain seperti Kota Padang, Bandung, dll. Aspirasi warga kota tentang penghijauan kota diakomodir dan diwujudkan sebagai bentuk pelengkap ataupun koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Jakarta yang tidak peka terhadap aspek ruang terbuka hijau (RTH).
      Perkembangan teknologi  melahirkan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong keikutsertaan Publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kota. Warga  tidak semata-mata menggunakan ruang-ruang konsultasi publik konvensional dalam berperan aktif di proses penataan ruang. Pendekatan-pendekatan modern  dipergunakan sebagai bagian dari usaha memperluas spektrum partisipasi masyarakat.
      Penguatan paritisipasi politik warga kota melalui media ICT merupakan reaksi alamiah dari kelompok warga dalam memperbesar pengaruh politik yang diberikan oleh Masyarakat. Tentunya e-democracy hanya salah satu bentuk repson warga terhadap  minimnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
      Pembangunan yang memperhatikan aspirasi dan karakter warganya diharapkan mampu menggali potensi kota dan membentuk karakter kota yang spesifik dan tidak tergantung kepada kapitalisme dan globalisasi. Warga yang peduli pada Kotanya akan bisa timbul dari kelompok Birokrasi yang peduli pada aspirasi warganya. 

      Referensi
      1.        Barbalet, Jack. 2010. Citizenship in Max Webber. Journal Of Classical Sociology; Volume 10  Number 3. SAGE Publications
      2.  Fuad, Anis. 2010. Peran Social Media Networking for Gov 2.0 di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Seminar Nasional Konferensi Administrasi Negara III di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 7 Juli 2010.
      3. Tero Päivärinta and Øystein Sæbø. 2006. Model of E-Democracy. Communications of the Association for Information Systems: Vol. 17, Article 37. Diunduh di  http://aisel.aisnet.o
      4.  Santoso, Jo. 2006. [Menyiasati] Kota Tanpa Warga. KPG dan Centropolis, Jakarta.
      5. Smith, Lauren-Monoyer. 2006. “How e-voting technology challenges traditional concepts of  citizenship: an analysis of French voting rituals”. Paper on  2006 conference on Electronic Voting. Diunduh di http://www.e-voting.cc/
      6.  Webber, Max. 1966. The City.  

      Comments:
        Copyright © 2007 Catur