It takes two to tango
Thursday, November 29, 2012



Ungkapan itu saya dengar pertama kali di sebuah film amerika tentunya yang secara sederhana dapat diartikan “suggests something in which more than one person or other entity are paired in an inextricably-related and active manner, occasionally with negative connotations (www.wikipedia.com)”. Konotasinya yang negatif mengartikan bahwa sebuah hal yang tidak etis/jahat yang dilakukan secara berkelompok datang dari sebuah keinginan untuk berkelompot (agak ribet tampaknya). Mau lebih mudah lagi??? “Kejahatan datang bukan hanya karena niat, akan tetapi adanya kesempatan/ undangan” (modifikasi kutipan bang Napi). mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan awal ini tentunya bagi pembaca sekalian.
Kenapa ungkapan ini terngiang kembali di kepala saya. Hal ini tidak bukan disebabkan beberapa kasus korupsi yang muncul ke permukaan. Selama ini korupsi selalu diidentikkan dengan dekadensi moral para birokrat yang membentuk perilaku-perilaku koruptif yang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri/ orang lain. Selama ini fokus pemberitaan terhadap korupsi selalu tertuju kepada aparat Pemerintah.
Ya... saya mengakui, masih banyak pekerjaan rumah untuk yang harus dibenahi dari birokrasi. Orang bilang remunerasi/ penghasilan menjadi obat jitu memperbaiki situasi ini. Kecenderungan berperilaku koruptif memang ada hubungan dengan remunerasi, akan tetapi bukan hubungan sebab akibat. Sehingga menaikkan remunerasi tidak secara otomatis meminimalisir perilaku koruptif aparat.
Ok kembali ke idiom tadi. Tindakan korupsi apabila memperhatikan beberapa kasus, seperti hambalang, wisma atlet, dan beberapa kasus besar yang ditangani KPK, menunjukkan bahwa korupsi dapat muncul dari “rayuan” atau tekanan eksternal yang datang dari luar lingkungan birokrasi. Tekanan dapat muncul dari kekuatan politik or simply just money.
Banyak kasus memang sering kita temukan dimana aparat birokrasi yang memberikan penekanan kepada pihak swasta (seperti kasus HMP dan Bupati Buol) agar dapat menafkahkan sebagian profitnya untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana kasus dimana pihak swasta yang mengundang untuk terjadinya tindakan korupsi? Ya harusnya pegawai negerinya dong yang tahan godaan. Teman saya selalu bilang “godaaan dan uang tidak pernah berjalan sendiri. When it comes to big money, ya bayangin sendiri aja gimana tuh gedenya godaan.
Yang rawan tindakan korupsi tentunya bukan hanya sesuatu yang bersifat keproyekan. Hal-hal yang bersifat perizinan, kewenangan untuk memutuskan, penyaringan, dan lain sebagainya sangat rawan menghadapi fenomena demikian. Selama kewenangan tidak diikuti oleh SOP yang jelas, maka selamanya pula perilaku koruptif akan berkembang. SOP bukan alat mengurangi korupsi, Cuma menjadi alat kendali kalau ada yang korupsi jadi gampang ketauan.
Tulisan ini bukan untuk membela aparat tentunya. Hanya mencoba memberikan pencerahan kepada para pelaku usaha, bahwasanya dibutuhkan upaya dari anda-anda juga untuk mencegah korupsi. Pertanyaan besarnya adalah bisakah kita membasmi perilaku rent seeking yang sudah mendarah daging di republik ini dan ujungnya membuat orang berperilaku pragmatis dan menjual integritasnya. Persaingan usaha yang tidak sehat dan ketidakmampuan berkompetisi akan mendorong merebaknya kelakuan-kelakuan korupsi yang dipancing oleh pihak swasta.
Buat para birokrat, tentunya menjadi lebih berat tentunya tantangan yang dihadapi. Arena pertarungan yang tadinya berada di lingkungan eskternal menjadi pertarungan dalam diri sendiri yang mengharusnya dia berkata “ saya gak suka nari tango, saya sukanya baris berbaris”...
Kalau seorang manusia tidak punya standar dan integritas dalam berperilaku. Lalu harganya dia apa lagi?

-catur-
Serpong, 29 November 2012
Sebuah opini pribadi
Geli nulis tulisan ini.. kira2 kenapa ya??
Comments:
    Copyright © 2007 Catur