Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri
Thursday, January 29, 2015

Tuntaskan Kawasan Kumuh, Mustahil Pemerintah Bisa Jalan Sendiri


Penulis : Arimbi Ramadhiani | Selasa, 6 Januari 2015 | 11:03 WIB
JAKARTA, Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 sebesar nol persen, mengundang kritik. Pemerintah boleh optimistis, tetapi tetap harus dibarengi dengan upaya dan kerja sama dengan pihak lain. 

Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur Hardiansah menilai, Kementerian Pu-Pera tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan program ini dalam kurun waktu lima tahun.
"Kalau konteksnya menangani fisik, saya rasa dengan perhitungan angka yang disajikan (dalam lima tahun), Kementerian PU-Pera bisa memenuhi target itu. Tapi, kalau cuma PU-Pera sendiri, ya beratlah angka itu," jelas Elkana kepadaKompas.com, Senin (5/1/2014). 

Dia menyebutkan, beberapa pihak yang bisa bekerjasama dengan Kementerian Pu-Pera terkait dengan program ini, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kelautan yang bisa membantu membangun kampung nelayan. Hal itu perlu dilakukan agar program penanganan kawasan kumuh tidak semata bicara perbaikan fisik saja, melainkan juga cara menaikkan taraf hidup masyarakat di kawasan itu. 

Elkana mengatakan, taraf hidup juga berpengaruh terhadap gaya hidup "kumuh". Tanpa ada kolaborasi, lanjut dia, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi program yang mengindahkan kawasan saja.

"Akar kekumuhannya tidak akan selesai akibat lapangan pekerjaan, taraf hidup, gaya hidup, dan budayanya tidak ikut dibenahi," ucap Elkana.
Selain itu, lanjut dia, pihak yang mutlak harus dilibatkan adalah pemerintah kota atau daerahnya. Di era desentralisasi seperti saat ini, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan.
"Jangan sampai nanti di akhir hanya PU-Pera yang getol. Sementara yang lain, terutama pemda, adem ayem aja dengan target itu," tutur Elkana.
Ia menambahkan, pihak swasta juga bisa diikutsertakan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Saat ini, sudah banyak program CSR yang terjun membenahi kawasan kumuh. Pemerintah, baik pusat dan daerah, hanya tinggal mengarahkan perusahaan untuk masuk ke lokasi-lokasi yang diprioritaskan

Sumber:  http://properti.kompas.com/read/2015/01/06/110312421/Tuntaskan.Kawasan.Kumuh.Mustahil.Pemerintah.Bisa.Jalan.Sendiri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Comments:
    I left my heart and mind in wakatobi-Edisi 1
    Saturday, January 03, 2015




    Nama wakatobi kerap kali terdengar ke telinga saya. Dari berbagai artikel travelling atau dari kawan yang kerap berbisnis disana. Cerita mengenai indahnya laut, progressifnya sang kepala Daerah dan lain sebagainya. Cerita-cerita kecil itu terkubur dalam alam bawah sadar saya dan memberika satu pikiran dalam otak saya “yup.. satu hari saya harus pergi ke wakatobi”…
    Akhirnya kesempatan itu datang juga.. perjalanan ke wakatobi di tahun 2014. Dirancang sedemikian rupa hingga memungkinkan untuk extend hingga akhir pekan. Perjalanan yang disambut dengan manyunnya anak laki2 saya karena waktu libur terganggu..
    Perjalanan menuju Wakatobi saya akui cukup menguras energi. Pesawat transit yang berangkat dari Makassar Jam 8 pagi membuat keberangkatan dari Jakarta dilakukan lewat tengah malam sedikit. Setelah melakukan ritual mandi pagi di Bandara Sultan Hasanudin yang saya akui memiliki fasilitas kamar mandi yang cukup lumayan walau smell awkward, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Wings Air ke wakatobi melalui Makassar. Hal ini sudah menjadi catatan kecil buat saya. Aksesibilitas transportasi udara yang terbatas mungkin menyebabkan para traveller kelas menengah, yang memiliki kecenderungan mengeluarkan uang cukup banyak dan lama, kurang berkenan untuk berwisata ke Wakatobi.

    Spesifikasi liburan di Wakatobi yang mengandalkan keindahan laut merupakan preferensi wisata yang memiliki segmen  terbatas kepada wisatawan yang memang Niat ingin ke Wakatobi. Kalau sudah niat, pasti tiba2 bisa lupa dengan budget travelling. Kecenderungan pelancong jenis ini ingin menikmati segera lokasi wisata dan cenderung malas menghabiskan waktu di jalan. Saya rasa ini PR terbesar Kabupaten Wakatobi…Saya dengar akan ada maskapai Garuda masuk kesana. Sehingga menambah frekuensi penerbangan jadi 2 kali sehari.
    Kutipan singkat dari Wikipedia biar lebih mudah untuk mengetahui deskripsi sederhana Kabupaten Wakatobi
    Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal18 Desember 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2011 berpenduduk 94.846 jiwa.
    Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektare, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
    Mendarat di Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi.. Disambut udara panas dan kering.. sepanjang mata yang terlihat adalah daratan minim pepohonan, mungkin karena berdiri diatas karang..
    Jauh sebelum berangkat saya sudah menyusun strategi dengan rekan setim untuk menyelesaikan pekerjaan singkat. Bandara Matahora terletak di Pulau Wangi-Wangi yang merupakan letak ibukota Kabupaten. Selain Wangin-wangi ada 3 pulau utama lainnya, Kadelupa, Tomia dan Binongko.. Ok saya mulai melantur dan tiba2 jadi serius
    Perjalanan pertama saya menuju permukiman masyarakat Bajo di kawasan Mola. Lokasi ini saya kunjungi dalam rangka pekerjaan, ternyata saya tidak duga memiliki magnet  luar biasa bagi otak saya..
    Kawasan Mola dihuni  oleh masyarakat Suku Bajo. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar berbagai wilayah Indonesia. Salah satu insiden terkini di media adalah saat bu Menteri Kelautan dan Menko Kemaritiman “menangkap” manusia perahu yang ada di Pulau Derawan. (referensi http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/21/204007026/Menko.Kemaritiman.Manusia.Perahu.Derawan.Ancam.Kedaulatan.NKRI ). Saya agak bingung sebenarnya dengan statement dua Menteri ini tapi ya sudahlah. Saya ahli daratan bukan orang laut.
    Kawasan Mola merupakan kawasan permukiman Suku Bajo terbesar. Di kawasan ini, Suku Bajo sudah mulai menetap dan mengalami transformasi dari Suku nomaden menjadi penetap. Hal ini ada kaitannya dengan keinginan untuk lebih modern..
    Berada di tengah permukiman mola, mungkin sangat menarik buat kawan2 antropolog, planner dan arsitek. Saya bisa cerita panjang lebar hasil keliling2 saya, cuma akan terasa terlalu teknikal.
    Tetapi memang pengalaman berinteraksi sejenak dengan Suku Bajo di Mola, menantang intelektualitas saya sebagai seorang planner. Benar diperlukan sesuatu yang berbeda dan unorthodox untuk menyelesaikan persoalan kawasan Mola yang dianggap kumuh..


    Sudah lah saya kasih foto saja deh.. mudah2an bisa bicara banyak

    Anak-Anak Suku Bajo
    Betonisasi dan Pembuatan Talud Untuk kanal di Kawasan Mola.. Seperti out of Context ya..
    Sok Blusukan
    Permukiman Suku Bajo diKawasan Mola, Wakatobi
    Keguyuban ala Suku Bajo di Kawasan Mola, Wakatobi
    Rumah Tradisional Suku Bajo
    Laut Sebagai Ruang Publik Bagi Anak2 Baj0
    Laut Sebagai Media dan bukan hambatan.. Liat dah tuh beningnya aer...
    Kehidupan Nelayan Bajo di Kawasan Mola.Mulai dari nelayan kelas teri sampe pemilik Kapal Besar


    Kunjungan yang sangat langka berada di tengah kawasan mola, Kabupaten Wakatobi. Professor saya saat S-2 di UI pernah bilang ke saya “Pemerintah tidak bisa memaksa suku Bajo untuk tinggal di darat dan menggunakan standar-standar daratan”. Yang kemarin saya lihat adalah Suku Bajo yang membawa daratan ke laut melalui reklamasi sproadis akibat keinginan untuk menetap dan memperbesar skala usahanya.. Kegiatan melaut bagi suku Bajo di Mola bukan hanya di peruntukkan untuk bertahan hidup tetapi mengarah kepada upaya memperbesar kapitalisasi kegiatan perikanan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi..
    Satu hal yang saya pelajari dari Kawasan Mola adalah diperlukan intervensi spesifik, lokal dan berbasis tradisi untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Mola Wakatobi, itu lesson learned yang saya dapat terkait dengan pekerjaan saya.
    Saya begitu tersihir dengan kejernihan air laut Wakatobi di sekitar kawasan mola, Saat air laut sebening air bak mandi saya yang diproduksi PDAM. Saat masyarakat Bajo tanpa ragu berinteraksi dengan air laur sebagaimana anak daratan berinteraksi dengan Ruang terbuka hijau. Saat Laut bukan batasan melainkan sarana untuk bersosialisasi, bertransportasi dan ruang public bagi suku Bajo.
    Interaksi pertama saya dengan elemen kehidupan di Wakatobi membuat saya  yakin bahwa saya akan senang dengan sisa kunjungan saya di Wakatobi..
    Pasti akan amat menarik buat saya pribadi atau teman2 yangpunya interest pada isu permukiman untuk melakukan riset di kawasan ini dengan waktu lebih panjan..
    Saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya di tulisan lain. mudah2an bisa lebih rileks dan bernuansa liburab....Biar tidak terlalu panjang tulisannya…

    -catur-


    Comments:
      Copyright © 2007 Catur