Menjembatani Kesenjangan Informasi Dunia Tata Ruang
Tuesday, March 16, 2010

Derap demokratisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik saat ini, membawa proses pembangunan kota mengalami beberapa perubahan mendasar. Sifat pembangunan kota yang semula top-down dan merupakan urusan pemerintah semata, berangsur-angsur menjadi kegiatan masyarakat di akar rumput (grass roots), dengan motor penggerak elemen masyarakat dan kelompok kepentingan .

Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujud melalui dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.

Tantangan yang kemudian dihadapi adalah apakah masyarakat sudah diberikan pencerahan mengenai apakah itu perencanaan ruang? Apakah istilah-istilah “langit:’ keplanologian sudah sampai kepada masyarakat? apa yang telah dilakukan oleh para perencana dalam menjalankan peran mencerdaskan masyarakat? media apa yang bisa dikembangkan untuk mendialogkan kepentingan perencana dengan masyarakat.?

Membangun kepedulian masyarakat tanpa terlebih dahulu membangun pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan kota dan penataan ruang adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Melalui pengetahuan lebih luas mengenai pembangunan kota akan mendorong kepedulian masyarakat yang akan berujung pada pelibatan masyarakat.

Abad 21 merupakan era baru bagi umat manusia dimana batas-batas fisik dan geografis bukan menjadi sebuah batasan bagi saling tukar informasi antar manusia di seluruh dunia. Jarak dan waktu dipersempit melalui satelit telekomunikasi, jaringan nirkabel dan bentuk lain dari penghantar komunikasi.

Saya masih ingat nonton film “you’ve got mail” yang diperankan oleh Meg Ryan dan Tom Hanks. Film tersebut adalah revolusi budaya yang coba diperkenalkan oleh Negara Paman Sam mengenai teknologi bernama internet ke seluruh dunia (tentunya selain memperkenalkan budaya “starbuck” di sisi lain). This is when the revolution begin..

Saat ini informasi berjalan melalui website, weblog, twitter, facebook, friendster, Yahoo Messenger, personal e-mail, dan ratusan media lainnya. Fasilitas yang tentunya memperkecil kesenjangan informasi antara kelompok masyarakat di seluruh belahan dunia..

Apakah kemudian kita para perencana telah mempergunakan media ini sebagai alat kita dalam membangun pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pembangunan kota, penataan ruang, dokumen rencana tata ruang, istilah-istilah teknis keruangan dan lain sebagainya. Atau telah tepatkah kita dalam mempergunakan media tersebut sebagai alat perencana mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan kota.

Media internet pada dasarnya hanya salah satu media (bukan media paling ampuh) dalam memperluas magnitude dunia perencanaan dan memperkecil kesenjangan pengetahuan mengenai penataan ruang antara perencana dengan masyarakat. diseminasi lebih luas mengenai dunia tata ruang dapat dilaksanakan dengan media ini,

Menggunakan media internet bukan sebuah tren sesaat dan implikasi dari “banci’ mode yang saat ini kerap terjadi pada masyarakat Indonesia. Media Internet adalah kombinasi antara hutan belantara, samudra luas, medan perang sekaligus ring tinju. You either survive or die because of it. Banyak contoh keberhasilan transfer ide efektif melalui internet (seperti Obama Campaign, Koin untuk Prita,dll) walau tidak tertutup kemungkinan kegagalan penggunaan media internet.

Mempergunakan media internet dalam memperluas “magnitude” dunia perencanaan di masyarakat memiliki beberapa sisi yang perlu diperhatikan oleh para perencana.

1. Media internet memberikan kesempatan kepada para perencana dalam mensosialisasikan bahasa, kebijakan istilah teknis dan pemahaman dasar mengenai penataan ruang dalam pembangunan kota

2. Media internet merupakan salah satu fasilitas jejaring informasi terbesar yang saat ini ada. Jutaan byte dari file-file terkait perencanaan ruang dapat di unggah dan di unduh oleh masyarakat. dengan teknik yang khusus, Google akan dapat mengantarkan pengguna internet untuk mempelajari hal-hal terkait penataan ruang

3. Menggunakan media internet memang memberikan ruang bagi kita untuk di akses oleh dunia, tetapi itu juga memberikan konsekuensi tersendiri. Menjadi terbuka di internet memiliki konsekuensi eksistensi kita pun menjadi mudah untuk dikritisi, dikomentari, dihujat ataupun disalahgunakan informasi yang dibuka ke public. Contoh riil ada saat menkominfo Tifatul Sembiring memiliki account twitter. Dampak positifnya tentunya Pak Tifatul mampu berinteraksi langsung dengan public mengenai kebijakan-kebijakan kementerian. Akan tetapi Menkominfo menjadi lebih mudah untuk dikritik dari hal-hal substansi Rancangan Peraturan Menteri sampai hal-hal keseharian seperti kebiasaan Menkominfo dalam berpantun.banyak sekali public figure atau public organization yang tidak mampu menghandle konflik yang ada sehingga menjadikan penggunaan media internet sebuah character assassination

4. Pemilihan media yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi dan pengetahuan dunia tata ruang pun menjadi sangat penting untuk disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Seperti: penggunaan milis sebagai ruang diskusi, web blog sebagai alat information display, facebook sebagai alat jejaring sosial dan lain sebagainya. Kesalahan menggunakan media, yang biasanya disebabkan oleh latah mode, bisa berujung pada ketidak efektifan media yang digunakan.

5. Konsistensi adalah kunci paling besar dalam menggunakan media internet. Tanpa konsistensi, maka seringkali media internet hanya menjadi alat yang tidak efektif karena tidak pernah diupdate dan tidak ada inovasi

Beberapa komunitas perencana sudah mulai melakukan beberapa gerakan di dunia internet unuk mendiseminasikan pengetahuan mengenai penataan ruang. Milis “Referensi” adalah salah satu contoh “best practices” dalam membangun jaringan orang-orang yang concern terhadap dunia tata ruang dan sekaligus media mengkonsolidasikan pengetahuan penataan ruang dari seluruh penjuru dunia. Contoh lain dimulai oleh Salah satu komunitas orang-orang yang peduli dengan tata ruang yang membangun web bernama “Rujak” yang disusun untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan, menginformasikan, dan lain-lain hal yang terkait dengan RTRW DKI Jakarta 2030. Melalui web “Rujak” tersebut dilakukan tukar menukar informasi antar masyarakat Jakarta yang peduli dengan penataan ruang.

Mempergunakan media internet bagi dunia perencanaan dalam membangun pemahaman masyarakat adalah salah satu jalan baru dalam membangun partisipasi public. Karena perencanaan partisipasi membutuhkan pemahaman yang sama antara masyarakat dengan para perencana mengenai prinsip, substansi dan prosedur yang dilakukan dalam proses penataan ruang. Tanpa pemahaman yang sama maka proses partisipasi tidak lebih dari proses sosialisasi atau justifikasi kebijakan yang sudah dirancang oleh para perencana

Dunia perencanaan harus mulai dan tidak malu-malu lagi mempergunakan media internet untuk mengurangi kesenjangan informasi yang saat ini terjadi antara masyarakat dan perencana.

-Catur-

www.perencanamuda.com

www.catuy.blogspot.com

twitter : elkanacatur

Comments:
    Memasyarakatkan Rencana, Merencanakan Masyarakat
    Tuesday, March 02, 2010

    Oleh : Elkana Catur Hardiansah, ST
    Pengurus Nasional IAP
    Penataan ruang dan masyarakat sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses pembangunan. Mendikotomikan antara proses penataan ruang dengan proses bermasyarakat jelas bukan sebuah paham yang akhir-akhir ini dianut oleh sebagian besar Pemerintahan. Para pengajar Planologi sejak dahulu kala memberikan pemahaman kepada kita bahwa penataan ruang terdiri dari 3 aspek, yaitu: perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan, sebuah prinsip yang telah diyakini bertahun-tahun dan melewati penelitian dan peristiwa empirik.
    Dalam proses tersebut masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dari hulu ke hilir. Pertanyaan yang saat ini sering diwacanakan adalah :
    • Apakah masyarakat mengerti soal penataan ruang?
    • Masyarakat yang seperti apa yang harus dilibatkan dalam penataan ruang?
    • Bukankah kehadiran masyarakat akan menambah “ongkos produksi” proses penataan ruang?
    • Bukankah tugas perencana untuk memberikan pencerahan (enlightment) kepada masyarakat mengenai penataan ruang?
    Pertanyaan yang sepertinya tidak up to date ditanyakan pada era reformasi dan desentralisasi. Akan tetapi di alam bawah sadar banyak perencana, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengemuka. Implikasinya adalah tidak sinerginya produk penataan ruang dan realitas masyarakat. Pada tulisan ini, diskusi dipersempit hanya pada salah satu aspek yaitu aspek perencanaan. Hal ini dilakukan, bila dianalogikan dalam permainan sepakbola, seperti memilih jenis lapangan yang nyaman untuk dimainkan. Sering kali terjadi perencanaan tidak pernah menjadikan masyarakat sebagai konsideran dalam menyusun rencana. Akan tetapi yang sering terjadi adalah masyarakat disalahkan sebagai biang keladi kekacauan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.
    Masyarakat dan perencana
    Proses penataan ruang merupakan proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan dalam konteks ke-ruang-an. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan dan memiliki titik fokus untuk mencapai sebuah kondisi ke-ruang-an dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. John Friedman (1987) memberikan definisi lebih luas mengenai planningsebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (scientific and technical knowledge) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahan sosial dan proses transformasi sosial.
    Friedman dalam bukunya Planning In The Public Domain (1987) mengintrepetasikan tradisi perencanaan yang berkembang di dunia sebagai dua buah aspek fungsi formal societal guidance dan societal transfromation. Dalam societal guidance perencanaan diartikulasikan oleh pemerintah dengan menekankan perubahan yang sistematis. Aspek ini dikenal dengan sebutan top-down planning. Aspek societal transformationmerupakan tradisi perencanaan yang bergeser dari societal guidance dan menginginkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang menentukan nasibnya sendiri dan segala sesuatu yang diarahkan dari bawah (bottom-up planning). Tradisi ini secara ekstrem ingin mengeliminir peran pemerintah dalam perencanaan.

    Pandangan Tradisi Perencanaan Terhadap Peran Masyarakat dalam Perencanaan
    Tradisi Reformasi Sosial
    Tradisi Analisis Kebijakan
    Tradisi Pembelajaran Bersama
    Tradisi Mobilisasi Sosial
    · Perencana sebagai teknokrat yang mendengarkan tanpa harus memeriksa
    · Reformasi politik akan berpikir secara postivistik daripada menekankan proses keterlibatan aktor sosial dalam proses
    · Masyarakat ilmiah akan memandu jalur pasti menuju kemajuan sosial
    · Perencanaan ada dalam aparat negara
    Masyarakat adalah objek kepada rekayasa dan negara
    · Nilai-nilai kelas elit diupayakan mengalami ektensifikasi
    · Tradisi ini menekankan adanya proses dialogis, relasi non hirarkis, komitmen untuk bereksperimen, toleran terhadap perbedaan dan pencarian ruang transaksi yang tepat
    · Merupakan tradisi besar perlawanan
    · Mempertanyakan kedudukan bagi mereka yang memiliki power dalam masyrakat secara berteori dan praktik transformasi sosial
    · Mereka harus mencari cara untuk meningkatkan harkat masyrakat sehingga menjadi nilai-nilai emansipatoris









    Sumber : Diding, 2001



    Berdasarkan definisi luas planning yang dikemukakan oleh John Friedman dapat disimpulkan bahwa filosofi peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran, dari for people sebagai sifat perencanaan social reform menjadi by people sebagai sifat perencanaan dalamsocial learning.
    Oleh karena itu dalam memahami perencanaan maka akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik. Pemahaman tersebut melahirkan sebuah pemikiran bahwa selayaknya perencanaan yang dilakukan dan disusun harus mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di masyarakat untuk mewujudkan rencana tersebut.
    Namun faktanya yang saat ini banyak terjadi adalah mismatch antara tindakan masyarakat dengan rencana yang diinginkan. Hal ini, tidak bisa dipersalahkan kepada masyarakat semata dengan menganggap masyarakat tidak mengerti dengan rencana tata ruang, namun perencana pun harus mengevaluasi peran yang diambilnya yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi.
    Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh dunia perencanaan terkait dengan relasi antara masyarakat dan perencanaan adalah :
    1. Rencana Tata Ruang belum menjadi dokumen populis yang menginternal di kalangan masyarakat. Penataan ruang atau perencanaan kota memang telah lama menjadi wacana publik yang dibicarakan. Akan tetapi untuk dokumen rencana sendiri, perencana (baik swasta ataupun Pemerintah) belum mampu mentransformasi dokumen rencana sebagai sebuah action plan bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan kondisi ruang yang baik.
    2. Tidak akuntabelnya proses penyusunan rencana tata ruang. Proses perencanaan yang sangat teknokratik dan birokratik, seringkali menyebabkan proses tersebut menjadi sangat eksklusif. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap produk ruang, baik dari segi kebutuhan, metode, hasil ataupun tindak lanjut. Dokumen rencana yang sangat birokratik sayangnya sering dianggap miring sebagai salah satu proyek semata saja oleh elemen masyarakat
    3. Mismatch antara rencana dengan perilaku masyarakat. Ketidakoptimalan para perencana dalam memobilisasi sumber daya dalam perencanaan tata ruang mengakibatkan tidak sinkronnya perilaku masyarakat dalam pemanfaatan ruang dengan dokumen rencananya sendiri. Misal pada satu wilayah diarahkan sebagai permukiman akan tetapi perilaku masyarakat mengarah kepada perdagangan. Sebuah rencana memang sejatinya memberikan arahan terhadap pemanfaatan ruang. Kolaborasi antara konsep teknis dengan realita di lapangan bukan sebuah usaha untuk kompromi, melainkan usaha untuk mendekatkan kesenjangan antara perilaku masyarakat dan arahan ruang.
    Ketiga persoalan di atas sebenarnya bukan persoalan baru yang terjadi belakangan ini. Persoalan ini sudah bertahun-tahun dan belum ada sebuah kompromi mengenai cara menyelesaikannya.
    Langkah Ke Depan
    Penataan ruang pada hakikatnya merupakan sebuah upaya membuat rencana untuk kepentingan masyarakat. Sepertinya prinsip ini sudah disepakati oleh semua orang. Untuk itu langkah ke depan selanjutnya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi bagian dari proses perencanaan. Bagian dari proses perencanaan tentunya tidak bisa dengan mudah dilakukan lewat media sosialisasi dan diskusi publik. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang merupakan tugas perencana.
    Tahu, peduli, paham dan bergerak. Ini adalah empat prinsip dasar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dokumen tata ruang. Perencana tidak dapat lagi berlindung di balik tameng birokrasi dan teknokrasi tanpa ingin terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang tata ruang. Melakukan perencanaan atas kepentingan masyarakat sejatinya seiring dan sejalan dengan melakukan perencanaan bersama masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan dan perencanaan bagian dariproses bermasyarakat.
    Dalam perspektif perencanaan sebagai sebuah proses komunikatif, peran perencana sangat vital dalam perencanaan. Seorang perencana yang menentukan informasi seperti apa, akan diberikan kepada siapa, dengan cara apa dan untuk apa akan sangat menentukan hasil perencanaan dan posisi perencana di hadapan organisasi politik. Forester (1989) mengungkapkan peran perencana sebagai informan yang akan menentukan posisinya di hadapan aktor yang lain. Informasi yang dimiliki oleh perencana memberikan sebuah daya tawar yang kuat dalam menghadapi tekanan, intimidasi atau manipulasi yang datang dari aktor lain.
    Peran perencana dalam menjembatani informasi dari dan kepada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang diperlukan dalam memasyarakatkan rencana tata ruang ke khalayak luas. Mengatasi kesenjangan informasi antara perencana dengan masyarakat adalah agenda terpenting dalam merencanakan masyarakat. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ditenggarai merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap rencana yang dibuat. Menyamakan pengetahuan antara masyarakat dan perencana adalah agenda kita semua sebagai perencana dalam merencanakan untuk masyarakat. Karena satu hal yang tidak mungkin apabila kita merencana untuk masyarakat tanpa berbagi informasi mengenai rencana tata ruang.

    Diding. 2001. Kapasitas Forum Warga Sebagai Ruang Transaksi Sosial dalam Perencanaan, Studi Kasus; Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung
    Sumber : http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=89
    Comments:
    • salam kenal ..pertama saya berkunjung ke blog anda...sukses
      Posted by Anonymous romi @ 7:39 PM
       
    Copyright © 2007 Catur