Membangun Bogor Tidak Bisa Sembarangan!
Sunday, April 05, 2015
Membangun Bogor Tidak Bisa Sembarangan!

Penulis : Arimbi Ramadhiani | Kamis, 2 April 2015 | 19:00 WIB
BOGOR, KOMPAS.com - Pembangunan properti besar-besaran yang sudah masif terjadi di kota-kota pinggiran macam Depok, Bogor, Tangerang, menimbulkan kekhawatiran. Di Bogor khususnya, masalah pembangunan cukup dilematis karena dahulu kota ini didesain oleh Belanda untuk menjadi kota hutan atau taman.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Urbanisme dan Liveable City Ikatan Ahli Perencanaan Indoensia (IAP), Elkana Catur, pembangunan di Bogor tidak bisa dihindari, tetapi harus tetap menonjolkan integrasi hutan atau taman. 

"Topografi wilayah yang ada di Bogor, sudah begitu adanya, kemiringannya sulit untuk diubah," ujar Catur kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015).

Selama ini, kata Catur, untuk membangun sejumlah gedung di Bogor terlihat adanya upaya untuk perubahan fungsi atau guna lahan. Cepatnya perkembangan pembangunan juga dinilai tidak memperhatikan bagaimana tata kota yang sesungguhnya, dan bagaimana fungsi lahan di daerah-daerah tertentu.

Ia melanjutkan, salah satu pembangunan yang perlu perhatian khusus adalah Hotel Amaroossa yang letaknya persis di samping Tugu Kujang. Hotel ini sempat ditolak oleh beberapa pihak khususnya warga asli Bogor karena mengganggu keindahan tugu, mulai dari desain hotel yang mencolok hingga tinggi bangunan yang melebihi Tugu Kujang.

"Kota ini didesain agar mempunyai identitas spesifik sebagai tengara. Jangan sampai atas nama investasi, karakter inti dan ciri khasnya justru menghilang," jelas Catur.

Selain memiliki identitas, tambah dia, Kota Bogor juga memiliki dataran atau topografi yang khas yaitu lereng curam dan pegunungan. Dengan demikian, pembangunan gedung apa pun harus memikirkan aspek topografi ini.

Menurut Catur, Bogor memiliki karakter geografis yang mau tidak mau membatasi pembangunan gedung. Berbeda bengan Jakarta yang cenderung datar.

"Bogor tidak bisa sembarangan dibangun gedung. Jangan sampai dipaksakan, karena ada kemiringan tertentu," kata Catur.

Ia menyarankan, jika memang pemerintah kota membutuhkan pemasukan dari investasi, jangan sampai malah merusak kawasan tersebut. Pengembang dan pemerintah harus berdiskusi, bangunan seperti apa yang sejalan dengan identitas Bogor sebagai penyangga Jakarta. 

"Pembangun juga harus mempertimbangkan batasan-batasan, misalnya koefisien dasar bangunan sebelum mendesain gedung-gedung tinggi," tandas Elkana

.
Comments:
    Ini Penyebab Bogor Dijuluki "Kota Sejuta Angkot"
    KAWASAN
    Penulis : Arimbi Ramadhiani | Sabtu, 4 April 2015 | 09:22 WIB
    Dibaca: 11738
    |
    Share:
    KOMPAS/AMBROSIUS HARTO
    Suasana pembongkaran kiios di Kota Bogor.
    BOGOR, KOMPAS.com - Sudah menjadi rahasia publik, Bogor dijuluki "Kota Sejuta Angkot". Kemacetan terjadi setiap hari, tidak hanya pada jam-jam sibuk, dan di lokasi strategis, melainkan setiap jam dan di seluruh sudut kota. 

    Jika Anda melintasi Jl Pulo 
    Empang menuju Jl Ir H Juanda untuk kemudian meneruskan rute ke Jl Kapten Muslihat, dan Jl Merdeka, atau pun terus lurus ke Jl Jalak Harupat, dan Jl Jend Sudirman, maka waktu yang bisa ditempuh bisa mencapai 45 menit hingga 1 jam. Padahal, jaraknya tak lebih dari lima kilometer hingga tujuh kilometer. 

    Demikian halnya dengan
     kawasan pusat bisnis baru di Jl Pajajaran hingga Jl Siliwangi, dan Jl Suryakencana, kecepatan kendaraan hanya bisa mencapai 10 kilometer per jam pada jam-jam sibuk dan akhir pekan. 

    Apa penyebab kemacetan? 
    Selain jumlah angkot yang sudah mencapai 3.412 unit, kapasitas jalan tidak memadai, juga perilaku tidak disiplin dalam berkendara. Banyak supir angkot yang kerap kali "ngetem" di tepi jalan utama, dan tata kota yang buruk. 

    Tata kot
    a yang buruk bisa dilihat dari terjadinya konversi fungsi kawasan dari sebelumnya hunian menjadi pusat komersial. Setelah Jl Padjadjaran yang kemudian "terpaksa" dijadikan sebagai pusat bisnis, gejala konversi besar-besaran kini merambah Jl Ahmad Yani, Jl Taman Kencana, Jl Taman Malabar, Jl Lodaya, dan sekitarnya. 

    Wakil Sekretaris Jenderal 
    Urbanisme dan Liveable City Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur mengatakan, masalah kemacetan, pedagang kaki lima (PKL), dan pasar tumpah, di Kota Bogor ini merupakan tantangan pemerintah kota untuk lebih menata kawasan secara komprehensif. 

    "Ini tentang bagaimana 
    pemerintah kota mengatur flow atau aliran kota. Sebenarnya, angkot itu bisa diatur alirannya," ujar Catur kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015). 

    Ia melanjutkan 
    mengatur aliran kota bisa dengan cara memastikan agar pasar tidak tumpah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus mampu juga untuk mengatur PKL. Pasalnya, pasar tumpah, dan PKL inilah yang menyebabkan supir angkot berhenti dan mencari penumpang sembarangan. 

    Sopir angkot,
     menurut Catur, selalu berusaha mencari celah saat melihat adanya keramaian seperti pasar tumpah tersebut. Setelah pasar sudah teratur, tambah Catur, baru pemerintah secara fungsional mengatur angkot. 

    Artinya,
     pemkot harus membuat peraturan untuk angkot di mana boleh berhenti untuk mencari pnumpang. Kalau pemda bisa mengatur aliran, otomatis kota bergerak dengan sendirinya. 

    Selain 
    mengatur pasar, Catur menambahkan, Bogor juga dihadapkan pada kebutuhan jalan layang. Meski begitu, membangun jalan layang di kota ini perlu pertimbangan khusus mengingat kondisi topografi, dan geografinya yang cukup menantang. 

    "Untuk
     membangun jalan layang, ada batasan-batasan geografis sehingga tidak bisa fleksibel," kata Catur.

    Aliran kendaraan 
    Catur menjelaskan,
     kemacetan di Bogor bisa diatasi dengan menciptakan sarana transportasi yang terintegrasi. Dari segi akses kereta, Bogor memiliki dua stasiun yaitu Stasiun Bogor dan Cilebut. 

    "Saya melihat
     Stasiun Bogor, khususnya, sebagai potensi modal pemkot untuk membangun sistem terintegrasi antara kendaraan pribadi, angkot, dan kereta," sebut Catur.

    Pemkot 
    tambah dia, harus memastikan aliran kereta antar-stasiun berjalan dengan lancar. Stasiun kereta, harus bisa disatukan dalam satu fungsi kawasan yang utuh. Satu fungsi kawasan yang utuh adalah saat orang-orang beralih dari menggunakan kereta ataucommuter ke kendaraan pribadi atau umum.

    Jika aliran
     tidak diperhatikan, maka sudah pasti para supir angkot memanfaatkan kesempatan berhenti sembarangan di dekat pintu masuk dan keluar stasiun. 

    "Wali Kota
     (Bogor) yang baru, saya nilai cukup progresif, ide-idenya bagus. Kami berharap mudah-mudahan beliau bisa membangun Kota Bogor tanpa harus melupakan fungsi sekitar," tandas Catur. 

    Pantauan
     Kompas.com, kawasan Stasiun Bogor sendiri, kini sudah jauh lebih rapi dan teratur dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Pemkot membangun jembatan penyeberangan yang juga merupakan akses bagi pengguna kereta saat memasuki stasiun atau pun sebaliknya. 

    Selain itu
    , pintu stasiun lainnya, yang berada di Jalan Mayor Oking, bukan di jalan utama yaitu Jalan Kapten Muslihat. Hal ini bertujuan agar angkot tidak berhenti di pinggir jalan utama. Sementara di Stasiun Cilebut, keadaannya belum sebaik di Stasiun Bogor. 

    Pintu gerbang
     stasiun terletak hanya beberapa meter dari persimpangan jalan yang lebarnya tidak seberapa. Dengan demikian, hampir setiap waktu, jalan di sekitar Stasiun Cilebut macet dikarenakan angkot yang berhenti sembarang dan menghalangi kendaraan yang lalu lalang di persimpangan jalan.
    Comments:
      Copyright © 2007 Catur