Political Dimension in Planning
Monday, August 01, 2005

Perencanaan dan Politik

Oleh :Elkana Catur Hardiansah

Proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. John Friedman (1987) memberikan definisi lebih luas mengenai planning sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (scientific and technical knowledge) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahan social dan proses transformasi social.

Berdasarkan definisi luas planning yang dikemukakan oleh John Friedman dapat disimpulkan bahwa filosofi peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran, dari for people sebagai sifat perencanaan social reform menjadi by people sebagai sifat perencanaan dalam social learning. Oleh karena itu dalam memahami perencanaan maka akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah suatu upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik.

Menurut Goulet (1986) setidaknya ada tiga rasionalitas yang saling berinter-relasi dalam penentuan kebijakan publik, yaitu technological rationality, politician rationality dan ethical rationality. Technological rationality menekankan kepada epistemologi ilmu modern. Political Rationality merupakan logika kepentingan yang selalu mengedepankan pemeliharaan kebijakan dan institusi. Seringkali motif mempertahankan institusi dan kebijakan menyelubungi motif untuk mempertahankan kekuasaan dan mencari keuntungan. Ethical rationality lebih menekankan pada pencitraan, pemeliharaan atau mempertahankan norma.

Ketika perencanaan dipandang sebagai sebuah alat dan metode dalam pengambilan keputusan dan tindakan publik, maka sudah sewajarnya dipahami akan adanya dimensi politik dalam perencanaan. Dimensi politik dalam perumusan kebijakan publik merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah. Perbedaan dalam proses perencanaan yang teknokratis dengan perencanaan yang demokratis sangat jelas terlihat dan mempengaruhi perencana untuk masing-masing konteks.

Dalam konteks politik, perencanaan didominasi oleh para pemain yang berkepentingan dengan tingkat pengaruh yang berbeda agar kepentingannya dimasukkan dalam agenda perencanaan. Para pemain inilah yang mendominasi proses perumusan kebijakan yang terjadi. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Robert Dahl (1960) di New Haven menyimpulkan bahwa terdapat 1% kelompok masyarakat di Amerika Serikat yang mengontrol lebih dari 25% kesejahteraan di AS secara umum. Vilfredo Pareto (dalam Djatmoko 2004) menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat konsentrasi kekuasaan hanya berputar pada 20% kelompok masyarakat yang menguasai 80% kelompok yang lain. Secara sederhana, 20% masyarakat tersebut mengendalikan atau mengeksploitasi 80% yang lain.

Conyers(1981) mengungkapkan bahwa pada dasarnya perencanaan tidak lain merupakan sebuah proses politik yang menimbulkan adanya persaingan antar kelompok. Dimensi politik dalam proses pengambilan keputusan publik akan selalu terkait erat dengan sebuah proses pengaruh dalam pengambilan keputusan. Menurut Christian Bay arena politik bukan hanya studi yang terkait dengan bentuk kenegaraan, tetapi termasuk pula proses mensejahterakan manusia dan kemaslahatan masyarakat. Dimana kedua proses tersebut di fokuskan kepada perbaikan individu-individu yang terpinggirkan dalam dunia publik.

Paradigma yang ada saat ini adalah proses perencanaan sebagai sebuah proses teknokratis dan rasional, sehingga menafikkan keberadaan dimensi politik sebagai elemen yang secara signifikan mempengaruhi proses dan hasil perencanaan. Perencanaan dipersepsikan menjadi sebagai alat pengambilan keputusan yang bebas nilai dan tidak ada urusannya dengan kepentingan dan proses politik yang dilakukan oleh para politikus dan pengambil keputusan. Paradigma seperti ini melihat politik sebagai elemen bebas yang menganggu keseimbangan dalam proses perencanaan yang terjadi. Politik dianggap elemen radikal bebas yang irasional dan kontraproduktif terhadap proses perencanaan yang teknokratis dan rasional. Paradigma rasionalistik sangat menekankan peran perencanaan sebagai sebuah proses yang rasional dan mekanis, sehingga produk perencanaan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam mentransformasi masyarakat. Rasionalitas yang dimaksud disini identik dengan technical rationality, bagian dari tiga rasonalitas yang dikemukakan oleh Goulet. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai objek rekayasa dan politik sebagai sebuah elemen irasional dan varian yang harus dihindari.

Perencana selama ini dibuai dengan sebuah anggapan bahwa perencanaan dan perencana adalah sebuah elemen bebas nilai dan kepentingan, sehingga prosedur legal dan kajian yang didasarkan pada sebuah rasionalitas merupakan amunisi utama perencana dalam melakukan perencanaan, Posisi ini menempatkan perencana sebagai penasehat utama para pengambil keputusan dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Pendekatan yang konvensional terhadap proses perencanaan yang mengutamakan proses penyusunan dokumen semata untuk jangka waktu tertentu tanpa melibatkan peran masyarakat akan memberikan keleluasaan kepada para politisi dengan membekali mereka sebuah buku ajaib guna merasuk dalam pertemuan politik atau konsultasi dengan para donor.

Perencana tidak jarang menyerahkan ”nasib” hasil perencanaan yang dihasilkan kepada para politis tanpa ada sebuah tindakan untuk mengawal dalam kerangkan mempertahankan tujuan dari perencanaan. Perencana selalu berlindung kepada anggapan ”kalau sudah bersentuhan dengan politik, itu bukan urusan kami lagi”. Sehingga, bias antara tujuan perencaaan dengan produk perencanaan setelah melewati proses politik bisa sangat jauh berbeda.

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia membawa sebuah perubahan besar dalam paradigma perencanaan di Indonesia. Perencanaan yang pada awalnya sebuah proses teknis ekonomis yang berasal dari rejim penguasa bergeser menjadi sebuah proses partisipasi yang menuntut pelibatan serta akses yang sama dalam melakukan intervensi untuk memutuskan sebuah kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik. Lembaga perencana berubah dari sebuah lembaga teknokrat yang tertutup menjadi sebuah lembaga publik yang harus membuka kesempatan yang sama untuk publik dalam melakukan intervensi.

Reformasi di Indonesia menyebabkan ruang demokrasi makin terbuka luas sehingga tuntutan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan semakin besar dan diikuti oleh gugatan terhadap posisi hegemonik pemerintah dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, posisi dimensi politik dalam sebuah perumusan kebijakan publik menjadi sangat signifikan. Pemerintah maupun kelompok masyarakat memanfaatkan arena politik sebagai sebuah upaya mengintervensi hasil perencanaan

Pendekatan politis dalam dunia perencanaan sudah saatnya untuk diungkapkan sebagai usaha perencana dalam memahami realita politik dalam proses perencanaan yang terjadi di masyarakat. John Friedman menyatakan sebuah permasalahan dalam memahami relasi perencanaan dan politik serta menaruhnya dalam konteks sebuah teori adalah ambivalensi perencana terhadap posisi power. Karena, terdapat pandangan yang bertentangan mengenai keberadaan dimensi politik dalam perencanaan sebagai sebuah realita yang harus diterima atau sebuah error yang harus dihindari dalam dunia perencanaan.

Perencanaan tidak dapat berlepas diri dari kepentingan politik, karena perencana memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lembaga dan individu yang bergerak berdasarkan kepentingan politik. Proses perencanaan telah bergeser dari sebuah proses rasional menjadi sebuah proses komunikatif, dimana setiap aktor berkomunikasi mengenai kepentingan, keberpihakan dan sikap yang diusung. Perencana harus berani untuk mengambil sikap di hadapan proses politik, tanpa harus terlibat dalam kepentingan praktis yang identik dengan dunia politik. Hal ini dilakukan dalam konteks mempertahankan justifikasi ilmiah yang dimiliki dan tujuan perencanaan yang dirumuskan.

Peran perencana dalam sebuah proses politik didefinisikan sebagai berikut :

1. Sebagai teknokrat dan engineer

Peran ini dimainkan dengan mengambil posisi sebagai advisor bagi para pengambil kebijakan dengan berporos kepada rasionalitas dan pertimbangan ilmiah. Informasi dimanfaatkan sebagai sebuah landasan dalam membangun kekuasaan dan kepentingan.

2. Sebagai birokrat

Perencana sebagai seorang birokrat memiliki fungsi menjaga stabilisasi organisasi dan jalannya roda pemerintahan. Informasi dimanfaatkan sebagai sebuah alat dalam menjaga kepentingan dan keberlangsungan organisasi. Peran ini biasanya disertai oleh kekuasaan yang datang secara formal dan legal kepada perencana

3. Sebagai Advokat dan Aktivis

Fungsi ini merupakan sebuah manifestasi dari usaha menjembatani masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat teknis dari sebuah produk rencana. Selain itu terdapat peran dalam melakukan mobilisasi kekuatan dan potensi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Pemerintah. Informasi dan proses komunikasi diperlakukan sebagai usaha membangun pemahaman masyarakat dan counter-opinion terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat. Peran ini lahir dari sebuah paradigma bahwasanya kelompok tertindas harus membebaskan dirinya sendiri dari dominasi kelompok penguasa (Freire, 1972). Kekuasaan didapatkan melalui mobilisasi kekuatan massa atau klaim dukungan masyarakat.

4. Sebagai Politikus

Politikus identik dengan tujuan pragmatis dan komunalis, sehingga perencana tidak diharapkan untuk bergabung dengan dunia politik. Maksud dari peran ini adalah seorang perencana tidak bisa lepas dari kepentingan dan dalam memperjuangkan kepentingannya, perencana dituntut memiliki perspektif seorang politisi. Seorang politikus memiliki insting dalam berkomunikasi dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda lebih baik.

Peran Perencana Dalam Proses Politik

FUNGSI

Profesionalisme / Skill

Engineer

Birokrat

Advocate

Politikus

Engineer

Memposisikan rasionalitas yang hendak dibuat sebagai pemenuhan kepentingan publik

Mengartikulasikan kepentingan masyarakat umum kepada sebuah rasionalitas yang acceptable

Mengkomunikasikan rasionalitas dan kepentingan yang dibuat kepada aktor lain

Birokrat

Menggunakan rasionalitas sebagai landasan dalam membuat kebijakan

Memperlakukan masyarakat sebagai konstituen dan pihak yang terkena kebijakan

Mengartikulasikan kepentingan publik dalam kebijakan yang dibuat

Memberi informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dibuat.

Melakukan komunikasi dengan legislatif

Advocate

Mengajukan rasionalitas sebagai argumen dalam memobilisasi dan menarik keberpihakan masyarakat

Menjembatani pemahaman rasionalitas masyarakat

Menggunakan infrastruktur kelembagaan yang ada sebagai media dalam melakukan advokasi

Menggunakan tindakan-tindakan politik sebagai upaya memberi tekanan publik dan menarik dukungan dari kelompok lain

Melakukan komunikasi dengan pihak lain

Politikus

Menjadikan rasionalitas lebih dari sekedar legitimator kepentingan politik

Melaksanakan fungsi perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat

Menjembatani masyarakat dengan para pengambil kebijakan

Sumber : Hardiansah, 2005

Keempat peran diatas adalah refleksi dari posisi perencana dalam proses politik. Proses politik yang terjadi mendesak perubahan paradigma pada dunia perencanaan di Indonesia. Tantangan dan perubahan paradigma di dunia perencana, menuntut perencana untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dominasi pemerintah terhadap masyarakat hanya melahirkan sebuah sikap apatis dari masyarakat terhadap pemerintah dan produk perencanaan. Sikap apatis yang melahirkan ketidakefisienan dari pelaksanaan perencanaan karena tidak ada dukungan dari masyarakat terhadap produk perencanaan.

Paradigma perencanaan sebagai proses komunikatif menuntut perencana lebih dari sekedar seorang mekanis dengan berbekalkan analisis-analisis ilmiah dan teknis. Beberapa kasus perencanaan di Indonesia menunjukkan fenomena analisis ilmiah yang tergilas oleh argumen politik yang dibangun. Dalam situasi seperti ini, seorang perencana harus mampu memainkan peranan komunikator dalam mengartikulasikan kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor menjadi sebuah hasil perencanaan dengan kerangka argumen rasional dan pertimbangan teknis lainnya. Dengan kata lain seorang perencana harus mampu secara teknis, piawai secara organisatorik dan administratif serta mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik.

Dalam kasus perencanaan di Indonesia, peran perencana dibatasi hanya sampai kepada proses rasional dan prosedural. Perencana tidak bisa atau tidak mau dalam memperjuangkan kepentingannya yang termanifestasi dalam produk yang dibuatnya. Perencana yang bergerak dalam dimensi politik, bukan seorang perencana yang terjebak dalam kepentingan politik yang pragmatis. Tetapi perencana yang menggunakan media politik sebagai media untuk memperjuangkan kepentingannya. Seorang perencana pada akhirnya harus dapat menjadi seorang komunikator dalam proses politik yang terjadi, untuk mengkomunikasi kepentingan yang dimilikinya dan mengartikulasikan kepentingan kelompok lain dalam sebuah arena politik yang terbentuk.

ELKANA CATUR HARDIANSAH

-sangkuni2004@yahoo.com-

Comments:
  • Sekarang Anda berada di posisi yang mana? Birokrat-Engineer? atau
    Engineer-Birokrat?
    Posted by Anonymous jeki_trimarstuti @ 8:31 PM
     
  • Sekarang Anda berada di posisi yang mana? Birokrat-Engineer? atau
    Engineer-Birokrat?
    Posted by Anonymous jeki_trimarstuti @ 8:44 PM
     
  • Sekarang Anda berada di posisi yang mana? Birokrat-Engineer? atau
    Engineer-Birokrat?
    Posted by Anonymous jeki_trimarstuti @ 8:45 PM
     
  • Gue dimana ya????? Keempatnya cuma perannya dalam ranah yang berbeda.. Birokrat kalo di kantor, advokat kalo di Blog dan dunia maya, Politician kalo di luar kantor, engineer kalo lagi bikin kebijakan...
    Posted by Anonymous catur @ 7:47 PM
     
  • tulisan yang menarik dan mencerahkan, boleh saya copy?
    buat bahan bacaan temens di kantor
    salam
    Posted by Anonymous Anonymous @ 9:19 PM
     
Copyright © 2007 Catur