Tentang BBM
Saturday, February 26, 2005

TOLAK KENAIKAN BBM!!!!

….Galang Rambu Anarki Ingatlah

Tangisan Pertamamu Ditandai BBM membumbung tinggi…

(septong Lirik Lagu “Galang Rambu Anarki” Oleh Iwan Fals)

Kenaikan BBM dari tahun ke tahun selalu menjadi sebuah isyu dan kebijakan pemerintah yang tidak populis di mata masyarakat. Kebijakan seperti ini selalu melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Karena kenaikan BBM selalu diikuti oleh perubahan wajah ekonomi masyarakat Indonesia.

Kabinet Indonesia bersatu pada akhir tahun 2004 menggulirkan wacana dinaikkannya harga BBM, dari jenis Premium dan Solar, pada awal tahun 2005 sebagai sebuah langkah dalam menanggulangi defisit APBN yang ditimbulkan oleh subsidi. Hal ini diikuti oleh langkah Pertamina yang menaikkan harga Pertamax dan LPG- yang katanya dikonsumsi oleh golongan menengah atas. Langkah ini dinilai sebagai sebuah ”Gertakan” untuk kenaikkan BBM jenis bensin dan Solar pada awal tahun 2005.

Tragedi Aceh rupanya membuat Pemerintah berpikir seribu kali untuk menaikkan harga dan menunda kenaikkan BBM, tetapi bukan membatalkannya. Sosialisasi yang gencar pada akhir tahun 2004, dilanjutkan kembali belakangan ini untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai kenaikkan BBM, sebuah sumber informasi satu arah yang misleading yang dibwakan oleh Kementerian Kominfo.

Defisit APBN akibat subsidi BBM yang hanya dinikmati oleh golongan menengah ke atas, harga minyak dunia yang meroket dan tindakan pengoplosan merupakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam menaikkan BBM. Janji kompensasi BBM berbentuk program-program kongkrit dan tepat guna langsung ke masyarakat didengungkan Kabinet Indonesia Bersatu untuk meredam ketakutan dan kegelisahan masyarakat.

Benarkah kenaikan BBM dilakukan sebagai sebuah jalan keluar kebuntuan ekonomi Indonesia? Solusi untuk mensejahterakan masyarakat? Pemerataan hasil pembngunan? Atau hanya sekedar akal-akalan pihak tertentu untuk meraup uang lebih banyak untuk dikorupsi?

Kenaikan BBM; Kebijakan tidak Pro Rakyat
Ada beberapa alasan yang membuat kebijakan BBM tidak dapat diterima sebagai sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Pertama argumen mengenai defisit APBN. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwasanya defisit APBN tidak disebabkan hanya oleh tingginya subsidi yang diberikan. Tetapi lebih disebabkan oleh Beban Utang yang tinggi dan tingkat kebocoran, berupa korupsi, yang sangat besar di berbagai pos anggaran.

Kedua, terkait dengan kerugian pertamina. Kerugian yang terjadi bukan karena tidak seimbangnya harga minyak dunia dengan harga di Indonesia. Ilustrasi yang diberikan oleh Kwik Kian Gie, jika pengeluaran minyak mentah Indonesia dari tanah hingga ke permukaan bumi memerlukan biaya penyedotan RpX per liter, biaya pengilangan minyak mentah hingga menjadi barang jadi sebesar RpY per liter, dan setelah menjadi BBM biaya distribusi sebesar RpZ per liter, maka biaya hingga ke tangan konsumen adalah X+Y+Z. Data yang ada biaya X+Y+Z adalah Rp. 540 liter dan harga rata-rata semua jenis BBM adalah Rp. 1800/liter. Dari sana seharusnya Pertamina sudah meraih keuntungan sekitar Rp. 1300/Liter. Kenaikan harga BBM hanya kesempatan bagi Pertamina untuk meraih lebih banyak keuntungan, karena seharusnya dengan kondisi sekrang Pertamina sudah meraih keuntungan. Pantaskah mismanajemen dan korupsi yang terjadi di Pertamina dibebankan kepada masyarakat kecil Indonesia?

Ketiga, preseden negatif terhadap program kompensasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh LPPM ITB dan KM ITB pada tahun 2003 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dan penerimaan program kompensasi BBM kepada masyarakat masih jauh dibawah 50%, berbeda dengan hasil yang diklaim oleh Sri Mulyani (Menneg PPN/Kepala Bappenas) yang menyebutkan tingkat keberhasilan 85%. Program kompensasi yang tidak jelas hanya melahirkan sebuah bentuk korupsi baru di masyarakat tingkat bawah. Program kompensasi saat ini hanya merupakan janji surga untuk membungkam protes masyarakat semata

Keempat, harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga barang pokok. Hal ini merupakan realitas yang selalu terjadi di Indonesia. Bahkan BPS mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga barang pokok sejak Januari 2005, akibat isyu kenaikan BBM yang dilemparkan oleh Jusuf Kalla di media massa, yang menyebabkan tingkat inflasi bulan Januari sebesar 1,43%-yang tertinggi selama tiga tahun terakhir. Kenaikan harga barang yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan akan menyebabkan kesengsaraan masyarakat. Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan model solusi mengatasi permasalahan ini, atau mereka melihatnya sebagai sebuah mekanisme pasar biasa?

Kabinet Indonesia Bersatu: Pareto Eksploitatif.
Hukum Pareto menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat konsentrasi kekuaasan hanya berputar pada 20% kelompok masyarakat yang menguasai 80% kelompok yang lain. Secara sederhana, 20% masyarakat tersebut mengendalikan atau mengeksploitasi 80% yang lain.

Kabinet Indonesia Bersatu saat ini sekali lagi membuktikan kebenaran teori yang dikeluarkan oleh Vilfredo Pareto (1848-1923). Kabinet saat ini lebih menjadi sebuah kelompok “exploitator minority” daripada kelompok “creative minority”. Kebijakan yang tidak pro rakyat kecil dengan menaikkan harga Bensin dan solar, bahkan ada kabar minyak tanah juga akan dinaikkan, menunjukan sebuah kebijakan arogan dibanding kebijakan pro rakyat kecil.

Kenaikan BBM yang tidak diikuti langkah-langkah konkrit menaikkan kesejahteraan masyarakat hanya akan membawa masyarakat Indonesia ke dalam jurang suram perekonomian. Langkah ini hanya menambah beban rakyat yang ada dan memupus harapan yang besar rakyat terhadap pemerintahan yang dipilih langsung ini.

Argumen-argumen telah dikeluarkan, kajian-kajian dilakukan yang semuanya dilakuakn dengan melihat kondisi masyarakat. Saatnya nurani dan intuisi menyatakan secara lantang kepada pemerintah saat ini untuk “TOLAK KENAIKAN BBM”.

Elkana Catur Hardiansah

Kepala Divisi Kajian Strategis Kabinet KM ITB 2004/2005

Comments:
    Tentang Ospek
    Thursday, February 24, 2005

    OSPEK dan OSPEK....

    OSPEK; Sebuah Kebutuhan di Tengah Tekanan

    Oleh Elkana Catur Hardiansah

    Organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi mengalir yang pergantian antar anggota dan fungsionaris berjalan seiring dengan waktu akademis. Keterbatasan waktu studi membuat orang-orang yang terlibat didalamnya tidak dapat beraktivitas untuk selamanya berbeda dengan organisasi politik dan gerakan.

    Landasan bergerak dari sebuah organisasi mahasiswa adalah kepentingan mahasiswa dan berkoridor nilai-nilai kemahasiswaan. Nilai-nilai intelektualitas, integrasi, kebangsaan, independensi pengabdian masyarakat dan nilai perjuangan lainnya merupakan nilai yang telah diyakini sejak dulu dan beradaptasi dengan tuntutan jaman.

    Kebutuhan utama dari sebuah organisasi mahasiswa adalah regenerasi anggota sebagai jaminan keberlangsungan organisasi tersebut. Perekrutan dan pengkaderan merupakan agenda utama untuk mengisi ruang-ruang aktivitas yang ada di organisasi tersebut. Proses tersebut menuntut dicetaknya kader-kader yang akan menruskan tongkat estafet perjuanagn dari organisasi kemahasiswaan

    Selain sebagai sebuah media perekrutan, kaderisasi merupakan alat transfer nilai-nilai yang telah menjadi koridor perjuangan kepada generasi selanjutnya. Proses ini adalah sebuah jaminan keberlangsungan nilai-nilai luhur dari kemahasiswaan.

    Proses kaderisasi di dunia kemahasiswaan yang paling banyak menadapat sorotan adalah OSPEK, sebuah proses kaderisasi dan penerimaan awal mahasiswa ke dalam dunia kemahasiswaan. Kecaman terhadap proses ini sebuah sebuah proses yang barabr dan tidak mengindahkan HAM di lancarkan oleh masyarakat luas, sebagai sebuah bentuk paranoia dari pengalaman buruk OSPEK di masa lalu.

    OSPEK; Berjalan di bawah cacian

    Penerimaan mahasiswa baru atau lebih dikenal dengan Orientasi Studi Pengenalan Kampus (OSPEK), disadari atau tidak merupakan sebuah interaksi awal seorang siswa baru terhdap dunia kampus. Kesan pertama didapat dari acara yang dilangsungkan oleh para senior dan mewarnai dunia kemahasiswaan yang akan dijalani oleh para mahasiswa.

    Beberapa insinden di masa lalu yang berkaitan dengan OSPEK melahirkan preseden negatif terhadap kegiatan yang berbau OSPEK. Berbagai predikat diberikan kepada kegiatan OSPEK, dari perploncoan, ajang balas dendam, pembantaian, acara Non-HAM, sampai pembunuhan sistemik.

    Sampai pada akhirnya dirasa perlu oleh Dirjen Dikti untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang keberadaan OSPEK di Kampus dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan terhadap kejadian di masa lampau.

    Semenjak saat itu OSPEK diposisikan sebagai sebuah kegiatan terlarang dan subversif. Menyelenggarakan OSPEK di Kampus disamakan dengan tindakan mengkudeta kepala negara. Seluruh jajaran petinggi universitas di seluruh Indonesia melakukan segala cara untuk memberangus kegiatan OSPEK, sehingga melahirkan friksi antar rektorat dengan mahasiswa.

    Masyarakat luas memandang OSPEK tidak lebih dari sekedar ajang balas dendam dan ajang menyalurkan adrenalin berlebih dari para senior kepada junior barunya. Stereotipe negatif terus dilancarkan kepada kegiatan OSPEK bersamaan dengan mahasiswa yang tetap meneruskan kegiatan tersebut. OSPEK tetap dipandang sebagai sebuah kebutuhan bagi mahasiswa, sedangkan bagi masyarakat luas OSPEK adalah tindakan brutal.Benarkah??



    OSPEK dengan segala tantangannya

    Tidak dapat dipungkiri kasus-kasus yang terjadi pada kegiatan OSPEK yang menimbulkan korban merupakan sebuah realita yang telah terjadi. Hal itu melahirkan luka kepada semua pihak bahkan bagi mahasiswa. Kasus tersebut merupakan penyimpangan yang terjadi di lapangan yang memakan korban dan menjadi senjata ampuh untuk menghentikan ospek di seluruh nusantara.

    Apakah itu alasan yang cukup untuk menghentikan proses OSPEK di dunia kemahasiswaan?? Apakah itu sebuah alasan yang cukup kuat untuk mengeneralisasi seluruh kegiatan OSPEK dari sabang sampai Merauke?

    Memang tidak dapat dipungkiri, bahwasanya terdapat beberapa OSPEK yang keluar dari khittah-nya sebagai proses pengkaderan menjadi proses penyikasaan. Tetapi tidak dapat ditututupi pula bahwasanya di dunia kemahasiswaan telah terjadi pula sebuah revolusi di bidang pengkaderan yang menekankan kepada pencapaian nilai.

    Tantangan yang perlu dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan adalah bagaimana mengembalikan OSPEK sebagai sebuah kegiatan penanaman nilai tanpa motif penyiksaan. Karena OSPEK merupakan alat paling efektif dalam meneruskan proses regenerasi organisasi kemahasiswaan dan penanaman nilai-nilai dan ideologi kemahasiswaan kepada mahasiswa baru.

    Untuk menujang hal tersebut hal yang dilakukan adalah;pertama terus melakukan proses kaderisasi dan OSPEK.Kedua, mengembalikan OSPEK sebagai alat penanaman nilai dan bukan sebagai pembalasan dendam.

    Ketiga, mengevaluasi metode yang dilakukan dengan tuntutan jaman.Keempat, membuka keran informasi dengan pihak luar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakmengertian terhadap proses OSPEK yang berjalan.

    Proses OSPEK adalah proses kaderisasi yang dibutuhkan untuk organisasi kemahasiswaan, sehingga keberadaanya harus tetap dipertahankan dengan tingkat fleksibilitas terhadap perubahan jaman yang tinggi dan tidak terpasung oleh tradisi semu yang memakan korban.

    Proses represifitas terhadap OSPEK harus dijawab dengan sebuah transformasi proses kaderisasi yang tidak memakan korban. Transformasi tersebut menuntut sebuah kreativitas dalam menjawab perubahan paradigma masyarakat. (sangkuni2004@yahoo.com)

    Dipublikasikan di Harian Pikiran Rakyat tanggal 25 Agustus 2004
    Comments:
    • hehehe...dasar produk asli ospek...
      bos,gimane kabarnye ni? pantesan ga pernah kliatan...(fajar ti '02)
      Posted by Blogger fajar @ 5:12 PM
       
    • Gue masih di sini-sini aja kok jar.....
      Posted by Blogger Catuy @ 7:42 PM
       
    • Akhirnya ketemu juga...
      2kalimat t'akhir.."oleh tradisi semu yang memakan korban."
      Mengerikan, Anda sendiri sudah memakai istilah "memakan korban".....
      Posted by Anonymous jeki_trimarstuti @ 7:02 PM
       
    • Korban di sini jangan diartikan korban yang mati...tapi ada korban dalam bentuk lain seperti budaya feodal dan primordial yang timbul oleh karena OSPEK atau korban bener dalam bentuk korban fisik...emang ada kan??? di beberapa PT di Sulawesi kan ada bener2 yang masuk rumah sakit
      Posted by Anonymous catur @ 7:54 PM
       
    Refleksi Reformasi
    Monday, February 14, 2005

    Mei 2004; Pekerjaan Yang Tak Tuntas

    Elkana Catur Hardiansah

    Perjalanan sejarah yang telah bergulir dari waktu ke waktu telah mengantarkan bangsa ini memasuki bulan Mei 2004. 96 tahun yang lalu, beberapa pemuda Indonesia mendirikan Boedi Oetomo, menjadi awal tonggak kebangkitan nasional. Momentum tersebut merupakan awal sebuah cita-cita luhur persatuan bangsa melawan tirani penjajah.
    Mei 1998, 90 tahun kemudian dan 6 tahun dari tahun ini, menjadi sebuah tonggak awal runtuhnya sebuah rejim otoritarian Orde Baru. Lembaran sejarah dan harapan-harapan baru bermunculan di permukaan negeri ini untuk sebuah perubahan dan perbaikan bangsa dan negara ini menuju sebuah negara yang demokratis dan lebih terbuka.
    Tahun 2004 merupakan sebuah tahun yang akan menentukan wajah bangsa ini lima tahun ke depan dan mungkin saja tahun-tahun mendatang bangsa ini. Proses pemilu yang ada saat ini merupakan sebuah usaha dalam melanjutkan misi reformasi yang seakan dilupakan oleh para elite pragmatis dalam sebuah proses perputaran perebutan kekuasaan belaka. Walau disadari pula bahwa proses demokratisasi yang ada saat ini memberikan harapan besar bagi para masyarakat yang terkecewakan oleh para pemimpin terdahulu untuk sebuah perubahan signifikan terhadap kondisi bangsa.
    Kondisi negara saat ini menuntut sebuah penuntasan pekerjaaan dari para pengusung cita-cita refomasi untuk diteruskan dan tidak menjadi catatan-catatan kaki sejarah belaka. Pekerjaan yang tidak tuntas yang tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin saat ini.
    Sebuah Refleksi di Era Reformasi
    Sebuah perjalanan demokrasi dalam kurun waktu setelah era Orde Baru memasuki sebuah masa transisi demokrasi, dimana sebuah periode ketidak pastian dan demokratisasi bukan sebuah alat untuk mencapai sebuah kestabilisasian bangsa, melainkan sebuah alat menduduki kekuasaan belaka. Instabilitas ekonomi, supremasi hukum yang lemah, konsolidasi politik yang lemah dan mandegnya proses pembentukan masyarakat sipil.
    Kondisi ini diperparah dengan banyaknya elite yang ingin mempertahankan kondisi transisi tetap berlangsung lama, sehingga keuntungan dapat diambil dari sebuah kondisi transisi yang tidak menuju ke sebuah kondisi konsolidasi demokrasi yang utuh.
    Kondisi ini menyebabkan timbulnya sebuah keskeptisan dari masyarakat bahwa kondisi Indonesia tidak menuju ke sebuah arah yang lebih baik. Bahwa reformasi adalah sebuah kondisi yang hanya membuat kesengsaraan belaka. Bahwa pemerintahan Orde Baru merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang sedang berlangsung saat ini.
    Reformasi meninggalkan sebuah PR besar bagi seluruh elemen bangsa. Sebuah konsolidasi demokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakkan supremasi hukum dan stabilitas politik yang konstruktif merupakan sederetan isyu yang harus dibereskan.
    Peran Mahasiswa
    Menuntaskan PR besar reformasi merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap elemen demokrasi dan reformis yang ada di Indonesia. Karena menyelesaikan sebuah pekerjaan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kelompok semata.
    Mahasiswa memiliki sebuah peran dalam menyelesaikan pekerjaan besar ini. Reformasi yang diusung oleh mahasiswa, bersama elemen masyarakat lainnya, melahirkan sebuah tanggung jawab di Mahasiswa untuk menuntaskan apa yang telah mereka mulai.
    Peran mahasiswa sebagai motor perubahan bangsa dan agen pengendali dari pemerintah adalah kekuatan sipil yang mampu mempercepat proses konsolidasi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menjadi seorang mahasiswa memiliki sebuah tuntutan lebih untuk dapat berkontribusi untuk masyarakat dan bangsa ini, dibandingkan elemen demokrasi yang lainnya.
    96 tahun yang lalu mahasiswa telah memulai perubahan untuk sebuah Negara yang bersatu dan bermartabat, 6 tahun yang lalu, mahasiswa mengakselerasi runtuhnya rejim otoritarian di Negara ini.
    Saat ini di bulan Mei 2004, sudah saatnya mahasiswa meluruskan gerak perjuangannya untuk menuntaskan pekerjaan yang telah dimulai 6 tahun yang lalu. Mencoba menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang timbul pada era refomasi ini.
    Bulan Mei merupakan bulan pergerakan dimana, momen-momen besar telah diciptakan oleh para pendahulu bangsa. Di bulan inilah, mahasiswa merapatkan barisannya untuk menyongsong sebuah perubahan dan menuntaskan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh refomasi.

    dipublikasikan di harian Pikiran Rakyat tanggal 24 mei 2004

    Comments:
      catatan awal DPR
      Konflik Elite dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia

      Perjalanan sejarah bangsa Indonesia bergulir kembali seiring dengan waktu yang berjalan dengan cepat. Proses demokratisasi yang berlangsung pada tahun 2004 melahirkan sebuah optimisme pada masyarakat akan sebuah perubahan-perubahan yang dapat diusung.

      Sebulan setelah selesainya pemilu, masyarakat Indonesia kembali dipertunjukkan sebuah tontonan menarik dari Senayan (Gedung MPR). Konflik yang berawal dari perebutan kursi kepemimpinan di DPR melahirkan polemik, debat, isyu, gossip dan analisis di masyarakat yang berujung kepada sebuah pesimisme akan lembaga legislative yang mereka pilih.

      George Sorensen mengembangkan konsep demokrasi beku atau frozen democracy untuk menggambarkan suatu kondisi dimana sistem politik demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu karena berbagai kendala yang ada. Proses perubahan politik tidak menuju pada pembentukan tatanan sosial-politik yang demokratis tetapi sangat dimungkinkan berjalan meyimpang.

      Sorensen juga mengemukakan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran kondisi demokrasi beku, yaitu Pertama Sempoyongannya ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional; Kedua mandegnya proses pembentukan masyarakat sipil; Ketiga Konsolidasi politik yang tidak pernah mencapai soliditas; Keempat Penyelesaian masalah-masalah sosial-politik yang tidak terselesaikan yang merupakan warisan rezim-rezim terdahulu.

      Demokrasi yang terkonsolidasi digambarkan sebagai sebuah ujung dari proses transisi demokrasi pada sebuah negara yang tercirikan berfungsinya rezim politik baru hasil pemilu demokratis secara terlembaga. Konsolidasi demokrasi diikuti oleh stabilitas pemerintahan, stabilitas politik yang akan berujung kepada stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

      Pemilu 2004 banyak dikatakan oleh banyak pengamat sebagai sebuah momentum untuk Indonesia menuju sebuah kondisi Demokrasi yang terkonsolidasi. Melihat kondisi yang terjadi belakangan, tampaknya kondisi ini seperti api yang jauh dari panggangnya. Konflik yang terjadi di tingkat elite menunjukkan belum terbentuknya sebuah konsolidasi kekuatan sipil untuk membangun demokratisasi di Indonesia.

      Sebuah transisi demokrasi, dengan segala kondisinya yang instabil, tampaknya ingin tetap dipertahankan oleh beberapa pihak untuk dapat mengambil keuntungan dari sana. Sebab kondisi yang tidak stabil menyebabkan lemahnya supremasi hukum dan penguatan masyarakat sipil.

      Konflik Elite; Jalan Panjang Menuju Stabilitas
      Pertentangan yang terjadi di Gedung DPR/MPR dimulai ketika proses koalisi dan konsolidasi yang terjadi di tingkat elite berubah menjadi sebuah rivalitas kompetisi yang tidak sehat. Rivalitas dalam meraih kepemimpinan di DPR/MPR telah melahirkan kondisi pertarungan politik terbuka yang sangat tidak sehat untuk publik.

      Sikap yang tidak sehat, sebagai anggota dewan, ditunjukkan oleh kedua kubu yang berseteru. Perang wacana dan tindakan di media melahirkan sebuah pesimisme yang sangat hebat. Hal ini ditunjukkan ketika tercipta rekor baru di lantai saham, ketika nilai IHSG melemah dengan pesat melebihi penurunan nilai yang ada di tahun ini. Kondisi politik yang tidak pasti menimbulkan risiko politik yang tinggi kepada para investor, terutama dari luar.

      Bila hal ini diteruskan oleh para elite selama 5 tahun ini, maka sudah dipastikan bangsa ini akan menonton rivalitas yang terjadi dan dihantui oleh instabilitas kondisi politik. Ketidak percayaan investor asing terhadap kondisi keamanan Indonesia akan segera ditambah dengan political risk yang harus dihadapi oleh para investor yang menanam modal di Indonesia. Kondisi ini juga akan memburuknya citra dan akuntabilitas lembaga legislatif, sehingga kepercayaan publik terhadap wakil rakyat pun akan lemah. Sebuah hal yang ironi, manakala lembaga wakil rakyat tidak dapat memperoleh kepercayaan rakyat, yang dapat berakibat pada perolehan suara partai-partai yang duduk di DPR pada tahun 2009 nanti.

      Langkah Ke Depan; Mencari Sebuah Resolusi
      Kondisi seperti ini tidak dapat diteruskan, permasalahan yang dilahirkan oleh elite harus diselesaikan oleh elite pula. Konflik harus dihentikan dengan sebuah solusi agar kepercayaan terhadap lembaga legislatif harus dikembalikan dan lembaga legislatif kembali menjalankan fungsinya untuk melakukan controlling kepada eksekutif.

      Tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pertama konsolidasi elite untuk mencari sebuah resolusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, Kedua Pers dan kelompok masyarakat sipil harus melakukan public pressure kepada para anggota dewan untuk segera menjalankan fungsinya, ketiga pihak-pihak diluar lembaga legislatif harus dapat menahan diri untuk mengintervensi permasalahan internal yang terjadi, keempat mahasiswa jangan sampai terjebak oleh pusaran konflik elite yang terjadi di DPR.
      Konsolidasi demokrasi tidak akan tercapai apabila perang kepentingan dilakukan secara terbuka. Kondisi seperti ini hanya akan membenarkan tuduhan yang dilayangkan Gusdur, bahwa DPR tidak berbeda dengan anak-anak TK. Wallahu’alam


      Dibuat 4 Nvember 2004 di kamar yang sempit
      Comments:
        Partai Keadilan Sejahtera dan Kepemimpinan Politik
        Partai Keadilan Sejahtera dan Kepemimpinan Politik
        di Indonesia

        Proses demokratisasi yang telah selesai dan membawa Indonesia menuju sebuah kondisi demokrasi yang terkonsolidasi telah membawa banyak perubahan yang positif maupun negatif di dunia politik di negara ini. Kepala negara yang dipilih langsung, anggota dewan dari partai yang merupakan representasi wilayah, anggota DPD yang representasi wilayah paling nyata, metode quick count yang menghebohkan, survei popularitas Capres dan Partai yang controversial, kampanye capres yang lebih merakyat, dan perubahan lain yang signifikan dalam mendukung iklim demokratisasi di Indonesia.

        Salah satu fenomena yang menarik untuk diamati adalah fenomena kepemimpinan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebuah model figure kepemimpinan yang berbeda dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Partai politik yang lain yang ada di Indonesia. Sebuah model kepemimpinan dan system organisasi yang menjadi buah bibir dalam beberapa minggu terakhir,yaitu; penolakan untuk menggunakan fasilitas mewah, isyu rangkap jabatan publik dan jabatan partai dan pergantian kepemimpinan yang berjalan tanpa adanya sebuah gejolak politik yang berarti.

        Tiga fenomena diatas merupakan sebuah model kepemimpinan politik baru di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi sebuah model manajemen partai politik yang lain dan model kepemimpinan partai.

        Kepemimpinan yang Merakyat
        Fenomena penolakan fasilitas mewah yang dilakukan pemimpin MPR membawa sebuah angin sejuk bagi rakyat Indonesia. Pada masa yang lalu rakyat selalu dipaksa untuk melihat para pejabat, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, menggunakan fasilitas mobil terbaru, rumah terbesar, pakaian terrmahal dengan alasan pencegahan tindak korupsi yang dilakukan mereka jika bergaji kecil atau bentuk apresiasi pengabdian mereka.

        Hal tersebut menghasilkan keskeptisan masyarakat dan rakyat Indonesia terhadap para pejabat publik yang haurusnya menjadi pelayan kesejahteraan. Pejabat publik dipandang sebagai posisi mengeruk keuntungan dan sarang korupsi di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat termanifestasi dengan penumpukan fasilitas resmi dengan uang negara.

        Pekan ini kita dikejutkan oleh kabar berita penolakan para pimpinan MPR terhadap penggunaan fasilitas mewah, seperti Mobil Sedan Volvo dan fasilitas menginap di kamar termewah di salah satu hotel bintang lima di Jakarta. Keputusan kolektif pimpinan MPR, yang dimotori oleh Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS), menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Reaksi positif yang menganggap sebagai sebuah paradigma baru dalam politik Indonesia maupun reaksi negatif yang menyatakan sebagai alat kampanye politik para pimpinan MPR.

        Masyarakat telah lama menanti gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebagai seorang pemimpin, Umar bin abdul aziz merupakan sosok khalifah yang tidak pernah mau meminta secara berlebihan fasilitas yang diberikan dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

        Tindakan yang dilkakukan oleh pimpinan MPR membawa sebuah angin segar untuk masyarakat. Figur kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pimpinan MPR membuat sebuah model lembaga legislative yang lebih bersih dibandingkan periode yang lalu, yang penuh dengan kisah korupsi dan kasus penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

        Pertanyaan besarnya adalah apakah model kepemimpinan yang merakyat ini akan bertahan dalam periode 2004-2009 dan dapatkah menyebar sampai ke tingkat daerah? Atau ini hanya sebuah reaksi sesaat dalam proses menaikkan bargaining position dan bentuk kampanye politik untuk Pemilu 2009?

        Karena model yang tidak tertransfer ke tingkatan bawah hanya melahirkan etalase politik yang indah semata. Tidak bisa dipungkiri, modal yang dikeluarkan anggota dewan untuk duduk di Senayan terlalu besar untuk tidak dibayar dengan penggunaan fasilitas mewah seperti kendaraan dan perumahan yang mewah. Hal inilah yang seringkali menjadi sebuah pembenaran untuk meminta fasilitas pribadi secara berlebihan.

        Penolakan penggunaan fasilitas mewah memang menjadi sebuah angin sejuk di awal pemerintahan baru.Tetapi pekerjaan besar untuk meneruskan keteladanan ini ke tingkat bawah serta konsistensi dalam bertindak selama 5 tahun ke depan masih menjadi misteri besar.

        Dualisme Jabatan
        Mundurnya Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PKS telah menjadi topik hangat pembicaraan selama sepekan terakhir. Tradisi PKS untuk tidak merangkap jabatan publik sekaligus jabatan di partai diteruskan oleh Hidayat Nur Wahid. Setelah sebelumnya Nurmahmudi Ismail, Presiden Partai Keadilan pertama, mengundurkan diri setelah ditunjuk menjadi menteri kehutanan pada kabinet Gus Dur.

        Problematika jabatan rangkap telah menjadi sebuah perdebatan yang telah lama di Indonesia. Megawati Sukarnoputri menjabat Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden RI, Amien Rais menjabat Ketua Umum PAN sekaligus ketua MPR, Yusril Ihza Mahendra menjabat Ketua Umum PBB sekaligus menteri Kehakiman, Hamzah Haz menjabat Ketua Umum PPP sekaligus wakil Presiden RI, AkbarTanjung menjabat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, dan para pejabat lapis kedua dari berbagai partai yang menjadi pejabat publik seperti menteri dan lain sebagainya dalam waktu bersaamaan.

        Isyu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai dan konflik kepentingan antara kepentingan partai dan kepentingan publik telah menjadi isyu yang sekian lama berkembang. Hal ini menjadi sorotan tajam, karena pada periode yang lalu banyak pejabat publik yang dicurigai menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

        Regulasi internal PKS telah menggariskan tidak diperbolehkannya kader PKS untuk duduk di jabatan publik sekaligus jabatan structural partai. Model manajemen partai politik model PKS merupakan sebuah model manajemen yang didasari pada keinginan menggunakan politik sebagai alat untuk beribadah, sehingga tindakan yang melanggar kaidah tersebut harus dihindari.

        Tradisi yang dikembangkan oleh PKS diharapkan banyak pihak sebagai sebuah tradisi yang akan diikuti oleh partai politik yang lain. Dualisme jabatan yang berkembang selama ini telah melahirkan ketidak percayaan publik terhadap para pejabat publik yang menduduki kekuasaan. Multiplier effect yang positif terhadap model manajemen PKS kepada partai politik yang lain diharapkan membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.

        Model Suksesi Kepemimpinan PKS

        Mundurnya Hidayat Nur Wahid diikuti oleh pemilihan Tifatul Rum Sembiring sebagai Pjs Presiden PKS. Model suksesi yang nyaris tanpa perselisihan dan konflik internal partai merupakan sesuatu yang khas dari model manajemen PKS.

        PKS yang di deklarasikan oleh para pendiri sebagai partai dakwah, menggunakan model manajemen dan organisasi islam dengan Majelis Syuro sebagai pemegang keputusan tertinggi yang harus diikuti. Majelis syuro berisi orang-orang yang terpilih, berkompeten dan dipercaya untuk mengambil keputusan, sehingga kader-kader PKS percaya terhadap setiap keputusan yang diambil dan melaksanakan dengan patuh.

        Sekilas PKS terlihat sebagai partai eksklusif dan dikendalikan oleh elite. Partai Golkar sebelum reformasi, dengan nama Gokar, memiliki dewan pembina yang eksklusif dan terpilih yang mempunyai wewenang untuk memveto setiap keputusan dan memilih ketua Golkar. Pada waktu itu, dewan pembina Golkar merupakan alat penguasa untuk mengendalikan Golkar agar tidak bertentangan dengan kepentingan rejim berkuasa.

        Model seperti itu berbeda dengan Model manajemen PKS. Dalam hal ini keberadaan Majelis Syuro (MS) dilihat oleh kader PKS sebagai sebuah kewajiban yang harus ada dan bukan dibuat-buat. Sehingga keberadaan MS merupakan hal yang disadari menjadi sebuah realitas dari partai Dakwah.

        Majelis Syuro PKS tidak menjadi sebuah lembaga yang fully-exclusive, dan masih memperhatikan aspirasi dari para kader dan simpatisan PKS. Hal ini terlihat dari proses pemilihan anggota legislative, penentuan sikap pada pemilihan capres yang lalu dan terakhir pada suksesi kepemimpinan PKS.

        Model ini berhasil meredam konflik internal partai yang sering terjadi pada partai-partai politik di Indonesia. Tetapi tidak menjadikan PKS sebagai sebuah partai homogen dengan pemikiran seragam. Perbedaan dalam tataran wacana diperlihatkan oleh elite partai pada penentuan capres yang didukung pada Pilpres putaran 1, tetapi ketika dikeluarkan keputusan maka tidak ada perbedaan dalam tataran eksekusi.

        Hal lain yang dapat dilihat dari fenomena ini, selain model pengambilan keputusan, adalah kesiapan setiap kader untuk menggantikan pemimpin ataupun dipimpin oleh orang lain. Penyiapan kader partai untuk siap memangku segala amanah yang diberikan menjadikan PKS sebagai sebuah partai kader yang dapat dijamin kerberlanjutannya. Ini mengingatkan kita pada ide Hatta mengenai partai politik sebagai arena pengemblengan kader dan bukan alat show force politik semata. Inilah yang membedakan ide Hatta dengan ide Sukarno mengenai manajemen Partai Nasional Indonesia pada era kemerdekaan.

        Model pengambilan keputusan PKS bukan merupakan sebuah model yang dapat diadaptasi oleh setiap partai politik di Indonesia. Model ini menuntut adanya sebuah internalisasi ideologis pada setiap kader, sehingga model ini tidak dimaknai sebagai proses otokrasi partai dan ketidakdemokratisan elite partai.

        Lesson Learned model Kepemimpinan PKS

        Tiga fenomena diatas, yaitu kepemimpinan yang merakyat, dualisme jabatan dan suksesi gaya PKS merupakan sebuah nuansa baru di dunia politik Indonesia. Sebuah nuansa fungsi partai politik bukan hanya sebagai alat untuk menduduki kekuasaan semata.

        Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bersama dari tiga fenomena diatas adalah; Pertama, kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dan tidak menggunakan fasilitas negara dapat meberikan sentimen positif terhadap lembaga legislatif. Wakil rakyat yang dipilih secara langsung telah memberikan nilai positif terhadap keberadaan lembaga legislative 2004/2009. Dengan peristiwa ini, terlepas dilakukan dengan ikhlas, dapat memberikan sentimen positif teradap lembaga eksekutif.

        Kedua, keteladanan yang ditunjukkan harus disertai dengan konsistensi selama 5 tahun ke depan serta komitmen sampai tingkat bawah untuk meneladani tindakan yang diambil pimpinan DPR. Tanpa hal ini, maka persitiwa ini hanya menjadi sebuah etalase politik semata tanpa diikuti tindakan konkret untuk mewujudkannya.

        Ketiga, Dualisme jabatan publik dan partai politik harus ditiadakan untuk menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Langkah yang dilakukan elite-elite PKS harus diikuti oleh elite politik yang lain. Tradisi PKS ini merupakan sebuah etika politik yang harus ada untuk mewujudkan sebuah Clean and Good Government di Indonesia.

        Keempat, kaderisasi dalam tubuh partai merupakan kunci dalam menyiapkan kelanjutan dan kelangsungan partai di masa depan sekaligus media internalisasi ideologis partai. Tanpa model kaderisasi yang komprehensif dan ideologis, maka partai berpotensi untuk diisi oleh oportunis dan avonturir politik yang mengejar kekuasaan dan masuk ke partai politik tidak berdasar pada kedekatan ideologis tapi kekuasaan.

        Gebrakan yang dibuat oleh PKS menjadi sebuah prestasi awal PKS di permulaan transisi pemerintahan. Tapi hal ini melahirkan beban besar untuk PKS untuk mempertahankan citra. Ketika PKS gagal untuk mempertahankan citra, maka dapat dipastikan perolehan suara PKS pada 2009 akan jatuh dengan drastic.

        Sekarang adalah saatnya publik untuk melihat, mengamati dan menanti apakah PKS benar-benar menjadi partai yang membawa perubahan di kepemimpinan politik di Indonesia atau hanya menjadi partai yang melakukan gebrakan sesaat tanpa tindak lanjut konkret.

        dibuat pada bulan oktober2004
        Comments:
        • jangan hanya menunggu. ayo wujudkan bareng. Anda layak memikulnya.
          Posted by Blogger Astocha @ 6:01 PM
           
        TA....
        Friday, February 11, 2005
        ta itu apa sih. tuga kahir atau????Ta itu kadang bisa bkn orang pusing, sebel, tapi tetep enak pas udah selesainya. kayak OSPEK lah. banyak temen-temen gue sennag pas TAnya selesai. one process have been done.
        TA itu simbol sebuah perjuangan dan pencapaian idealisme kita selama menjadi mahasiswa. Menurut gue, pencapaian dan kualitas pemahaman seseorang selama kuliah keliatan dari TAnya. ada yang bilang TA S-1 itu mah gak usah idealis-diealsi banget lah. S-1 gitu loh....nanti aja pas S-2. menurut gue itu pemikiran keblinger. hanya di dunia kampus lah kita diperkenankan untuk menjadi idealis dan kita harus gunakan itu semaksimal mungkin tentunya.iya kalo dapet kesempatan untuk S-2. kalau nggak, lo gak dapet kesempatan sama sekali untuk jadi idealis, tul gak???/
        Mengerjakan TA (eventhough gue belum maksimal negrjainnya) adalah sebuah perjuanagn kita meraih kualitas terbaik kita jadi mahasiwa. IP memang bukan segalanya, dan gak bisa menunjukkan kualitas kita selama menjadi mahasiwa. Tapi cara kita mengerjakan TA adalah refleksi bagaimana kita menjalankan hidup kita ke depannya. karena kita ngerjain sendiri, baca sendiri, ngetik sendiri (gak berlaku 100 % buat gue), papa sendiri sampe pusa sendiri. jadi kalo kita ngerjain asal ya....
        Ta semept bikin beberapa orang stress, termasuk gue. sampe gue mikir emang lulus itu penting ya???emang ngerjain TA itu penting ya...
        Gue udah nemu jawabannya. U have to finish what u start it.....don't be aloser dengan menyerah karena sebuah bku hitam yang namanya TA
        semua pasti selesai in the end. gak mungkin kita ngerjain TA terus sampe gak lulus kan....
        jadi doain gue selesai negrjain TA gue ya......

        -Catuy (y=R)-
        Sang Sangkuni
        lagi stress ngerjain TA
        Comments:
          Copyright © 2007 Catur