SBY Vs Orang desa
Sunday, September 25, 2005

KEBIJAKAN SBY ….URBAN BIAS ???

Dalam pembangunan dikenal adanya dua pendekatan dalam kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor ekonomi. Pendekatan pertama mengemukakan bahwa investasi pada sektor pertanian dapat menyediakan modal bagi pengembangan industri dan perkotaan, sementara itu pendekatan kedua mengemukakan bahwa pertumbuhan industri dan perkotaan menjadi syarat bagi sektor pertanian yang lebih modern dan produktif (Escobar 1955). Teori dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan di Indonesian maupun negara lain sebagian besar masih mendikotomikan antara kota dan desa baik dalam hal lokasi, penduduk maupun aktivitas, yang tercermin dengan adanya dualisme pembangunan antara perkotaan dan perdesaan yang menyebabkan terjadinya distorsi hubungan antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan yang lebih banyak difokuskan di perkotaan (yang menitikberatkan pada strategi pembangunan industri) dibandingan di perdesaan (melalui pembaharuan teknologi dan kebijakan sektor pertanian) menyebabkan terjadinya ‘bias pada perkotaan’, yang mencerminkan alokasi sumberdaya yang lebih berpihak pada kota. Pada sisi lain, dalam perencanaan kota biasanya hanya terkonsentrasi di perkotaan saja dan sedikit menyinggung sektor pertanian atau rural-led development, sedangkan perencanaan pembangunan perdesaan cenderung mengabaikan perkotaan dan mendefinisikan wilayah perdesaan hanya desa dengan areal pertaniannya saja. Hal-hal tersebut menyebabkan pembangunan pada kota-kota besar banyak menimbulkan permasalahan seperti urbanisasi dan sektor informal yang tidak terkontrol, di lain pihak pada wilayah perdesaan terjadi tekanan terhadap penduduk dan sumber daya alam, timbulnya kemiskinan di perdesaan, degradasi lingkungan serta merenggangnya hubungan sosial yang ada.

Data penduduk Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa di perdesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan, yaitu 11,5 juta jiwa


Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Susenas 2003, pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen. Padahal secara nasional, meski sektor pertanian menampung 46,3 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sumbangannya dalam pembentukan PDB hanya 15,0 persen. Menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian, terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem.

Salah satu poin yang ditulis dalam visi misi SBY itu adalah revitalisasi pertanian. Visi tersebut menimbulkan ekspetasi sendiri bagi “orang desa”-yang bener di desa atau concern terhadap desa- bahwa presiden baru ini akan benar-benar memperhatikan sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan. Hal ini pun di tunjukkan dengan menjadikan pembangunan perdesaan sebagai salah satu bab tersendiri dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2005-2009, pengganti dokumen GBHN yang merupakan pengejewantahan dari visi misi dari Presiden.

Ternyata 8 bulan ke belakang belum menunjukkan sebuah implementasi dari niat baik tersebut.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet, masih sangat condong kepada kepentingan perkotaan atau “orang kota” lebih tepatnya. Kepentingan ekonomi orang kota menyebabkan orang desa menjadi ladang eksploitasi dan penjajahan.

Pertama kebijakan harga BBM. Menaikkan harga BBM dinilai oleh para punggawa negara ini sebagai sebuah solusi satu-satunya untuk menjaga stabilitas perekonomian yang dilabrak oleh fluktuasi nilai dolar dan kenaikan minyak di dunia internasional. Keinginan untuk melepaskan kebijakan subsidi di BBM yang diakibatkan oleh harga minyak sampai $ 70/barel yang dianggap membebani anggarantercantum dalam APBN-P, angsuran pokok dan bunga utang luar negeri tahun 2005 berjumlah Rp 53 triliun. Sedangkan angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri, dengan asumsi pelunasan pokok mencapai Rp 30 triliun, seluruhnya berjumlah Rp 72 triliun.Berdasarkan angka-angka tersebut dapat disaksikan betapa subsidi BBM sama sekali tidak dapat dipakai sebagai alasan meningkatnya beban fiskal dan defisit anggaran pemerintah. Beban fikal terbesar justru bersumber pada sangat besarnya beban pembayaran angsuran pokok dan bunga utang. Jumlah keseluruhannya untuk tahun 2005 mencapai Rp 125 triliun. Berdasarkan data-data yang tersedia, transaksi ekspor-impor migas Indonesia ternyata terus-menerus mengalami surplus. Surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia untuk tahun 2004 mencapai 6,5 miliar dolar AS. Tahun 2005 dan 2006, surplus transaksi ekspor-impor migas Indonesia diperkiran meningkat menjadi 9,8 miliar dolar AS dan 7,5 miliar dolar AS.Dari data-data tersebut terlihat bahwasanya seharusnya pemerintah Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga Minyak Dunia.Tapi apa yang kemudian terjadi adalah penyelundupan BBM ke luar negeri oleh orang-orang yang notabene datang dari Pertamina atau aparat lainnya. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah benar-benar punya niatan untuk menggenjot keuntungan yang bisa didapatkan atau menjadikan kenaikan sebagai sebuah argumen untuk menaikkan harga BBM untuk sebuah kepentingan “bussiness as usual”. Penduduk perdesaan menerima imbas dari kenaikan harga BBM tersebut dalam bentuk kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan bahan bakar, walau notabene mereka tidak pernah merasa memakai bahan bakar sebanyak orang kota. Kerugian yang dialami oleh penduduk desa akibat kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari ketugian yang dialami oleh penduduk kota.

Kedua kebijakan impor beras dari luar negeri. Kebijakan itu dilempar sebagai reaksi atas kemungkinan naiknya harga beras dalam negeri akibat dari kenaikan BBM. Untuk mengontrol harga via mekanisme pasar, maka pemerintah membuka keran impor untuk membanjiri paar dengan 250.000 ton berasa dari luar negeri. Kebijakan ini dikeluarkan semata-mata untuk menyokong kehidupan perkotaan, dalam artian untuk mengendalikan harga beras untuk para penduduk perkotaan. Bagaimana dengan petani? Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar di masa panen, dirampas oleh kebijakan ini dan sekali lagi sektor pertanian dijadikan tumbal industrialisasi (meminjam istilah faisal basri). Alasan untuk menjasa supply berasa yang ada di Bulog adalah sebuah rasionalisasi yang agak membingungkan, ketika pemerintah memilih untuk beli beras dari luar dibandingkan membeli beras dari petani. Pemerintah bersikap pelit terhadap rakyatnya sendiri. Misal pemerintah mebeli beras dari petani seharga 5.000 per kilogram lalu menjualnya ke pasar dengan harga Rp 4.000 sesuai dengan harga ”toleransi”, maka subsidi sebesar Rp 1.000. Pemerintah harus “hanya” mengeluarkan sebesar Rp. 250 M dari anggaran subsidi sebesar 100 Triliun yang akan dijadikan kompensasi. Bukankah itu menguntungkan petani dan menguntungkan orang-orang kota yang membutuhkan pasokan supply beras dari kota. Daripada mungkin hanya memberikan uang 100 ribu yang mungkin gak bisa buat beli apa-apa.Tapi tentu saja it’s all about bussiness. Pernyataan menko ekuin bahwa kebijakan ini murni dan tidak ada kepentingan bisnis menjadi sebuah pernyataan retoris yang perlu di verifikasi kembali kebenarannya. Sekali lagi para petani hanya menjadi objek eksploitasi dari kepentingan perekonomian orang-orang kota. Momen ketika petani bisa meraih keuntungan besar dihalangi oleh kepentingan bisnis untuk mengimpor beras dari luar (yang katanya sudah berjalan sebesar 800.000 Ton menuju Indonesia).

Saat ini, mendekati 1 tahun SBY berkuasa, seharusnya pemerintah harus mampu menunjukkan kebijakan yang pro-rural, pro-farmer dan pro-poor. Jika tidak maka gaungan Revitalisasi pertanian dalam RPJM 2005-2009, hanya akan sekedar menjadi sebuah cerita manis di atas kertas yang tidak mamapu dieksekusi dengan optimal dan meninggalkan kepentingan kaum miskin dan kaum petani. Proteksi terhadap petani tidak dilakukan dalam kerangka politis, seperti layaknya subsidi pada era orde baru, akan teapi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Subsidi beras dan perlindungan harga beras adalah dua hal yang berbeda konteks dan tidak bisa dipertentangkan. Perlindungan harga beras bukan sebuah mekanisme intervensi yang meruisak pasar melainkan sebuah kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat marjinal. Yang harus menjadi kerangka utama adalah jangan sampai keberpihakan pada ekonomi pasar mematikan rakyat sendiri.

Pemberlakuan impor beras yang dimaksudkan untuk mencegah dampak kenaikan harga BBM memberikan dampak baru pemiskinan terhadap para petani. Apabila dua kebijakan itu kita bandingkan maka akan terlihat bahwasanya revitalisasi pertanian yang hendak dilakukan oleh pemerintah tidak pernah menjadi agenda tim kabinet, melainkan hanya menjadi sebuah agenda pribadi SBY sebagai seorang alumnus doktor jebolan IPB. Tim kabinet pada akhirnya tidak mampu untuk mengejewantahkan dan mengekspresikan visi tersebut ke dalam sebuah kebijakan yang kongkrit dan strategis.

Saat ini kita tinggal menunggu “akal sehat” dari para penguasa republik ini apakah akan bertahan terhadap kebijakan yang “urban bias” ataukah akan menunjukkan kembali keberpihakan terhadap kawasan perdesaan dan sektor pertanian.

-Catuy (y=R)-

de SANGKUNI-Sang Perencana Muda
Comments:
    Alhamdulillah
    Setelah berkutat selama hampir satu bulan..akhirnya gue berhasil membuka Blog gue ini juga...gue gak tahu ternyata usernamenya diganti dan passwordnya diganti pula...
    Mudah-mudahan ini sebuah peringatan dari Allah bahwa gue harus mulai menulis lagi dan menymbangsihkan pemikiran gue ke dunia..entah yang baca siapa...at least i've tried
    Comments:
    • aku baca!.....
      Posted by Anonymous jeki_trimarstuti @ 7:05 PM
       
    Copyright © 2007 Catur