Konsep Warga Kota di era E-Democracy
Saturday, December 22, 2012

Warga Kota dan Demokrasi
Warga kota sebagai elemen penting dari kota merupakan satu pendapat yang sulit dibantah. Perkembangan sebuah kota dari masa ke masa dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antar warga baik secara individual ataupun kelompok. Pola hubungan antar warga kota yang kemudian secara perlahan membentuk pola ruang dan hubungan antar komponen pada sebuah kota dapat menentukan wajah kota dari masa ke masa
Perkembangan masing-masing kota dapat berbeda yang disebabkan oleh pola interaksi yang dibangun dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Max Webber (1985) menyebutkan bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk hubungan perdagangan yang secara perlahan-perlahan membentuk kelembagaan ekonomi dan politik di kota tersebut.
Dalam perspektif yang disampaikan Max Webber terdapat tiga konsep warga (citizenship), yaitu
1.       Warga sebagai kelompok inklusif dari dari kelompok sosial yang didefinisikan melalui kesamaan kepentingan ekonomi. Pada perspektif ini, Webber menerangkan bahwasanya pembagian kelompok warga terdiri pada hak kepemilikan yang dimiliki. Hak-hak khusus warga ditentukan oleh kepemilikan properti. Konsep ekonomi warga berasal dari pengamatan Webber pada masyarakat di jaman pertengahan. Hubungan antar warga terdefinisi sebagai hubungan penyedia pekerjaan dan pekerja.
2.       Kewarganegaraan dalam konteks politik yang menitikberatkan keanggotaan dalam sebuah Negara, yang berkonotasi  kepemilikan hak politik tertentu.  Konsep ini merupakan fondasi dasar dalam memahami politik kewarganegaraan dimana sekelompok orang memiliki hak-hak khusus dalam melakukan tindakan-tindakan politik, seperti pemilihan perwakilan dan keputusan lainnya. Biasanya hak ini diberikan pada laki-laki di era Yunani Kuno.
3.       Kewarganegaraan merujuk pada kelas Sosial yang dibedakan menurut dari orang yang dianggap memiliki kelebihan property dan kebudayaan untuk membedakannya dari birokrasi atau kelas rendah dan kelompok lain di luar lingkaran
Konsepsi warga secara politik, ekonomi dan sosial yang di rumuskan oleh Max Webber didapatkan dari pengamatannya terhadap sejarah kota-kota  Jaman Kuno dan Pertengahan di Eropa. Pada masa tersebut predikat warga mengikuti hak-hak khusus yang diberikan kepada sekelompok orag atau individu yang memiliki kelebihan baik secara ekonomi, sosial ataupun politik. Hak-hak tersebut biasanya terkait dengan hak-hak politik pada awalnya seperti hak untuk memiliih dan dipilih, dan lain-lain.
Konsepsi warga kota merujuk pada  kepemilikan atau keanggotaan yang menunjukkan hubungan antar kota dan individu yang ada didalamnya, dengan adanya keanggotaan tersebut maka diikuti oleh hak-hak politik terutama terkait dengan hubungan warga dan birokrasi. Warga kota memiliki hak-hak secara politis untuk mengintervensi setiap keputusan yang di susun oleh birokrasi kota, kalau dalam konteks yang disampaikan oleh Webber dalam bentuk keterwakilan.
Berdasarkan teori tersebut, maka tampak jelas peran vitalnya warga kota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah kota. Prinsip keterwakilan suara warga dalam penyusunan kebijakan di era demokrasi saat ini sesuatu yang tidak mungkin di pinggirkan.
Warga kota selain memiliki hak, juga pula memiliki kewajiban. Kewajiban untuk mengikuti norma dan peraturan yang berlaku pada sebuah kota. Hak-hak yang diberikan pada warga kota merupakan  sesuatu yang tidak dipisahkan dari keharusan mengikuti norma-norma yang menyatu denganya.
Berdasarkan konsepsi yang disampaikan Webber, maka dapat dipastikan pembangunan kota tanpa mengikutsertakan atau memahami keinginan warga tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal. Kota-kota besar Dunia muncul sebagai pusat peradaban, teknologi, budaya, religi, ekonomi dan lain sebagainya banyak berasal dari pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan karakter warganya. Tidak dalam bentuk partisipasi simbolik yang muncul dalam demokrasi prosedural, tetapi partisipasi proposional yang berasal dari implementasi demokrasi substantif.
Jo Santoso (2002) berpendapat bahwa saat ini pengembangan kota-kota di Indonesia tidak memperhatikan warga sebagai elemen utama dalam melaksanakan pembangunan. Warga kota saat ini disederhanakan menjadi angka-angka statistik yang menjadi justifikasi teknokratis dalam melaksanakan Perencanaan. Beliau juga mengemukakan bahwasanya konsep kota modern harus mampu memperkenalkan ruang privat dan ruang publik yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Ruang publik yang terbuka menjadi sarana untuk menyemai tenggang rasa, toleransi, serta menghidupkan sisi keberadaban manusia.
Kota sebagai representasi dari kebudayaan sebuah Negara atau wilayah kemudian tidak memunculkan karakter warganya. Yang kemudian muncul ke permukaan adalah karakter kota yang merupakan representasi dari kepentingan kapitalisme dan globalisme. Hak-hak warga kota kemudian dibatasi pada keterwakilannya oleh anggota-anggota DPRD. Partisipasi warga terbatas pada dialog satu arah berbentuk papan iklan atau media sosialisasi dalam bentuk pertemuan warga prosedural. Hak-hak politik yang diberikan oleh birokrasi kota lebih bersifat seremonial.
Kondisi dan situasi yang kemudian menyebabkan masyarakat perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota besar, menciptakan ruang-ruang baru untuk menyalurkan aspirasi dan hak politiknya. Ruang partisipasi seperti Seminar, kelompok kajian, demonstrasi dan lain-lain, muncul sebagai bentuk reaksi warga kota terhadap terbatasnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
Seiring dengan perkembangan dunia information and communication technology (ICT), ruang-ruang politik berpindah dari media konvensional ke media internet yang diyakini memiliki daya jangkau dan pengaruh yang lebih luas. Päivärinta dan Sæbø (2006) menyebutkan fenomena hadirnya   ICT sebagai media perdebatan politik dan pengambilan keputusan yang kemudian disebut sebagai e-democracy. Sebutan ini diciptakan baik untuk melengkapi atau kebalikan dari demokrasi konvensional yang dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung, dan bentuk konvensional lainnya. 
Dengan adanya e-democracy telah merubah konfigurasi politik warga kota yang semula mengandalkan mobilisasi massa dalam mempengaruhi kebijakan  menjadi mobilisasi opini di dunia maya yang kemudian di transfer dalam aksi yang lebih nyata.


E- Democracy: Partisipasi Politik Warga Kota Abad 21
Data statistik dari internetworldstats.com yang dirilis di akhir tahun 2009  menunjukan total pengguna internet dunia diestimasi mencapai 1,7 milyar atau lebih dari 25% dari total penduduk di muka bumi ini, dengan kontribusi pengguna internet Asia mencapai 48,8 % dari total pengguna internet Dunia.
Dari data tersebut juga terlihat perkembangan yang cukup signifikan dari pengguna internet di Indonesia. pada tahun 2000, tercatat penggunaan internet Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta orang. Di akhir tahun 2009, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 30 juta jiwa atau 12,5% dari populasi Indonesia atau mengalami kenaikan sebesar 1150% dalam waktu 1 dekade. Pengguna internet di Indonesia mencakup 4,10 persen dari populasi Dunia.
Dari data yang dikeluarkan Kemenkominfo, pada tahun 2010 jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat mobile mencapai angka 40 juta jiwa. Hal ini didorong oleh semakin terjangkaunya harga layanan internet dari para operator seluler dan semakin banyaknya alternatif handheld device yang digunakan dengan harga yang semakin beragam.

Data Pengguna Internet (akhir 2009)


Populasi (2009)
% terhadap populasi dunia
Pengguna Internet (2000)
Pengguna Internet (2009)
% terhadap populasi
Pertumbuhan (2000 -2009)
% terhadap pengguna internet seluruh dunia
Dunia
          6,767,805,208


            1,733,993,741
26%
380.3%

Asia
          3,808,070,503
56%

               738,257,230
19%
549.90%
42.58%
Cina
          1,338,612,968
20%
        22,500,000
               360,000,000
27%
1500%
20.76%
Indonesia
              240,271,522
4%
          2,000,000
                  30,000,000
12%
1150%
1.73%
Malaysia
                25,715,819
0.38%
          3,700,000
                  16,902,600
66%
356.8%
0.97%

E-democracy merupakan intrepetasi dari teori Habermas mengenai masyarakat komunikatif, public discourse dan public sphare. Tegaknya demokrasi dengan terjaminnya ruang publik yang netral, terbuka dan kolaboratif menciptakan wacana rasional yang berpengaruh pada proses-proses pembuatan kebijakan yanglegitimate dan rasional pula.
Pada saat seluruh simpul kelompok masyarakat dan individu dapat saling berinteraksi, berdiskusi dalam ruang publik maya (virtual public sphare) dan berkolaborasi dalam membuat keputusan maka muncullah apa yang disebut Electronic Democracy (e-democracy). Anis (2010) menyatakan E-democracy  sebagai konsep demokrasi yang muncul beberapa tahun belakangan  dan menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi terpenting di masa depan dimana teknologi informasi menjadi alat yang efektif dalam pelaksanaan demokrasi yang utuh di masyarakat
Van Dijk (2000) dalam  Päivärinta dan Sæbø (2006) mengidentifikasi lima model penggunaan ICT dalam demokrasi; fungsi penyampaian amanat (informasi satu arah), berbagi informasi, pendaftaran (pusat pengumpulan informasi termasuk pemungutan suara) ,percakapan (bersifat dua arah atau lebih), dan konsultatif (deliberative) yang menekankan pada tindak politik otonom oleh warga dengan menggunakan kemampuan komunikasi horizontal dengan internet.
Berdasarkan situasi demikian, maka menarik untuk mengamati eksistensi warga di era e-democracy, terutama kaitannya dengan partisipasi dan hak politik warga kota. Era e- democracy telah mendefinisikan ulang hubungan antara penguasa dan warga kota  terutama dalam konteks politik warga dan birokrasi
Janoski (1998) menggunakan pendekatan yang sama dengan Max Webber dalam mengidentifikasi tipologi warga kota, yaitu administratif, referendum, republican dan deliberative. Pendekatan ini kemudian  digunakan oleh Smith (2000) untuk menghubungkan antara model kewarganegaraan dan masing-masing media e-government.


Administrative
Referendum
Republican
Deliberative
Konsep Warga Negara
Sistemik, Warga dilindungi oleh seperangkat peraturan dan hukum
Liberal; Warga lebih otonom dan mengawasi Pemerintah
Republican, Warga terikat oleh sistem nilai yang sama. Integrasi yang kuat; Warga memiliki perbedaan dengan Pemerintah
Deliberative,Neo Sosial dan secara ruitn masyarakat diajak diskusi isu-isu terkait, seperti 
Hubungan Pengambilan Kebijakan
Penyampaian informasi dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan warga
Tindakan dilaksanakan setelah adanya referendum
Tindakan dilaksanakan setelah ada konsultansi dengan warga
Tindakan dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah
Teknologi
E-government,
Internet
protocols,
up/downloads
dan
online payment

E-voting, E-referendums
Dan
polling

Forums,
gateway
websites, public
debates,
konferensi

Dedicated
websites, debat online

Sumber : Smith, 2006
Terkait dengan pelaksanaan e-democracy yang terjadi di beberapa kota di Indonesia serta hubungannya dengan ruang kota, salah satu contoh gerakan yang muncul di dunia maya dan kemudian mempengaruhi ruang kota  adalah Gerakan Indonesia Berkebun. Gerakan ini muncul dari media sosial twitter yang menggunakan id @JKTberkebun yang berawal dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian di tengah kota Jakarta. Gerakan ide yang berawal dari beberapa penggiat media sosial kemudian bergulir sehingga akhirnya berhasil diwujudkan pada bulan Februari 2011 di Kemayoran. Saat ini gerakan ini terlaksana di beberapa kota lain seperti Kota Padang, Bandung, dll. Aspirasi warga kota tentang penghijauan kota diakomodir dan diwujudkan sebagai bentuk pelengkap ataupun koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Jakarta yang tidak peka terhadap aspek ruang terbuka hijau (RTH).
Perkembangan teknologi  melahirkan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong keikutsertaan Publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kota. Warga  tidak semata-mata menggunakan ruang-ruang konsultasi publik konvensional dalam berperan aktif di proses penataan ruang. Pendekatan-pendekatan modern  dipergunakan sebagai bagian dari usaha memperluas spektrum partisipasi masyarakat.
Penguatan paritisipasi politik warga kota melalui media ICT merupakan reaksi alamiah dari kelompok warga dalam memperbesar pengaruh politik yang diberikan oleh Masyarakat. Tentunya e-democracy hanya salah satu bentuk repson warga terhadap  minimnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
Pembangunan yang memperhatikan aspirasi dan karakter warganya diharapkan mampu menggali potensi kota dan membentuk karakter kota yang spesifik dan tidak tergantung kepada kapitalisme dan globalisasi. Warga yang peduli pada Kotanya akan bisa timbul dari kelompok Birokrasi yang peduli pada aspirasi warganya. 

Referensi
  1.        Barbalet, Jack. 2010. Citizenship in Max Webber. Journal Of Classical Sociology; Volume 10  Number 3. SAGE Publications
  2.  Fuad, Anis. 2010. Peran Social Media Networking for Gov 2.0 di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Seminar Nasional Konferensi Administrasi Negara III di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 7 Juli 2010.
  3. Tero Päivärinta and Øystein Sæbø. 2006. Model of E-Democracy. Communications of the Association for Information Systems: Vol. 17, Article 37. Diunduh di  http://aisel.aisnet.o
  4.  Santoso, Jo. 2006. [Menyiasati] Kota Tanpa Warga. KPG dan Centropolis, Jakarta.
  5. Smith, Lauren-Monoyer. 2006. “How e-voting technology challenges traditional concepts of  citizenship: an analysis of French voting rituals”. Paper on  2006 conference on Electronic Voting. Diunduh di http://www.e-voting.cc/
  6.  Webber, Max. 1966. The City.  

Comments:
    Konsep Warga Kota di era E-Democracy

    Warga Kota dan Demokrasi
    Warga kota sebagai elemen penting dari kota merupakan satu pendapat yang sulit dibantah. Perkembangan sebuah kota dari masa ke masa dibentuk oleh interaksi dan komunikasi antar warga baik secara individual ataupun kelompok. Pola hubungan antar warga kota yang kemudian secara perlahan membentuk pola ruang dan hubungan antar komponen pada sebuah kota dapat menentukan wajah kota dari masa ke masa
    Perkembangan masing-masing kota dapat berbeda yang disebabkan oleh pola interaksi yang dibangun dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Max Webber (1985) menyebutkan bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk hubungan perdagangan yang secara perlahan-perlahan membentuk kelembagaan ekonomi dan politik di kota tersebut.
    Dalam perspektif yang disampaikan Max Webber terdapat tiga konsep warga (citizenship), yaitu
    1.       Warga sebagai kelompok inklusif dari dari kelompok sosial yang didefinisikan melalui kesamaan kepentingan ekonomi. Pada perspektif ini, Webber menerangkan bahwasanya pembagian kelompok warga terdiri pada hak kepemilikan yang dimiliki. Hak-hak khusus warga ditentukan oleh kepemilikan properti. Konsep ekonomi warga berasal dari pengamatan Webber pada masyarakat di jaman pertengahan. Hubungan antar warga terdefinisi sebagai hubungan penyedia pekerjaan dan pekerja.
    2.       Kewarganegaraan dalam konteks politik yang menitikberatkan keanggotaan dalam sebuah Negara, yang berkonotasi  kepemilikan hak politik tertentu.  Konsep ini merupakan fondasi dasar dalam memahami politik kewarganegaraan dimana sekelompok orang memiliki hak-hak khusus dalam melakukan tindakan-tindakan politik, seperti pemilihan perwakilan dan keputusan lainnya. Biasanya hak ini diberikan pada laki-laki di era Yunani Kuno.
    3.       Kewarganegaraan merujuk pada kelas Sosial yang dibedakan menurut dari orang yang dianggap memiliki kelebihan property dan kebudayaan untuk membedakannya dari birokrasi atau kelas rendah dan kelompok lain di luar lingkaran
    Konsepsi warga secara politik, ekonomi dan sosial yang di rumuskan oleh Max Webber didapatkan dari pengamatannya terhadap sejarah kota-kota  Jaman Kuno dan Pertengahan di Eropa. Pada masa tersebut predikat warga mengikuti hak-hak khusus yang diberikan kepada sekelompok orag atau individu yang memiliki kelebihan baik secara ekonomi, sosial ataupun politik. Hak-hak tersebut biasanya terkait dengan hak-hak politik pada awalnya seperti hak untuk memiliih dan dipilih, dan lain-lain.
    Konsepsi warga kota merujuk pada  kepemilikan atau keanggotaan yang menunjukkan hubungan antar kota dan individu yang ada didalamnya, dengan adanya keanggotaan tersebut maka diikuti oleh hak-hak politik terutama terkait dengan hubungan warga dan birokrasi. Warga kota memiliki hak-hak secara politis untuk mengintervensi setiap keputusan yang di susun oleh birokrasi kota, kalau dalam konteks yang disampaikan oleh Webber dalam bentuk keterwakilan.
    Berdasarkan teori tersebut, maka tampak jelas peran vitalnya warga kota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah kota. Prinsip keterwakilan suara warga dalam penyusunan kebijakan di era demokrasi saat ini sesuatu yang tidak mungkin di pinggirkan.
    Warga kota selain memiliki hak, juga pula memiliki kewajiban. Kewajiban untuk mengikuti norma dan peraturan yang berlaku pada sebuah kota. Hak-hak yang diberikan pada warga kota merupakan  sesuatu yang tidak dipisahkan dari keharusan mengikuti norma-norma yang menyatu denganya.
    Berdasarkan konsepsi yang disampaikan Webber, maka dapat dipastikan pembangunan kota tanpa mengikutsertakan atau memahami keinginan warga tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal. Kota-kota besar Dunia muncul sebagai pusat peradaban, teknologi, budaya, religi, ekonomi dan lain sebagainya banyak berasal dari pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan karakter warganya. Tidak dalam bentuk partisipasi simbolik yang muncul dalam demokrasi prosedural, tetapi partisipasi proposional yang berasal dari implementasi demokrasi substantif.
    Jo Santoso (2002) berpendapat bahwa saat ini pengembangan kota-kota di Indonesia tidak memperhatikan warga sebagai elemen utama dalam melaksanakan pembangunan. Warga kota saat ini disederhanakan menjadi angka-angka statistik yang menjadi justifikasi teknokratis dalam melaksanakan Perencanaan. Beliau juga mengemukakan bahwasanya konsep kota modern harus mampu memperkenalkan ruang privat dan ruang publik yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Ruang publik yang terbuka menjadi sarana untuk menyemai tenggang rasa, toleransi, serta menghidupkan sisi keberadaban manusia.
    Kota sebagai representasi dari kebudayaan sebuah Negara atau wilayah kemudian tidak memunculkan karakter warganya. Yang kemudian muncul ke permukaan adalah karakter kota yang merupakan representasi dari kepentingan kapitalisme dan globalisme. Hak-hak warga kota kemudian dibatasi pada keterwakilannya oleh anggota-anggota DPRD. Partisipasi warga terbatas pada dialog satu arah berbentuk papan iklan atau media sosialisasi dalam bentuk pertemuan warga prosedural. Hak-hak politik yang diberikan oleh birokrasi kota lebih bersifat seremonial.
    Kondisi dan situasi yang kemudian menyebabkan masyarakat perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota besar, menciptakan ruang-ruang baru untuk menyalurkan aspirasi dan hak politiknya. Ruang partisipasi seperti Seminar, kelompok kajian, demonstrasi dan lain-lain, muncul sebagai bentuk reaksi warga kota terhadap terbatasnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
    Seiring dengan perkembangan dunia information and communication technology (ICT), ruang-ruang politik berpindah dari media konvensional ke media internet yang diyakini memiliki daya jangkau dan pengaruh yang lebih luas. Päivärinta dan Sæbø (2006) menyebutkan fenomena hadirnya   ICT sebagai media perdebatan politik dan pengambilan keputusan yang kemudian disebut sebagai e-democracy. Sebutan ini diciptakan baik untuk melengkapi atau kebalikan dari demokrasi konvensional yang dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka langsung, dan bentuk konvensional lainnya. 
    Dengan adanya e-democracy telah merubah konfigurasi politik warga kota yang semula mengandalkan mobilisasi massa dalam mempengaruhi kebijakan  menjadi mobilisasi opini di dunia maya yang kemudian di transfer dalam aksi yang lebih nyata.


    E- Democracy: Partisipasi Politik Warga Kota Abad 21
    Data statistik dari internetworldstats.com yang dirilis di akhir tahun 2009  menunjukan total pengguna internet dunia diestimasi mencapai 1,7 milyar atau lebih dari 25% dari total penduduk di muka bumi ini, dengan kontribusi pengguna internet Asia mencapai 48,8 % dari total pengguna internet Dunia.
    Dari data tersebut juga terlihat perkembangan yang cukup signifikan dari pengguna internet di Indonesia. pada tahun 2000, tercatat penggunaan internet Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta orang. Di akhir tahun 2009, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 30 juta jiwa atau 12,5% dari populasi Indonesia atau mengalami kenaikan sebesar 1150% dalam waktu 1 dekade. Pengguna internet di Indonesia mencakup 4,10 persen dari populasi Dunia.
    Dari data yang dikeluarkan Kemenkominfo, pada tahun 2010 jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat mobile mencapai angka 40 juta jiwa. Hal ini didorong oleh semakin terjangkaunya harga layanan internet dari para operator seluler dan semakin banyaknya alternatif handheld device yang digunakan dengan harga yang semakin beragam.

    Data Pengguna Internet (akhir 2009)


    Populasi (2009)
    % terhadap populasi dunia
    Pengguna Internet (2000)
    Pengguna Internet (2009)
    % terhadap populasi
    Pertumbuhan (2000 -2009)
    % terhadap pengguna internet seluruh dunia
    Dunia
              6,767,805,208


                1,733,993,741
    26%
    380.3%

    Asia
              3,808,070,503
    56%

                   738,257,230
    19%
    549.90%
    42.58%
    Cina
              1,338,612,968
    20%
            22,500,000
                   360,000,000
    27%
    1500%
    20.76%
    Indonesia
                  240,271,522
    4%
              2,000,000
                      30,000,000
    12%
    1150%
    1.73%
    Malaysia
                    25,715,819
    0.38%
              3,700,000
                      16,902,600
    66%
    356.8%
    0.97%

    E-democracy merupakan intrepetasi dari teori Habermas mengenai masyarakat komunikatif, public discourse dan public sphare. Tegaknya demokrasi dengan terjaminnya ruang publik yang netral, terbuka dan kolaboratif menciptakan wacana rasional yang berpengaruh pada proses-proses pembuatan kebijakan yanglegitimate dan rasional pula.
    Pada saat seluruh simpul kelompok masyarakat dan individu dapat saling berinteraksi, berdiskusi dalam ruang publik maya (virtual public sphare) dan berkolaborasi dalam membuat keputusan maka muncullah apa yang disebut Electronic Democracy (e-democracy). Anis (2010) menyatakan E-democracy  sebagai konsep demokrasi yang muncul beberapa tahun belakangan  dan menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi terpenting di masa depan dimana teknologi informasi menjadi alat yang efektif dalam pelaksanaan demokrasi yang utuh di masyarakat
    Van Dijk (2000) dalam  Päivärinta dan Sæbø (2006) mengidentifikasi lima model penggunaan ICT dalam demokrasi; fungsi penyampaian amanat (informasi satu arah), berbagi informasi, pendaftaran (pusat pengumpulan informasi termasuk pemungutan suara) ,percakapan (bersifat dua arah atau lebih), dan konsultatif (deliberative) yang menekankan pada tindak politik otonom oleh warga dengan menggunakan kemampuan komunikasi horizontal dengan internet.
    Berdasarkan situasi demikian, maka menarik untuk mengamati eksistensi warga di era e-democracy, terutama kaitannya dengan partisipasi dan hak politik warga kota. Era e- democracy telah mendefinisikan ulang hubungan antara penguasa dan warga kota  terutama dalam konteks politik warga dan birokrasi
    Janoski (1998) menggunakan pendekatan yang sama dengan Max Webber dalam mengidentifikasi tipologi warga kota, yaitu administratif, referendum, republican dan deliberative. Pendekatan ini kemudian  digunakan oleh Smith (2000) untuk menghubungkan antara model kewarganegaraan dan masing-masing media e-government.


    Administrative
    Referendum
    Republican
    Deliberative
    Konsep Warga Negara
    Sistemik, Warga dilindungi oleh seperangkat peraturan dan hukum
    Liberal; Warga lebih otonom dan mengawasi Pemerintah
    Republican, Warga terikat oleh sistem nilai yang sama. Integrasi yang kuat; Warga memiliki perbedaan dengan Pemerintah
    Deliberative,Neo Sosial dan secara ruitn masyarakat diajak diskusi isu-isu terkait, seperti 
    Hubungan Pengambilan Kebijakan
    Penyampaian informasi dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan warga
    Tindakan dilaksanakan setelah adanya referendum
    Tindakan dilaksanakan setelah ada konsultansi dengan warga
    Tindakan dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah
    Teknologi
    E-government,
    Internet
    protocols,
    up/downloads
    dan
    online payment

    E-voting, E-referendums
    Dan
    polling

    Forums,
    gateway
    websites, public
    debates,
    konferensi

    Dedicated
    websites, debat online

    Sumber : Smith, 2006
    Terkait dengan pelaksanaan e-democracy yang terjadi di beberapa kota di Indonesia serta hubungannya dengan ruang kota, salah satu contoh gerakan yang muncul di dunia maya dan kemudian mempengaruhi ruang kota  adalah Gerakan Indonesia Berkebun. Gerakan ini muncul dari media sosial twitter yang menggunakan id @JKTberkebun yang berawal dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian di tengah kota Jakarta. Gerakan ide yang berawal dari beberapa penggiat media sosial kemudian bergulir sehingga akhirnya berhasil diwujudkan pada bulan Februari 2011 di Kemayoran. Saat ini gerakan ini terlaksana di beberapa kota lain seperti Kota Padang, Bandung, dll. Aspirasi warga kota tentang penghijauan kota diakomodir dan diwujudkan sebagai bentuk pelengkap ataupun koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Jakarta yang tidak peka terhadap aspek ruang terbuka hijau (RTH).
    Perkembangan teknologi  melahirkan kesempatan yang lebih luas untuk mendorong keikutsertaan Publik dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kota. Warga  tidak semata-mata menggunakan ruang-ruang konsultasi publik konvensional dalam berperan aktif di proses penataan ruang. Pendekatan-pendekatan modern  dipergunakan sebagai bagian dari usaha memperluas spektrum partisipasi masyarakat.
    Penguatan paritisipasi politik warga kota melalui media ICT merupakan reaksi alamiah dari kelompok warga dalam memperbesar pengaruh politik yang diberikan oleh Masyarakat. Tentunya e-democracy hanya salah satu bentuk repson warga terhadap  minimnya ruang partisipasi yang diberikan oleh birokrasi kota.
    Pembangunan yang memperhatikan aspirasi dan karakter warganya diharapkan mampu menggali potensi kota dan membentuk karakter kota yang spesifik dan tidak tergantung kepada kapitalisme dan globalisasi. Warga yang peduli pada Kotanya akan bisa timbul dari kelompok Birokrasi yang peduli pada aspirasi warganya. 

    Referensi
    1.        Barbalet, Jack. 2010. Citizenship in Max Webber. Journal Of Classical Sociology; Volume 10  Number 3. SAGE Publications
    2.  Fuad, Anis. 2010. Peran Social Media Networking for Gov 2.0 di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Seminar Nasional Konferensi Administrasi Negara III di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 7 Juli 2010.
    3. Tero Päivärinta and Øystein Sæbø. 2006. Model of E-Democracy. Communications of the Association for Information Systems: Vol. 17, Article 37. Diunduh di  http://aisel.aisnet.o
    4.  Santoso, Jo. 2006. [Menyiasati] Kota Tanpa Warga. KPG dan Centropolis, Jakarta.
    5. Smith, Lauren-Monoyer. 2006. “How e-voting technology challenges traditional concepts of  citizenship: an analysis of French voting rituals”. Paper on  2006 conference on Electronic Voting. Diunduh di http://www.e-voting.cc/
    6.  Webber, Max. 1966. The City.  

    Comments:
      Copyright © 2007 Catur