Survei: Jakarta, Medan, dan Surabaya adalah Kota Paling Bermasalah!
Tuesday, November 25, 2014
Penulis : Arimbi Ramadhiani | Senin, 24 November 2014 | 14:31 WIB




www.shutterstock.com
Niai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4.

JAKARTA, KOMPAS.com — 
Berdasarkan penelitian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), terdapat tiga kota besar di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan. Ketiga kota itu adalah Jakarta, Medan, serta Surabaya.
Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City IAP, Elkana Catur, menilai, ketiga kota ini indeks rata-ratanya di bawah nasional. Menurut dia, pada prinsipnya, ketiga kota tersebut memiliki persoalan unik di tiap wilayah.

"Akan tetapi, ada persoalan serupa yang nilainya di bawah rata-rata nasional, yaitu pada aspek kemacetan, pencemaran lingkungan, kondisi jalan, dan kriminalitas," ujar Elkana kepada Kompas.com di acara Rakernas REI 2014 pada pekan lalu.

Pada aspek lain, Elkana menuturkan, capaian pada tiap kota itu sangat beragam. Dia menaruh perhatian khusus pada Kota Medan karena pada aspek penyediaan listrik (36,25), pengelolaan sampah (54,5), fasilitas difabel (42,25), pemeliharaan budaya lokal (49,75), dan pemeliharaan bangunan bersejarah (46,75), nilainya berada di bawah rata-rata nasional.
Sementara itu, nilai kemacetan Kota Jakarta merupakan yang terparah dari ketiga kota tersebut,, yaitu 42,7. Angka itu jauh di bawah rata-rata nasional, yakni 55,4. Selain parahnya tingkat kemacetan, Jakarta juga dinilai buruk pada aspek kriminalitas (48,67), pencemaran (51,83), ruang terbuka hijau (51,33), lapangan pekerjaan (52,58), dan biaya hidup (52).

Elkana mengatakan, angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan, khususnya untuk semua pemimpin kota, bahwa masyarakat itu tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

"Indikator-indikator ini dapat menjadi refleksi bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan ruang kota yang lahir dari kebijakan tata ruang pemerintah," ujarnya.

Pemerintah kota dapat menjadikan indikator-indikator itu untuk mengidentifikasi persoalan tiap kota. Selanjutnya, mereka melakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan penataan ruang dan pembangunan kota sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

Editor :
Latief

Comments:
  • semakin banyak masalah aja gan kota kota besar dengan kemacetan (semakin banyaknya kendaraan) dan banjir (banyaknya tanah yang seharusnya jadi resapan di buat bangunan komersil
    Posted by OpenID walidin.net @ 3:11 PM
     
Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
KAWASAN
Salahi Aturan, Koridor Simatupang Harusnya Jadi Kawasan Hijau
Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 25 November 2014 | 06:46

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Pertumbuhan Perkantoran di Jakarta Selatan - Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Ketersediaan lahan yang masih memadai menjadi alasan para pengembang membangun properti terutama perkantoran di kawasan selatan. Kondisi ini mendorong kawasan ini tumbuh sebagai kawasan perkantoran baru sebagai alternatif menghindari kepadatan di tengah kota.

JAKARTA, KOMPAS.com
 - Dalam segi aturan, tata ruang Kota Jakarta dinilai sudah lebih baik dari masa lalu. Meski begitu, dalam hal pemanfaatan dan pengendaliannya perlu dikaji ulang.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Livable City Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Elkana Catur, saat pemerintah melaksanaan perencanaan tata ruang, seringkali tidak konsisten.
"Kita ambil contoh di koridor Simatupang yang tidak sesuai aturan. Di kiri dan kanan jalan itu, harusnya kawasan hijau ditumbuhi pohon-pohon. Sekarang jadi kawasan perkantoran (high rise building)," ujar Elkana kepada Kompas.com, Senin (24/11/2014).
Meski tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, lanjut Elkana, tidak mungkin kemudian gedung-gedung tersebut dirobohkan demi menciptakan kawasan hijau di koridor ini. Dia memahami, gedung tersebut merupakan kantor yang memiliki nilai investasi tinggi. 

Menurut Elkana, hal tersebut menjadi satu bentuk pengecualian mengapa pemerintah tidak menjalankan rencana ruang tata kota.
"Sekarang perlu partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau diatur, maka rencana tata ruang tidak akan berjalan," kata Elkana.
Sertifikasi perencana tata ruang
Perencana tata ruang kota, menurut Elkana, harus memiliki sertifikat yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, khususnya di ASEAN. Selama ini, sertifikasi perencana tata ruang berada di bawah jasa konstruksi.
"Perencana tata ruang selama ini melaksanakan kegiatan penataan ruang melalui sertifikasi yang dikeluarkan berdasarkan UU Jasa Konstruksi. Ini lantaran pekerjaan tata ruang dianggap bagian dari pekerjaan jasa konstruksi yang sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian/Dinas Pekerjaan Umum," tutur Elkana.
Hal tersebut, tambah Elkana, menyebabkan pekerjaan perencanaan tata ruang seolah-olah menjadi bagian dari proses birokrasi. Padahal dalam kenyataanya banyak sektor-sektor swasta melakukan perencanaan tata ruang dan dilakukan oleh perencana yang tidak memiliki sertifikasi ini, karena memang tidak diperlukan dalam dunia usahanya. Hal yang berbeda ditemukan pada jasa kedokteran, arsitek, dan akuntan, yang memiliki sertifikasi khusus.

Editor :
Hilda B Alexander

Comments:
    Copyright © 2007 Catur